SULITNYA MENGURUS NEGARA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG DEMOKRASI BERDASARKAN TEOKRASI DI ERA REFORMASI

SULITNYA MENGURUS NEGARA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG DEMOKRASI BERDASARKAN TEOKRASI DI ERA REFORMASI

Oleh: Turiman Fachturahman Nur

Saat ini ada anggapan, bahwa mengurus negara itu tidak mudah dan siapapun yang akan menjadi Presiden, maka harus siap untuk dicerca dan didemo serta dikritik oleh publik baik didunia nyata maupun di dunia maya, mengapa demikian, karena di era infromasi yang menglobal ini siapapun dapat mengomentari secara bebas jalan penyelenggaraan negara dalam mengurus negara, sepertinya reformasi ini sedang menuju titik kulminasi kehidupan hukum dan kenegaraan. Hal ini dikarenakan tiga konsep kenegaraan sekaligus diterapkan oleh Indonesia, yaitu Konsep negara hukum, konsep negara demokrasi, dan sekaligus konsep negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat (1) UUD 1945) inilah negara hukum yang demokrasi berdasarkan teokrasi.

Salah satu ahli ketatanegaraan Indonesia Jimlly memberikan pandangan, bahwa mengurus negara berarti mengurusi organisasi negara agar berfungsi dalam upaya mencapai tujuan negara melindungi, mencerdaskan, dan meningkatkan kesejahteraan segenap warga negara, serta membuat mereka bergaul bebas dan aktif dalam hubungan antar bangsa. Dengan perkataan lain, para penyelenggara negara adalah pengurus negara yang harus mengurusi negara dan rakyatnya dalam mencapai dan mewujudkan tujuan bersama. Para penyelenggara negara itu tidaklah diangkat atau dipilih untuk tujuan mengurusi dirinya masing-masing secara sendiri-sendiri.[1]

Pada tataran ini secara konsepsional menjadi pejabat penyelenggara negara tidak identik dengan menjadi pemerintah. Apalagi perkataan pemerintah itu sendiri berasal dari kata perintah, memerintah, dan pemerintah yang merupakan terjemahan yang tidak tetap untuk perkataan “to govern” dan “government” dari bahasa Inggeris, atau “gouvernemen” dari bahasa Belanda.

Pengertian sebenarnya, “to govern” dapat diartikan sebagai “direct or strongly influence the behavior of”. Misalnya, dikatakan "His belief in God will govern his conduct". “To govern” merupakan satu cara atau jalan “to control, command” atau “to exercise authoritative control or power.”[2]. Meskipun tidak tepat, kadang-kadang “to govern” juga disamakan dengan “to rule” dalam arti “to exercise authority”. Misalnya, "The country is governed by the ruling party”. Terkait dengan istilah “to govern” dan “to rule” ini ada pula beberapa istilah, seperti[3]:

· throne, seperti “sit on the throne as a ruler”;

· misgovern, dalam arti “to govern badly”;

· dictate, seperti “to rule as a dictator”; dan

· reign, seperti “to have sovereign power”.

Secara teoritis, government itu sendiri merupakan “a system or form by which a community or other political unit is governed”. “Government” merupakan suatu sistim aturan (system of rules), yaitu “a complex of methods or rules governing behavior”. Dalam pengertian “governing” itu juga terkandung makna “responsible for making and enforcing rules and laws”, seperti dalam "governing bodies". “Governing” juga serupa dengan “dominant exercising influence or control”. “The act of governing, exercising authority”, seperti dalam kalimat "regulations for the governing of state prisons", atau pun dalam kalimat "he had considerable experience of government". Yang juga serumpun dengan perkataan “government”, “governing”, dan “governance”, umpamanya adalah[4]:

· “misgovernment” dan “misrule”, seperti dalam pengertian “mismanagement” yang berarti “government that is inefficient or dishonest”;

· “legislation”, “legislating”, dan “lawmaking”, yaitu “the act of making or enacting laws”.

Jika diperhatikan sekilas istilah-istilah itu memiliki pengertian yang mirip, tetapi kadang-kadang pemaknaan-pemaknaan yang terkandung di dalamnya tergantung pula kepada konteksnya. Karena itu, kata “to govern” juga mengandung nuansa pengertian yang berbeda dari “Penguasa” yang sarat dengan makna kekuasaan yang bersifat memaksa (coersive power). Menurut Wikipedia[5],

“A government is a body that has the authority to make and the power to enforce laws within a civil, corporate, religious, academic, or other organization or group. In its broadest sense, ‘to govern’ means to administer or supervise, whether over a state, a set group of people, or a collection of assets. The word government is ultimately derived from the Greek κυβερνᾶν (kybernan), which means "to steer".

“Government” merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan untuk membuat dan kekuasaan untuk menegakkan hukum dalam suatu organisasi atau kelompok orang civil, corporate, agama, akademisi, atau lain-lain bentuk-bentuk organisasi atau kelompok lainnya. Dalam arti luas, “to govern” berarti “to administer” (melaksanakan), “to rule” (mengatur), atau “to supervise” (mengawasi) dalam suatu negara, atas suatu kelompok orang tertentu atau kelompok kekayaan tertentu. Akar kata “government” itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, “Kybernan” yang berarti “to steer” atau mengemudi[6]. Karena itu, sungguh merupakan kekeliruan yang fatal jika kata “government” dari bahasa Inggeris dan “gouvernemen” dari bahasa Belanda diterjemahkan menjadi pemerintah yang berasal dari kata “perintah” dan “memerintah”.

Dalam khasanah bahasa Jawa, memang ada kata “pangreh” dan “pangrehpraja” yang kurang lebih berarti pejabat pemerintahan. Tetapi, istilah ini baru berkembang setelah bangsa Indonesia mengenal konsep pemerintahan dari bangsa Eropah melalui istilah “gubernemen” dalam bahasa Belanda dan “government” dalam bahasa Inggeris. Untuk pengertian mengenai suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dikembangkan istilah “swapraja” yang berarti daerah otonom. Ada pula perkataan “pamonpraja” yang menunjuk kepada pengertian pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan tersebut dengan semangat pelayanan yang bersifat mengemong dan melayani. Semua ini berkembang di zaman penjajahan Hindia Belanda. Sebelumnya, belum dikenal adanya istilah-istilah yang dapat disetarakan dengan pengertian pemerintah dan pemerintahan seperti diuraikan di atas.

Secara historis di zaman kerajaan Sriwijaya, meskipun wilayah kekuasaan sangat luas, penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dapat dikatakan masih sederhana, sehingga belum ada perkataan khusus yang digunakan untuk menyebut pengertian pemerintahan seperti yang dipahami dewasa ini. Di sekitar Raja dan para anggota keluarganya yang masing-masing memainkan kekuasaannya sendiri-sendiri di bawah Raja, terdapat administrasi kerajaan yang terdiri atas Prataya, Hayaka, dan Dandanayaka, serta Murdhaka. Prataya mengurus harta benda milik Raja dan karena itu dipandang paling penting kedudukannya. Hayaka bertindak sebagai pejabat pemungut pajak dari rakyat. Dandanayaka adalah pejabat hakim yang mengadili. Sedangkan Murdhaka bertanggungjawab dalam wilayah milik Raja di sekitar ibukota kerajaan yang menjadi basis kehidupan ekonomi keluarga Raja.

Di samping mereka berempat, terdapat pula para bangsawan yang bukan keluarga Raja setingkat menteri, yaitu Kumara-matya, Kayastha (juru tulis), dan Sthapaka (rohaniawan), serta Tuha an Vatakvurah (pengawas perdagangan), dan Puhawang yang mengawasi pengangkutan atau transportasi. Pasukan keamanan dipimpin oleh seorang Parvvanda yang bertanggungjawab langsung kepada Raja dan membawahkan Pratisara yang memimpin balatentara dari sekitar ibukota dan Senapati yang memimpin balatentara dari daerah-daerah[7]. Nampak jelas bahwa sesuai sifatnya sebagai kerajaan perdagangan, fungsi birokrasi pemerintahan Sriwijaya di bidang ekonomi sangat menonjol. Fungsi pejabat pemerintahan memang bukan untuk mengurus kepentingan rakyat, melainkan hanya membantu Raja untuk mengumpulkan kekayaan yang diperlukan untuk membiayai kepentingan kekuasaannya itu sendiri.

Fakta sejarah yang sama juga terjadi di zaman Majapahit. Raja disebut Prabhu yang di samping sebagai kepala negara juga dianggap sebagai titisan dewa. Di samping Sang Prabhu, terdapat suatu dewan keluarga yang disebut Pahom Narendra yang terdiri atas ayah, ibu, saudara-saudari dan para ipar Raja. Para pejabat tinggi yang membantu Sang Prabhu ada tiga orang Mahamantri atau Sang Mantri Katrini, yaitu Rakryan Mahamantri i Hino, Rakryan Mahamantri Sirikan, dan Rakryan Mahamantri i Halu. Mereka bertiga ini lah yang menjadi perantara antara Sang Prabhu dengan para pejabat eksekutif yang dipimpin oleh Mahapatih atau Apatih Mangkubumi, semacam Perdana Menteri di zaman sekarang. Para pejabat pemerintahan lainnya adalah Tumenggung (Panglima), Demung (Pengurus Rumah Tangga Raja), Kanuruhan yang mengatur urusan protokoler, Juru Pengalasan, Rangga, dan Dharmadhyaksa yang dibantu oleh Upapatti (rohaniawan).

Di kerajaan Mataram, corak pemerintahannya juga berbeda lagi. Dapat dikatakan, di masa Sultan Agung lah, kerajaan Mataram dianggap paling kuat dan luas pengaruhnya di Jawa. Kerajaan Mataram di masa Sultan Agung mempunyai birokrasi pemerintahan yang paling kuat. Namun, ketika itu, istilah “pemerintah” dan “pemerintahan” juga belum lazim dipakai. Sultan Agung sebagai kepala negara dibantu oleh seorang Tumenggung yang disebut Patih dan 4 orang Penasihat. Masing-masing 2 orang di kanan dan 2 orang di kiri yang hanya dapat berbicara dengan Sultan melalui wakilnya, yaitu seorang Tumenggung di kanan dan seorang Tumenggung lagi di sebelah kiri. Kelima orang kepercayaan kepala negara itulah yang dapat disebut sebagai pejabat tinggi kerajaan Mataram di zaman Sultan Agung.

Kemudian pada perkembangan selanjutnya, birokrasi pemerintahan pusat dibagi ke dalam pemerintahan dalam keraton dan luar keraton. Urusan dalam keraton diurus oleh wedana gedong kiwa dan wedana gedong tengen untuk urusan keuangan dan perbendaharaan negara; wedana keparak kiwa dan wedana keparak tengen untuk urusan keprajuritan dan pengadilan. Keempat wedana ini dikoordinasikan oleh Patih Lebet[8]. Setiap wedana ini dibantu oleh seorang Kliwon, seorang kebayan, dan empat puluh mantri jajar. Untuk mengurusi pemerintahan di Kuthagara, Raja mengangkat dua Tumenggung yang langsung berada di bawah perintah Raja. Mereka ini bersama keempat wedana tersebut di atas merupakan dewan tertinggi kerajaan.

Di samping mereka itu, masih ada pejabat lain yang juga tergolong tinggi kedudukannya, yaitu pejabat keagamaan, pejabat militer, dan pejabat penegak hukum. Rohaniawan keraton disebut Penghulu Agung yang diikuti oleh Katib, Modin, Naib, dan Suranata. Sedangkan pejabat militer dipimpin oleh Senapati, Panji, Lurah, dan rakyat[9]. Di bidang penegakan hukum ada pejabat semacam jaksa di bawah koordinasi wedana keparak. Untuk membantu tugas jaksa dan pengadilan, ada pula Tumenggung Redi atau Kliwon Redi yang menjalankan tugas kepolisian[10]. Sidang Pengadilan diadakan di bangsal pancaniti di keraton untuk mendengarkan dakwaan jaksa dan bukti-bukti kesalahan terdakwa. Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan pendapat para pangeran, Raja melakukan semedi untuk akhirnya menjatuhkan putusan[11]. Dari sini tampak jelas bahwa di kerajaan Mataram ketika itu belum dikenal adanya konsep tentang pemisahan kekuasaan judikatif seperti yang dikenal dewasa ini (independence of the judiciary).

Sepertinya istilah pemerintah dan pemerintahan itu baru tumbuh dalam kosakata bahasa Indonesia setelah bangsa Indonesia berkenalan dengan konsep bangsa Eropah dengan perkataan “gouvernemen” dalam bahasa Belanda dan “government” dalam bahasa Inggeris. Karena padanan yang tepat untuk mengartikan perkataan ini belum lazim, maka dikembangkanlah dalam praktik istilah “pangreh” yang berarti aparat pemerintah dan pemerintahan. ‘Pengreh’ berasal dari “reh” yang berarti perintah, dan kata “Pemerintah” berasal dari kata “perintah” atau “prentah” dan “pamerentah” dari bahasa Jawa. Dalam praktik budaya politik yang feodalistis dan paternalistis seperti di Jawa, kata pangrehpraja pernah diperhalus dengan diperkenalkannya istilah “pamongpraja”, yang lebih bersifat pengayoman dan mengemong serta melayani. Akan tetapi, dalam praktik yang justru berkembang adalah kata pemerintah dan pemerintahan yang berasal dari kata perintah. Konsepsi yang terkadung di dalamnya semakin jauh berkembang dari ide “to govern” yang berasal dari perkataan Yunani “kybernan” yang berarti “steering” atau mengemudi. Esensi kegiatan pemerintahan menjadi terpusat pada kekuasaan untuk memberi perintah yang bersifat memaksa.

Konsekuensinya, semua pejabat yang menduduki posisi-posisi dalam pemerintahan sangat menikmati kedudukannya sebagai penguasa. Menjadi pejabat berarti menjadi penguasa yang memegang kekuasaan untuk memaksa dan memberi perintah-perintah kepada rakyat dan siapa saja yang menjadi bawahannya. Semua jabatan dalam kegiatan bernegara dan berpemerintahan cenderung diperlakukan dengan asumsi yang serupa ini, yaitu sebagai posisi yang memberikan privelege, hak-hak khusus kepada siapa saja yang mendudukinya. Semua orang berusaha dan bahkan berjuang keras untuk sesegera mungkin mendapatkan kedudukan-kedudukan atau jabatan-jabatan itu untuk selanjutnya menikmati perlakuan-perlakuan khusus yang terdapat di dalamnya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pribadi dan keluarga serta golongannya sendiri-sendiri.

Bagi mereka yang terbelenggu dari pandangan pragmatis mudah sekali terperangkap dalam pengertian yang sederhana bahwa kedudukan berisi hak-hak yang dapat dinikmati. Oleh karena itu, jabatan dan kedudukan kurang dipandang sebagai persoalan tanggungjawab yang berisi beban-beban kewajiban yang mesti dipenuhi dengan ketulusan dan keikhlasan pengabdian. Kebanyakan orang cenderung lebih mengutamakan kedudukan (status) daripada peranan (role). Kebanyakan orang lebih berorientasi mengambil daripada memberi.

Terhadap adanya kecenderungan yang demikian itu, sudah tentu paradigma berpikirnya harus diubah secara mendasar. Kata kuncinya adalah falsafah dasar penyelenggaraan fungsi-fungsi negara itu haruslah bukan didasarkan atas kekuasaan untuk memberi perintah, melainkan delegasi kewenangan dari segenap rakyat untuk melayani kepentingan rakyat melalui peran masing dalam kepengurusan organisasi-organisasi negara. Ada orang yang menjadi pengurus di cabang eksekutif, ada yang di cabang legislatif, dan ada pula yang mengurusi cabang kekuasaan judikatif. Jika organisasi masyarakat ada pengurusnya dan badan-badan perusahaan juga mempunyai pengurusnya sendiri-sendiri, maka organisasi negara beserta organ-organnya mestilah juga mempunyai pengurusnya sendiri-sendiri.

Hal itulah yang diamati oleh Bung Hatta dengan menyebut konsepsi negara kita sebagai “Negara Pengurus”. Istilah negara pengurus dipakai oleh Mohammad Hatta untuk maksud menerjemahkan istilah welfare state atau welvaart-staat yang dikenal di barat sejak awal abad ke-20. Tetapi, istilah negara pengurus itu bagi saya dapat dikaitkan dengan pengertian yang lebih dari sekedar penamaan atas konsepsi welfare state itu. Istilah itu sesungguhnya memang jauh lebih tepat untuk dipakai daripada istilah memerintah dan pemerintah yang berasal dari akar kata perintah. Para pejabat penyelenggara negara tidak semestinya mengidentifikasikan diri dan diidentifikasikan sebagai pemerintah dalam arti pihak yang memberi perintah. Menjadi pejabat negara atau pejabat negeri seharusnya dipersepsikan sebagai pengurus, seperti halnya pengurus partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat lainnya. Dengan demikian, konotasi maknanya tidak bernuansa kekuasaan, tetapi hanya terkait dengan soal pengelolaan atau manajemen bernegara.

II. Konsep Penyelenggaraan dan Pengurusan Negara

1. Pengertian Pemerintahan

Teori ketatanegaraan mencatat, bahwa khususnya dalam sistim kabinet pada sistim pemerintahan parlementer, kata "government" dikaitkan dengan pengertian pemerintahan eksekutif (executive function). Di banyak negara yang menganut sistim demikian, “the government refers to the executive branch of government or a specifically named executive, such as the Blair government[12]. Di negara-negara yang dipengaruhi atau yang menggunakan Westminster System, partai politik yang memerintah (the governing party) biasanya juga mengendalikan parlemen (legislature). Bahkan di Wales, pemerintahan eksekutif resminya disebut “the Welsh Assembly Government", sedangkan perkataan "the Scottish government" merupakan sebutan tidak resmi untuk menggambarkan “the Scottish Executive”[13].

Hal ini berbeda di Amerika Serikat, seperti tercermin dalam konstitusinya, istilah “the Government of the United States of America” justru menunjuk kepada pengertian yang lebih luas, yaitu mencakup pemerintahan eksekutif dan legislatif. “The Congress of the United States” juga tercakup dalam pengertian “the Government of the United States” yang dimaksud di atas. Akan tetapi, “the Judiciary”, yaitu “the Supreme Court of the United States” tidak termasuk ke dalam pengertian “the Government” tersebut. Oleh sebab itu, jika kita menerjemahkan kata “government” ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggeris British berbeda muatan maknanya, jika perkataan yang sama itu diambil dari tradisi Amerika Serikat. Itu sebabnya, UUD 1945 dan juga UU tentang Pemerintahan Daerah yang disusun di Indonesia sejak dulu selalu tidak konsisten dalam memberikan makna yang pasti untuk perkataan “pemerintah” dan “pemerintahan” dalam ketentuan pasal-pasal yang dirumuskan.

Mengapa demikian? sangat boleh jadi hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sumber referensi yang dipakai bersifat campur aduk, dari mana-mana, sehingga orang Indonesia memakaikan begitu saja satu perkataan di semua tempat tanpa sungguh-sungguh menyadari konteks makna yang dimaksud. Misalnya, judul Bab III UUD 1945 menggunakan perkataan “Kekuasaan Pemerintahan Negara”. Tetapi dalam Penjelasan atas pasal-pasal dalam bab ini diuraikan pengertian yang dimaksud, yaitu mengenai “Kekuasaan Pemerintah”, bukan mengenai “Kekuasaan Pemerintahan”. Tetapi, pada Bab VI, perkataan yang dipakai dalam judul adalah “Pemerintah Daerah”, bukan “Pemerintahan Daerah”. Sedangkan dalam penjelasannya diuraikan mengenai “pemerintahan daerah” yang mencakup juga pengertian pemerintahan eksekutif dan legislatif, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota serta DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Mencermati UUD 1945 setelah diubah oleh MPR sampai tahun 2002, kekurangan tersebut di atas juga tidak diperbaiki sebagaimana mestinya. Bab III masih menggunakan judul “Kekuasaan Pemerintahan Negara”, bukan “Kekuasaan Pemerintah Negara”, tetapi materi yang diatur dalam pasal-pasalnya, yaitu Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 hanya berkenaan dengan kekuasaan Presiden saja. Sedangkan Bab VI juga tetap menggunakan judul “Pemerintah Daerah”, bukan “Pemerintahan Daerah”, tetapi materi yang diatur di dalamnya, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B tidak hanya mengatur kekuasaan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ketiga pasal ini, terutama Pasal 18 ayat (3) mengatur pula mengenai DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota dengan menyatakan, “Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.

Di samping itu, dari rumusan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas, dapat pula diketahui bahwa istilah “Pemerintahan Daerah” itu diartikan dalam makna gabungan antara fungsi eksekutif dan fungsi legislatif di daerah. Dari kalimat “Pemerintahan Daerah .... memiliki DPRD” menunjukkan bahwa perkataan “pemerintahan” itu bukan dalam arti proses, melainkan subjek gabungan antara kedua cabang kekuasaan itu sekaligus. Padahal judul Bab VI adalah “Pemerintah Daerah”. Berarti, pengertian pemerintah dan pemerintahan yang digunakan dalam Bab VI ini mirip dengan pengertian “Government” dalam bahasa Inggeris Amerika yang mencakup makna pemerintahan eksekutif dan sekaligus kekuasan kongres seperti sudah dikemukakan di atas. Hal ini sangat kontras dengan perumusan judul Bab III tentang “Kekuasaan Pemerintahan Negara” yang menggunakan istilah “pemerintahan” tetapi isinya hanya berkenaan dengan kekuasaan Presiden saja. Karena itu, kita dapat menyatakan bahwa pengertian kata “pemerintahan” dalam Bab III UUD 1945 itu mengandung arti sebagai proses atau mekanisme pemerintahan.

Kata “pemerintahan” itu sendiri memang lazim dipahami dalam 2 (dua) pengertian, yaitu (i) sebagai proses penyelenggaraan fungsi pemerintahan, dan (ii) sebagai sistem penyelenggaraan fungsi eksekutif dan legislatif dalam makna gabungan. Pengertian pertama biasanya dipahami dalam konteks yang terbatas pada fungsi eksekutif saja, sedangkan pengertian yang kedua dipahami dalam konteks yang lebih luas. Jika penggunaan kata-kata pemerintah dan pemerintahan itu konsisten dalam UUD 1945, tentu harus dibedakan dengan konsisten apakah (i) kata “pemerintahan” itu dipakai untuk menggambarkan makna yang lebih luas dari sekedar Pemerintah dalam arti eksekutif belaka, atau (ii) kata “pemerintahan” itu hanya dimaknai untuk menggambarkan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan eksekutif saja. Oleh karena UUD saja sebagai hukum yang paling tinggi tidak konsisten menggunakan perkataan “pemerintah” dan “pemerintahan” itu, maka tentu saja peraturan yang lebih rendah mengikuti saja yang berlaku dalam rumusan hukum tertinggi.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dari dulu sampai sekarang juga tidak konsisten dan cenderung menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya di lapangan. Misalnya, apakah DPRD sesungguhnya merupakan bagian dari pengertian pemerintahan daerah atau bukan? Pertanyaan ini berkaitan pula dengan persoalan apakah DPRD itu pada hakikatnya memang merupakan lembaga legislatif daerah atau bukan? Beberapa sarjana masih terus berbeda pendapat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sebabnya ialah karena pemberian makna terhadap kata pemerintah dan pemerintahan itu sendiri belum mencapai kesepakatan yang luas, belum menjadi “ius comminis opinio doctorum”. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran konstitusional yang tepat mengenai soal ini, sehingga apa yang diatur dalam UUD 1945 dapat benar-benar menjadi sumber rujukan yang pasti yang tentunya akan mengalirkan kepastian pengertian pula kepada peraturan-peraturan yang berada di bawahnya. Untuk itu, pada saatnya nanti, Mahkamah Konstitusi tentu sangat diharapkan menyelesaikan persoalan ini melalui putusannya yang bersifat final dan mengikat, sehingga dapat dijadikan rujukan yang luas dan pasti.

Namun demikian, sebelum itu, dari apa yang diuraikan di atas, kita sudah dapat mengembangkan pengertian bahwa sebenarnya harus lah ada pembedaan antara konsep kegiatan yang menyangkut fungsi eksekutif, fungsi legislatif, fungsi judikatif, dan fungsi yang dapat menggambarkan ketiga pengertian itu sekaligus. Bahkan sangat boleh jadi, di samping keempat pengertian itu, kita memerlukan juga istilah tertentu yang dapat mencakup pengertian fungsi eksekutif dan legislatif sekaligus seperti yang tercermin dalam kata “government” dalam bahasa Inggeris Amerika, pengertian yang mencakup fungsi legislatif dan judikatif, serta pengertian yang mencakup fungsi eksekutif dan judikatif. Dalam praktik inilah yang kita maksud sebagai penyelenggaraan negara sebagai suatu keseluruhan.

2. Trias Politica

Secara konvensional, konsep trias politica biasa kita kaitkan dengan pengertian eksekutif, legislatif dan judikatif. Pengertian ini terkait dengan keseluruhan makna yang mencakup penyelenggaraan fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan judikatif dalam pengertian yang lazim. Untuk pengertian yang pertama ini, kiranya sudah tepat disebut sebagai kegiatan penyelenggaraan negara. Lagi pula, dalam banyak peraturan perundang-undangan, istilah penyelenggara negara itu sendiri juga sudah biasa dipakai sebagai subjek yang melakukan kegiatan penyelenggaraan fungsi-fungsi kekuasaan negara (governing functions) dalam arti luas. Oleh karena itu, kegiatan “menyelenggarakan negara” atau “menyelenggarakan kegiatan negara” mencakup kegiatan menyelenggarakan fungsi-fungsi kekuasaan kenegaraan, baik dalam bidang eksekutif, legislatif maupun judikatif; dan dengan demikian pula para pejabat yang melakukan kegiatan penyelenggaraan itu disebut sebagai penyelenggara negara.

Di zaman sekarang, muncul aspek lain dalam kehidupan bernegara yang juga mempunyai ciri-ciri dan mengandung dimensi-dimensi kekuasaan tersendiri, yaitu civil society dan market. Karena itu, sering dikembangkan pengertian akan adanya trias politica baru dalam peradaban manusia modern, yaitu triad negara, masyarakat, dan pasar. Di dalam ketiganya terdapat pilar-pilar kelembagaan yang memiliki dinamika kekuasaannya sendiri. Peradaban diidealkan apabila ketiga ranah negara, civil society, dan market itu berada dalam posisi yang seimbang dan sama-sama kuat, sehingga yang satu tidak mengkooptasi yang lain.

Jika digambarkan, ketiganya sama-sama berperan sepertiga dalam membangun peradaban suatu bangsa. Namun demikian, meskipun ketiganya dapat dikatakan sama kuat, tetapi peran negara tetaplah lebih besar, yaitu sebagai dirigent dalam mekanisme hubungan di antara ketiganya. Kurang lebih dapat dikatakan bahwa civil society berperan 30%, pasar berperan 30%, dan negara berperan 40% atau lebih besar 10% saja daripada peran market dan civil society. Kekuatan 10 persen itulah yang menyebabkan negara dapat bertindak sebagai konduktor atau sebagai dirigent dalam hubungan di antara ketiganya. Oleh karena itu, semua pengurus atau penyelenggara negara perlu diingatkan mengenai perannya sebagai konduktor atau dirigent itu, tidak boleh berlebihan, tetapi tidak boleh kurang.

3. Keseimbangan antar Fungsi Kekuasaan

Pada pokoknya, sistem kekuasaan yang baik adalah sistem yang menempatkan semua pelaku kekuasaan secara seimbang satu sama lain. Untuk menjamin keseimbangan itu, diperlukan mekanisme ‘checks and balances’ antar cabang, antar institusi dan pelaku, antara peran negara, civil society, dan kekuatan pasar. Keseimbangan itu penting untuk menghadapi tantangan gejalan globalisme versus lokalisme, dan dinamika gelombang pasca sosialisme versus paska liberalisme-kapitalisme.

Keseimbangan dan prinsip ‘checks and balances’ yang demikian itu lah yang tercermin dalam pengertian konvensional tentang mekanisme ‘checks and balances’ antar cabang kekuasaan yang dipahami selama ini. Prinsip ‘checks and balances’ itu, tercermin tidak saja dalam keseimbangan antar cabang kekuasaan dan dalam mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga negara, tetapi juga antar kekuatan-kekuatan riel dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, para pengurus negara harus mampu menempatkan diri secara tepat dalam bidang tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Seorang anggota DPR dan DPRD harus mampu menempatkan DPR dan DPRD pada tempatnya yang tepat, dan dalam posisi kelembagaan yang tepat itu pula seorang anggota DPR dan DPRD bergerak kreatif, produktif, dan dinamis dalam rangka melembagakan fungsi-fungsi lembaga perwakilan rakyat dalam hubungannya dengan rakyat dan dalam hubungan antar lembaga negara.

III. UUD 1945 Sebagai Kontrak Sosial dan Hukum Negara Tertinggi

Segala dinamika kekuasaan, hubungan antar cabang kekuasaan, mekanisme hubungan antara negara, civil society, dan pasar sebagaimana telah diuraikan di atas, diikat dan tersimpul dalam suatu dokumen yang disepakati sebagai sumber hukum tertinggi yang biasa disebut sebagai konstitusi, yaitu UUD 1945. Konstitusi negara kita telah mengalami beberapa kali perubahan mendasar. Sejak kemerdekaan, bangsa kita telah menetapkan 8 kali undang-undang dasar, yaitu (i) UUD 1945, (ii) Konstitusi RIS 1949, (iii) UUDS 1950, (iv) UUD 1945 versi Dekrit 5 Juli 1959, (v) Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999, (vi) Perubahan Kedua tahun 2000, (vii) Perubahan Ketiga tahun 2001, dan (viii) Perubahan Keempat pada tahun 2002, dengan nama yang dipertegas, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun (NRIT) 1945.

Di samping UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis, dalam teori dan praktik, dikenal juga adanya pengertian mengenai konstitusi yang tidak tertulis, misalnya kebiasaan-kebiasaan dan konvensi ketatanegaraan, interpretasi konstitusional oleh pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi), dan prinsip-prinsip kenegaraan yang hidup dan dipandang ideal dalam masyarakat. Misalnya, ada pengertian yang hidup dalam masyarakat kita bahwa empat pilar kebangsaan Indonesia yang mencakup (i) Pancasila, (ii) UUD 1945, (iii) NKRI, dan (iv) Semboyan Bhinneka-Tunggal-Ika. Karena itu, keempat pilar tersebut juga dapat dipandang berlaku sebagai isi konstitusi Indonesia dalam pengertiannya yang tidak tertulis. Maksudnya, UUD 1945 sendiri tidak menyebut bahwa keempat hal tersebut merupakan pilar kebangsaan, kecuali dalam Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan bahwa mengenai bentuk NKRI tidak dapat diadakan perubahan sama sekali.

UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, tidak saja dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi, dan bahkan sosial. Karena itu, saya sering menyebut bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan sekaligus konstitusi sosial. UUD 1945 adalah konstitusi yang harus dijadikan referensi tertinggi dalam dinamika kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan dalam dinamika ekonomi pasar (market economy). Di samping soal-soal politik, UUD 1945 juga mengatur tentang sosial-soal ekonomi dan sosial atau yang terkait dengan keduanya, yaitu (i) hal keuangan negara, seperti kebijakan keuangan (moneter) dan fiskal, (ii) bank sentral, (iii) soal Badan Pemeriksa Keuangan Negara hal kebijakan pengelolaan dan pemeriksaan tanggungjawab keuangan negara, (iv) soal perekonomian nasional, seperti mengenai prinsip-prinsip hak ekonomi, konsep kepemilikan pribadi dan kepemilikan kolektif, serta penguasaan negara atas kekayaan sumberdaya alam yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta (vi) mengenai kesejahteraan sosial, seperti sistem jaminan sosial, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan fakir, miskin, dan anak terlantar oleh negara.

Oleh karena itu, UUD 1945 haruslah dijadikan referensi tertinggi dalam merumuskan setiap kebijakan kenegaraan dan pemerintahan di semua bidang dan sektor. Lagi pula, sekarang kita telah membentuk Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji konstitusionalitas setiap kebijakan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Oleh sebab itu, para anggota DPR sebagai anggota lembaga yang bertindak sebagai policy maker, pembentuk undang-undang, perlu menghayati tugasnya dengan berpedoman kepada UUD 1945.

UUD 1945 pasca reformasi memuat 171 butir ketentuan, 174 di antaranya merupakan ketentuan-ketentuan baru yang belum ada sebelumnya. Dari UUD 1945 asli, hanya 25 butir ketentuan saja yang tidak mengalami perubahan, selebihnya, yaitu 174 butir ketentuan adalah ketentuan baru sama sekali. Karena ‘mind-set’ atau paradigma berpikir setiap anggota DPR dan DPRD harus berubah ke alam sistem konstitusional yang baru, dan jangan lagi berpikir dalam konteks pengertian-pengertian lama. Perubahan UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, bersifat sangat mendasar. Struktur kelembagaan negara berubah, mekanisme hubungan antar cabang kekuasaan dan antar lembaga negara berubah, dan makanisme hubungan antara organ-organ negara dengan warga negara juga mengalami perubahan mendasar. Untuk itu, saya menganjurkan kepada para calon anggota DPR-RI terpilih dari Partai Demokrat untuk mempelajari perubahan-perubahan itu dengan cara yang seksama[14].

IV. Perlunya Konsolidasi dan Pemantapan Demokrasi

Salah satu tema mendasar yang harus diperhatikan oleh para penyelenggara negara saat ini adalah mengenai pentingnya konsolidasi sistem ketatanegaraan kita pasca refromasi. Tanpa disadari dan dikehendaki, sistem politik dan ketatanegaraan kita pasca reformasi telah berkembang dinamis sedemikian rupa sehingga menjadi suatu egara demokrasi yang tidak efisien. Untuk mengatasi hal itu, perlu dilakukan konsolidasi sistemik yang dapat menghasilkan kesejahteraan rakyat yang lebih berkembang dalam ruang kebebasan yang teratur dan keadilan yang lebih pasti. Beberapa soal yang dapat dipertimbangkan dan didiskusikan mengenai kebutuhan untuk konsolidasi sistem ketatanegaraan dan demokrasi kita melalui penelahaan kritis atas UUD 1945 pasca perubahan adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

A. STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA MPR, DPR, DPD, PRESIDEN

1. MPR, DPR, dan DPD: penyatuan pimpinan dan sekjen

a. Pimpinan MPR diusulkan agar dirangkap oleh Ketua DPR dan Ketua DPD masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua MPR.

b. Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD disatukan dengan terdiri atas seorang Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh seorang Wakil Sekjen bidang DPR, seorang Wakil Sekjen bidang DPD/MPR, dan seorang Wakil Sekjen bidang Umum.

2. DPR dengan dua barisan fraksi

a. Sistem multi-partai tidak dapat disederhanakan hanya dengan kebijakan parliamentary threshold. Karena itu, anggota DPR dibagi dua kubu saja, yaitu kubu gabungan fraksi pemerintahan dan kubu fraksi oposisi;

b. Komposisi kepemimpinan di semua level juga didasarkan konfigurasi gabungan fraksi tersebut, yaitu gabungan fraksi mayoritas dan minoritas.

c. Untuk memperkuat dan meningkatkan mutu pelembagaan DPR, jumlah anggota diusulkan dibatasi paling banyak 360 orang, dan setiap anggota dilengkapi dengan dan didukung oleh asisten, staf ahli dan perangkat pendukung lainnya yang tersendiri

3. DPD diberi kewenangan turut menyetujui pembentukan UU tertentu.

a. Agar lembaga DPD benar-benar dirasakan bermanfaat oleh seluruh rakyat, maka dalam pembentukan undang-undang pada umumnya, apabila RUU yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan bersama dari Presiden atau dari DPR, maka Presiden atau DPR dapat mengajukannya untuk mendapatkan persetujuan dari DPD.

b. Khusus untuk pembentukan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, DPD sebaiknya diberi kewenangan untuk mengajukan rancangan UU, dan untuk ikut membahas serta memberikan persetujuan atau penolakan melalui forum komite bersama (conference committee) antara komite bersama yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD dengan jumlah yang sama bersama-sama dengan pemerintah.

c. Untuk memperkuat dan meningkatkan mutu pelembagaan DPD, diusulkan dibatasi paling banyak 120 orang, dan setiap anggota dilengkapi dan didukung oleh asisten, staf ahli, dan perangkat pendukung lainnya yang tersendiri.

4. Pidato Kenegaraan Tahunan Presiden

a. MPR mengadakan sidang setidaknya sekali setahun.

b. Presiden menyampaikan pidato kenegaraan tahunan kepada seluruh rakyat dalam sidang MPR pada setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

B. PEMERINTAHAN DAERAH

1. Pemusatan otonomi di provinsi dan kota

a. Agar pemerintahan daerah efisien dan efektif, otonomi daerah dipusatkan di provinsi dan di kota saja yang bersifat urban, tidak di kabupaten yang bersifat rural.

b. Bupati tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD Kabupaten.

c. Negara hanya mengakui dan menghormati pemerintahan daerah provinsi yang sudah ada, tetapi terbuka kemungkinan bagi pemerintahan daerah kota untuk juga dikembangkan sebagai daerah otonomi khusus.

2. Pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan daerah provinsi;

a. Kewenangan pengaturan oleh provinsi dan kota dapat langsung menjalankan kebijakan pusat, sedangkan peraturan daerah kabupaten hanya melaksanakan peraturan daerah provinsi.

b. Pemerintahan daerah kabupaten tidak dapat dikembangkan sebagai daerah otonomi khusus.

3. Jabatan Wakil Kepala Daerah yang dipilih (elected official), yaitu Wakil Gubernur, Wakil Walikota, dan Wakil Bupati, ditiadakan. Jika diperlukan, wakil kepala daerah cukup diangkat (appointed officials).

C. PEMILIHAN UMUM

1. Pemilu Nasional

a. Pemilu nasional diadakan sekaligus untuk memilih calon anggota DPR dan DPD, serta calon Presiden dan Wakil Presiden.

b. Peserta pemilu presiden adalah perseorangan pasangan calon, bukan partai politik, tetapi untuk pendaftaran dipersyarakatkan adanya rekomendasi atau dukungan tunggal dari partai politik peserta pemilu nasional.

2. Pemilu Lokal atau Pemilukada

a. Pemilukada terdiri atas pemilihan gubernur dan pemilihan Walikota, sedangkan pemilihan Bupati dilakukan melalui DPRD Kabupaten.

b. Yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu adalah perseorangan calon kepala daerah, bukan partai, tetapi untuk pendaftaran dipersyaratkan adanya rekomendasi atau dukungan tunggal dari partai atau gabungan partai politik yang mempunyai wakil di DPRD yang bersangkutan.

D. KEKUASAAN KEHAKIMAN

1. Mahkamah Agung

a. Untuk menjamin mutu putusan, perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung harus dibatasi, yaitu di bidang pidana yang ancaman pidananya 5 tahun ke atas, di bidang perdata yang nilai gugatannya Rp. 10 milyar ke atas, atau di bidang lain yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.

b. Mahkamah Agung mempunyai tiga majelis yang masing-masing bersidang secara penuh (full bench), yaitu dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tatausaha negara.

c. Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ditiadakan, dan dialihkan ke Pengadilan Tinggi yang bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tingkat terakhir untuk menguji konstitusionalitas peraturan yang diuji itu terhadap undang-undang dasar.

2. Komisi Yudisial

a. Agar lembaga ini berguna, kewenangannya ditambah untuk mengusulkan pengangkatan hakim dan hakim agung;

b. Agar kemitraannya dengan Mahkamah Agung terjamin, maka Ketua Komisi Yudisial, seperti di banyak Negara, dijabatkan rangkap oleh Ketua Mahkamah Agung (misalnya di Australia).

3. Mahkamah Konstitusi

a. Untuk menjami keadilan dan kepastian hukum, pengujian norma hukum diusulkan agar diintegrasikan penangannya di Mahkamah Konstitusi dengan menambah kewenangan mengadili pada tingkat terakhir untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang telah diuji oleh Pengadilan Tinggi.

b. Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Agung secara bersama-sama menjadi saksi dalam upacara pengucapan sumpah atau janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden di hadapan pimpinan MPR, apabila MPR ternyata tidak dapat bersidang.

E. MEKANISME PERUBAHAN UUD 1945

1. Tahapan atau Proses Perubahan

a. Mekanisme perubahan UUD 1945 menurut Pasal 37 yang ada sekarang, sulit dilaksanakan, karena tidak dibedakan antara tindakan pengusulan dengan pengambilan untuk mengagendakan usul, dan pengambilan keputusan untuk persetujuan atas rancangan Perubahan UUD 1945. Karena itu, Pasal 37 perlu disempurnakan dengan menentukan adanya (i) mekanisme pengusulan, (ii) mekanisme pembahasan, dan (iii) mekanisme pengambilan putusan akhir.

b. Usulan yang diterima oleh MPR harus disidangkan dulu untuk dinyatakan diterima atau tidak sebagai agenda resmi MPR.

c. Sesudah agenda disepakati, MPR membentuk Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945;

d. Dalam waktu paling lambat satu tahun, Panitia Adhoc melaporkan hasil kerjanya dalam Sidang MPR untuk diambil putusan.

e. Sidang MPR mengambil putusan atas rancangan Perubahan UUD 1945 itu sebagaimana mestinya.

2. Proses Pengusulan

a. Yang berhak mengajukan usul perubahan sebaiknya ditentukan dengan tegas, yaitu (i) partai politik atau partai-partai politik yang wakil-wakilnya duduk di DPR, (ii) DPD, dan/atau (iii) Presiden sebagai Kepala Negara.

b. Pimpinan MPR hanya menerima pendaftaran dan tidak dapat memutuskan sendiri apakah usul perubahan tersebut ditetapkan sebagai agenda resmi MPR atau tidak, melainkan melaporkannya dalam sidang MPR yang diadakan khusus untuk itu.

F. DAN LAIN-LAIN, yaitu:

1. Penerimaan Duta Besar asing

Ketentuan bahwa pertimbangan DPR harus didengarkan oleh Presiden dalam menerima Duta Besar Negara lain, harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan tata karma diplomasi internasional.

2. Hak Asasi Manusia

Pasal 28 yang asli harus dicoret karena tidak relevan lagi dan bertentangandengan pasal lain yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Penetapan macam danharga mata uang

Macam dan harga mata uang tidak mungkin ditetapkan dengan UU, melainkan cukup diatur dengan undang-undang. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, pada suatu hari dapat saja timbul masalah apabila ada yang menguji konstitusionalitas kebijakan tentang macam dan harga atau kurs mata uang rupiah yang tidak ditetapkan oleh pemerintah.

4. Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MPR dan pembelaan diri Presiden dan/atau Wakil dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

---

[1] Jimlly Assidiqi, “Mengurus Negara” , 2009.

[2] http://www.answers.com/topic/government-governing-governance-government-activity#after_ad1.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Government.

[6] Ibid.

[7] Kenneth R.Hall, “State and Statecraft in Early Sriwijaya” dalam Hall and Whitmore, eds., Explorations in Early Southeast Asian History: The Origins of Southeast Asian Statecraft, Center for South and Southeast Asian Studies, The University of Michigan, 1976, hal. 69-78. Lihat juga P.J. Suwarno, Tatanegara Indonesia: Dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2003, hal.21-23.

[8] Satono Kartodirdjo et.al., Sejarah Nasional IV, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977, hal. 3.

[9] Ibid. hal. 10-11.

[10] Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI Sampai XIX, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 102.

[11] Sartono Kartodirdjo, Op.Cit., hal. 9.

[12] Bandingkan dengan istilah “administration” yang biasa dipakai di Amerika Serikat, seperti dengan perkataan “Clinton administration” atau “Bush administration”.

[13] http://en.wikipedia.org/wiki/Government.

[14] Uraian-uraian mengenao soal ini, misalnya, dapat dibaca dalam Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BPI-Gramedia, Jakarta, 2007; dan Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi, MKRI-Konpres, Jakarta, 2006/2007.