Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Selasa, 20 Maret 2012
PENDAPAT ANALISIS HUKUM TERHADAP KLASUL PENGHILANGAN KEWENANGAN DAN POSISI KEPALA DAERAH SEBAGAI PEJABAT PEMBINAAN KEPEGAWAIAN (PPK)
»» Baca Selengkapnya...
Rabu, 14 Maret 2012
Analisis terhadap Kewenangan BPN dalam Perpektif Hukum Pertanahan
Analisis terhadap Kewenangan BPN dalam Perpektif Hukum Pertanahan
Oleh: Turiman Fachturahman Nur
1 Quo Vadis Ideologi Populis Agraria Berlakunya aturan hukum suatu negara paling tidak ditentukan oleh dua faktor: Pertama, kesadaran atau keyakinan anggota-anggota masyarakat terhadap hukum dalam makna nilai-nilai keadilan. Kedua, politik hukum yang ditetapkan oleh penguasa negara. Orientasi...
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
