Sabtu, 03 Desember 2016

MENGAPA TERJADI SERTIFIKAT TANAH GANDA ?

MENGAPA TERJADI SERTIFIKAT TANAH GANDA ?
Oleh Turiman Fachturahman Nur

Saat ini pihak pemerintah dalam hal ini BPN menjamin tidak ada lagi sertifikat ganda tetapi dalam kenyataan masih banyak kita temui kasus-kasus sengketa baik perdata maupun pidana. Apalagi setelah masuk ke ranah hukum, pihak BPN sudah tidak terlibat aktif. Pertanyaan yang mendasar adalah mengapa masih ada sertifikat ganda ? Yang pasti ada beberapa penyebab-penyebab sertifikat ganda, baik semuanya asli maupun hanya satu saja, yang penulis rangkum dari berbagai sumber bacaan maupun kisah nyata dihadapan “mata” serta pengalaman penulis ketika menjadi saksi ahli.
Kasus-kasus sertifikat ganda selalu diawali dengan pendaftaran tanah, sebagaimana kita ketahui, bahwa sistem pendaftaran tanah yang dianut di Hukum Agraria Indonesia, UU No 5 Tahun 1960, bahwa secara yuridis normatif ada cara pendaftaran tanah, yaitu pendaftaran tanah sistimatik dan pendaftaran tanah sporadik.
Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (Opzet atau Initial Registration). Pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk objek tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 10/1961”) atau PP 24/1997.
Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan (Pasal 1 angka 10 PP 24/1997). Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya mengenai satu beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 PP 24/1997).
Bagaimana sistem yang berlaku dalam prosedur pedaftaran tanah baik pendaftaran tanah sistimatik maupun pedaftaran tanah sporadik ? Terhadap dua prosedur cara pendaftaran tanah, baik pendaftran tanah sistimatis maupun sporadik, hukum agraria Indonesia menganut stesel negatif yang bertendensi positif.
Untuk menjelaskan stesel negatif yang bertendensi posistif, maka perlu dipaparkan apa sebenarnya maksud diadakan pendaftaran pertama kali.  Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, Hlm. 460). Dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance) Maksudnya kegiatan pendaftaran tanah untuk menyelesaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
Seperti diketahui bahwa pendaftaran tanah adalah bertujuan untuk memperoleh suatu bentuk kepastian hukum dan kepastian hak bagi pemegang hak-hak atas tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah ini diharapkan bahwa seseorang pemegang hak atas tanah akan merasa aman tidak ada gangguan hak yang dipunyai atas sebidang tanah. Pasal 19 ayat (1) UU  Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
Beberapa sistem pendaftaran tanah menurut AP. Perlindungan, yaitu: (AP. Parlindungan, 1990, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 130) 1. Pendaftaran Tanah sistem Torrens 2. Pendaftaran Tanah sistem Negatif 3. Pendaftaran Tanah sistem Positif. Sistem pendaftaran tanah yang digunakan suatu negara tergantung pada asas hukum yang dianut oleh negara tersebut dalam mengalihkan haknya.
Sementara itu jika dari segi jaminan yang diberikan dengan pemberian surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian, maka timbulah berbagai jenis sistem pendafataran tanah antara lain : 1. Sistem Publikasi Positif yaitu suatu Sistem pendaftaran tanah dimana alat bukti yang dikeluarkan menjamin secara mutlak. Ini memberi arti bahwa orang yang tercatat dalam daftar umum ( daftar tanah, daftar buku tanah, daftar nama, dan daftar surat ukur), maka dialah yang menjadi pemilik yang pasti. Pihak ketiga harus percaya dan tidak khawatir bahwa suatu ketika mereka akan kehilangan haknya meskipun apabila nanti akan terjadi kesalahan didalam mendaftarkan, sebab siapapun yang sudah menjadi pemegang hak maka tidak dapat diganggu gugat ( meskipun dengan keputusan hakim). 2. Sistem Publikasi Negatif yaitu suatu sistem pendaftaran tanah dimana alat bukti yang dikeluarkannya tidak menjamin secara mutlak. Pada sistem ini jaminan kuat diberikan kepada pemilik. Pemilik dapat menggugat haknya atas sebidang tanah dan mereka yang telah terdaftar terlebih dahulu. Pada pihak ketiga tidak mendapat perlindungan. Perlindungan hanya ada ditangan hakim, yang dalam sengketa-sengketa di muka pengadilan akan menimbang berbagai kepentingan-kepentingan hukum yang saling bertentangan.
Dalam UUPA yang dianut adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Ini memberikan arti bahwa pada pendaftaran memakai sistem negatif, yang memberikan peluang kepada pihak ketiga apabila ia bisa membuktikan bahwa tanah yang dimaksud miliknya, maka orang yang terlebih dahulu terdaftar pada sertifikat dapat dilaksanakan perubahan berdasarkan keputusan pengadilan. Sedangkan unsur positifnya terletak pada pelaksanaan pendaftarannya memakai sistem positif yaitu pendaftarannya dilakukannya dengan : a. Pengukuran bidang-bidang tanah yang diikatkan dengan titik dasar teknik. b. Penetapan batasnya dengan asas contrac dictoir delimintasi, yang artinya penetapan batas harus mendapatkan persetujuan oleh pihak sebelahnya. c. Dilakukan penyelidikan riwayat tanah secara cermat oleh suatu panitia.  d. Dilakukan pengumuman selama 2 bulan kepada pihak ketiga agar memberi peluang jika ternyata apa yang diumumkan tidak benar, maka dapat dilakukan keberatan. e. Dilaksanakan pembukuan dalam daftar-daftar umum yang terdiri dari daftar tanah, buku tanah, surat ukur, nama, dan peta-peta pendaftaran. 
Masing-masing kegiatan tersebut diatas memerlukan jangka waktu yang cukup dan biaya yang cukup besar, terutama dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan tiap bidang tanah. Sehingga dengan adanya sertifikat hak milik atas tanah semakin besar adanya suatu tanda bukti hak yang telah didaftarkan menurut Pasal 19 ayat 2 sub c, hal tersebut diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 32 ayat (1) sebagai peraturan pelaksanaannya yang disebut sertifikat. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan: “Untuk memberikan kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagaimana Prosedur Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ? Pasal 1 Pendaftaran diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan dimulai pada tanggal yang ditetapkan oleh menteri Agraria masing-masing daerah. Pasal 2 (1) Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah daerah yang setingkat dengan itu.(selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan desa). Pasal 1 ayat (1) “Daerah-daerah  yang ditunjuk menurut pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa. Ayat (2)  Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan a.penyelidikan riwayat tanah itu; dan b.penetapan batas-batas.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ada dua prosedur terhadap pendaftaran hak, peralihan dan penghapusannya serta pencatatan beban-beban atas hak dalam daftar buku tanah (BAB III), yaitu pada bagian I Pembukuan hak-hak atas tanah. a Di desa-desa yang pendaftaran tanahnya telah diselenggarakan secara lengkap mulai pasal 12 sd 14, dan b. Di Desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan  secara lengkap. Mulai pasal 15 sd Pasal 18.
Dua prosedur inilah menurut penulis yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda, karena dalam tataran pratek sertifikat dibawah sistem pendaftaran PP Nomor 10 Tahun 1961
Ada yang menggunakan prosedur huruf a dan ada yang menggunakan prosedur huruf b, karena bagian b adalah diperuntukan kepada desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap. Terhadap prosedur b adalah dimaksudkan belaku di desa-desa yang pendaftaran  tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap, maka hak-hak atas tanah yang telah diuraikan dalam suatu surat hak atas tanah yang dibuat “Overschrijvings-Ordonantie” (s 1834 Nomor 27), Peraturan Agraria Nomor 9 Tahun 1959 dan Peraturan-peraturan pendaftaran yang berlaku di daerah Istimewa Yogyakarta,Keresidenan Surakarta dan Sumtera Timur dan telah pula diuraikan dalam surat ukur (lama) yang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis dibukukan dalam buku tanah.
Prosedur b ini biasanya diberlakukan pada bekas hak diatas tanah yang ada di Indonesia, misalnya bekas tanah adat, artinya pendaftaran pertama dengan prosedur huruf b dimaksud untuk penegasan konversi bekas hak- hak Indonesia atas tanah yang dikenal tanah hak adat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No Sk 26/DDA/1970 Tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas tanah. Dan Peraturan ini sudah dicabut dengan Permenag/KNPN No 3 Tahun 1997, (pasal 196 huruf e) sebagai pelaksanaan  Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997.
Pada sisi lain ada juga pendaftataran tanah dengan menggunakan prosedur a yang dilakukan pada desa desa yang sudah lengkap, sehingga dimungkinkan terjadi dua prosedur a dan b menghasilkan sertifikat dari produk BPN, persoalannya akan timbul adalah apakah sertifikat yang dikeluarkan terletak pada lokasi yang sama, ini sering menjadi masalah, karena prosedur selalu diawali dengan surat-surat yang dibuat oleh kepala desa atau pejabat kepala desa sering menerbitkan surat keterangan tanah pada lokasi yang sama. Kemungkinan kedua terjadi salah pengembalian batas dari sertifikat yang dihasilkan dari dua prosedur tersebut.
Bagaimana Prosedur Penerbitan sertifikat ? pada tingkat desa ada tiga surat dimasa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 1. Mengurus Surat Keterangan Tidak Sengketa, fungsinya adalah untuk mengetahui bahwa atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut tidak ada sengketa. Pemohon adalah pemilik yang syah. 2. Mengurus Surat Keterangan Riwayat Tanah, surat keterangan riwayat tanah berfungsi untuk menerangkan secara tertulis riwayat penguasaan tanah dari sejak awal mulai ada pencatatan di kelurahan atau di desa sampai dengan penguasaan saat ini. Dalam surat keterangan riwayat tanah tersebut diceritakan proses peralihan baik berupa peralihan sebagian-sebagian atas keseluruhan. 3. Mengurus Surat Keterangan Penguasaan Tanah
Dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah ini dicantumkan sejak kapan waktu perolehan penguasaan tanah tersebut.
Dalam Hukum Administrasi Pertanahan yang dimaksud Pendaftaran Tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal.
Kemudian setelah prosedur ditingkat desa sudah selesai, tahapan prosedur selanjutnya adalah Pengurusan di Kantor Pertanahan 
a.    Mengajukan permohonan sertifikat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diurus di kelurahan/desa dan dilengkapi dengan syarat formal seperti :Fotocopy KTP dan KK pemohon,Fotocopy PBB tahun berjalan, Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh undang-undang
b.    Petugas dari Kantor Pertanahan Akan Melakukan Pengukuran 
c.    Pengukuran ini dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor peranahan
d.   Pengesahan Surat Ukur hasil pengukuran dilokasi akan dicetak dan dipetakan di BPN dan surat ukur disahkan atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, pada umumnya kepala seksi Pengukuran dan Pemetaan
e.    Penerbitan Oleh Petugas Panitia A
f.     Setelah surat ukur ditandatangani, dilanjutkan dengan proses panitia  A dilakukan disub Seksi Pemberian Hak Tanah. Panitia A terdiri dari atas petugas BPN dan Lurah/Kades setempat.

           Selanjutnya terbitnya SK Hak Atas Tanah, setelah jangka waktu tertentu pengumuman terpenuhi dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat, apabila proses hukumnya adalah merupakan peralihan hak dari peristiwa hukum jual beli, maka harus diselesaikan PBHTB sebelum penerbitan sertifikat peralihan hak.

           Kemudian bagaimana penyelesaian  Masalah  Sertipikat Dobel/Ganda ? Terdapat pula kasus dimana sebidang tanah oleh Kantor Pertanahan diterbitkan lebih dari satu sertifikat, sehingga mengakibatkan ada pemilikan bidang tanah hak saling bertindihan atau tumpang tindih, seluruhnya atau sebagian.
Hal ini terjadi antara lain disebablam :
1.      akibat kesalahan penunjukkan batas tanah oleh pemohon/pemilik sendiri sewaktu petugas Kantor Pertanahan melakukan pengukuran atas permohonan yang bersangkutan, disamping kesalahan dari Kantor Pertanahan yang tidak secara cermat membukukan dan memasukkan dalam Peta Dasar.
2.      Batas yang ditunjukkan oleh pemohon/pemilik, secara sengaja atau tidak sengaja adalah keliru. Sehingga Surat Ukur/Gambar Situasinya menggambarkan keadaan batas-batas yang bukan sebenarnya, seluruhnya atau sebagian, karena sebelumnya lokasi yang sama telah diterbitkan sertipikat.
3.      Prosedur Pendaftaran Tanah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Prosedur Balik batas atau rekrontruksi balik batas tidak mengikuti SOP yang diatur dalam Peraturan BPN RI Nomor  1 Tahun 2000 tentang standar pelayanan dan peraturan SOP rekonstruksi batas tanah Administrasi Pengukuran (dikantor) dan atau ada pelanggaran pidana terhadap pasal 52 UU nomor 5 Tahun 1960
Bagaimana Penyelesaiannya ? Dalam keadaan seperti ini penguasaan peraturan pertanahan oleh masyarakat terutama para petugas Negara sangat diperlukan agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan memahami tata cara pendaftaran tanah, melaksanakan catur tertib pertanahan, dan menyelesaikan apabila terjadi sengketa di pengadilan.
      Pertama, penelusuran Proses Pendaftaran Tanah
Pendaftaran  atau permohonan tanah yang belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya, salah satu contoh untuk melakukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali, sebelum diproses atau diukur, diadakan pengecekan di peta pendaftaran tanah untuk mengetahui apakah atas sebidang tanah tersebut sudah terdaftar (bersertifikat) atau belum di BPN (Badan Pertanahan Negara).

Kedua, Penelusuran data yuridis,  sebagaimana ditegaskan, bahwa sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-  Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pasal 32 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa : “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”
Dikatakan demikian, karena selama tidak ada bukti lain yang membuktikan ketidakbenarannya, maka keterangan yang ada dalam sertifikat harus dianggap benar dengan tidak perlu bukti tambahan, sedangkan alat bukti lain tersebut hanya dianggap sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan oleh alat bukti yang lainnya.
Jadi, sertifikat tanah membuktikan bahwa pemegang hak mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Dimana data fisik mencakup keterangan mengenai letak,batas, dan luas tanah. Data yuridis mencakup keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur kegiatan meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data fisik dan yuridis, serta persengketaan yang terjadi.
            Pemetaan terhadap kasus sertifikat ganda dalam kegiatan tersebut menjadi penting untuk mengetahyu  jenis masalah/sengketa kemungkinan yang akan terjadi ada 2 (dua), yaitu:  1) Sengketa data fisik, yaitu sengketa yang menyakut keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang sudah didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya. Jenis sengketa yang dimasuk dalam kategori ini adalah : a) Sengketa batas, yaitu menyangkut terjadinya kesalahan pengukuran batasbatas bidang tanah yang disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemilik tanah yang berbatasan. b) Sengketa Ganti Kerugian, yaitu menyangkut kesepakatan besarnya nilai ganti rugi serta tata cara pembayarannya.
2) Sengketa data yuridis, yaitu sengketa yang menyakut keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar. Sengketa yang dimasuk dalam kategori ini adalah: a) Sengketa Waris, yaitu sengketa menyangkut siapa yang berhak atas tanah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan peraturan yang berlaku. b) Sengketa Pengaturan Penguasaan Tanah, yaitu sengketa menyakut pemilik tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya pemilikan tanah absente dan pemilikan tanah yang melebihi batas maksimum. c) Sengketa Sertifikat Ganda, yaitu terjadi akibat adanya pemalsuan alas hak untuk mendapatkan sertifikat atas tanah oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
              Hal ini disebabkan karena hukum agraria kita menganut prinsip hukum “positif cenderung negatif”,maka memang sepertinya terbuka “kesempatan ” untuk menggugat keabsahan sebuah serifikat kepemilikan properti. Karena segala sesuatu menyimpan potensi kelebihan dan kekurangan, maka mungkin kelebihan dari prinsip “Relatif” ini adalah terbukanya juga kesempatan bagi pihak yang memang berhak tapi karena suatu alasan belum memperoleh haknya. Intinya bisa jadi memang sertifikat tsb sejak awal sudah di tangan yang berhak, tetapi kekurangan cermatan terhadap data dasar pendaftaran tanah dan adanya dua prosedur a dan b dalam PP Nomor 10 Tahun 1961.Karena itu sering kita dapati mereka yang telah menempati sebuah tanah atau bangunan sekian puluh tahun pun masih mungkin untuk digugat. Yah karena sifat hukumnya yang relatif.
           Sebenarnya sertifikat ganda tidak terjadi, karena sebelumnya, BPN belum memiliki peta tunggal, maka tidak semua lokasi telah termutakhirkan datanya. Terkadang ukuran tanah/lokasi bertumpang tindih. Apalagi jika tanah tanah tersebut bukan tanah yang telah diukur dan dikavling oleh BPN. Biasanya Perumahan kavling oleh developer resmi, memiliki sertifikat HGB dan sudah diukur oleh BPN. Karena tumpang tindih atau tanah bersebelahan saling memotong, maka kemungkinan sebuah tanah memiliki dua sertifikat. Dan terkadang di atasnya telah berdiri bangunan yang mungkin salah satunya telah mengalami beberapa kali peralihan hak, sementara yang sebelahnya belum pernah. Untuk kasus seperti ini, diperlukan kerjasama antara semua pihak untuk pemutakhiran data di BPN. Sedangkan jika sebuah tanah memiliki sertifikat asli BPN dan tidak bertumpang tindih, artinya data persil, dll yang ada di dalamnya persis sama, maka kemungkinan ada unsur penipuanyang biasanya disebabkan kelengahan pihak pembeli menunda pembuatan sertifikatnya yang dimanfaatkan oleh oknum penjual untuk mengambil kembali dengan cara ilegal. Modusnya biasanya oknum penjual yang tahu “kasus penundaan” ini akan membuat laporan kehilangan ke kepolisian, kemudian mendatangi pihak BPN untuk dibuatkan sertifikat pengganti. Dan karena memangdata atau file di BPN masih tercatat atas nama oknum tersebut, maka BPN akan menerbitkan sertifikat pengganti yang baru.
              Setelah berjalan sekian lama, barulah pembeli melakukan balik nama ke BPN, dengan bermodalkan AJB dari notaris, maka pihak BPN pun tidak akan menelusuri lagi riwayat objeknya. AJB yang dikeluarkan oleh notaris cukup syarat untuk membuat sertifikat.
Artinya telah terbit dua sertifikat untuk sebuah objek dan semuanya asli berkekuatan hukum.
Dan masalah akan semakin ruwet jika oknum penjual telah bertindak cepat menjual kembali objek tanah tersebut kemudian dijual lagi secara berantai karena biasanya harganya murah.
Sang pembeli legal biasanya baru menyadari sertifikatnya ganda setelah “pemilik baru yang lain” ingin mengelola objek tersebut. Akhirnya sengketa.
           Ada yang  sertifikat Aspal Hal ini biasanya ada keterlibatan langsung orang dalam. Misalnya berdalih ingin membantu melakukan cek sertifikat langsung ke BPN. Tapi sebenarnya yang dilakukannya adalah membuat duplikatnya dengan menyamakan semua data yang ada di sertifikat tsb. Setelah itu mengembalikan kepada pemilik berupa sertifikat aspalnya. Yang asli dipegang oleh oknum orang dalam. Atau mungkin kejadiannya, sertifikat (yang dititipkan di sebuah penitipan tanpa asuransi) hilang, bisa juga diduplikasi oleh oknum. Untuk yang seperti ini secepatnya buat laporan kehilangan dan penggantian sertifikat di BPN.

          Jika dilakukan saat itu memang asas manfaatnya lebih besar, maka jangan ditunda dan jangan menggantungkannya pada prinsip kehati-hatian pihak lain. Segera melakukan proses balik nama di BPN meskipun memerlukan waktu itu sebenarnya juga “mengamankan”. Jadi jika ada transaksi ilegal cepat terdeteksi karena sementara masih berproses di BPN. Lakukan pengecekan berkala, bukan hanya pada saat akan melakukan transaksi, terutama bagi tanahyang “strategis dan luas”.
»»  Baca Selengkapnya...

Rabu, 02 November 2016

SEMIOTIKA POLITIK “AHOK” MENJEMPUT HIDAYAH ALLAH SWT “Ahok yakin dengan Nabi Isa Almasih AS, tinggal ditanya siapakah TuhanNya Ahok???

SEMIOTIKA POLITIK “AHOK”  MENJEMPUT HIDAYAH ALLAH SWT
“Ahok yakin dengan Nabi Isa Almasih AS, tinggal ditanya siapakah TuhanNya Ahok???

Oleh: Turiman Fachturahman Nur
HP 081310651414

           Tiba tiba menjelang PILKADA di Ibu kota NKRI bermunculan tafsir Al-Quran terhadap semiotika PILKADA, padahal sesungguhnya hakekat pilkada adalah memilih kepala daerah sebagai implementasi pelaksanaan konstitusi untuk mengurus kepentingan daerah yang berhubungan dengan kepentingan umat ataupun masyarakat didaerah tersebut.
           Persoalannya muncul ketika peristiwa “Ahok” bertepatan dengan agenda Pilkada, menurut penulis bukanlah sebuah kebetulan tidak ada yang serba kebetulan di hadapan Allah SWT, namun dibalik ini ada sebuah keniscayaan yang sebenarnya mengkristal dari masalah yang “terpendam” di qalbunya “Ahok”, satu kesalahan yang mendasar dari “Ahok” adalah jika beliau sebagai penganut nasrani tidak menggunakan “Ilmunya pendeta” yang menyebarkan kasih sayang dalam beberapa prilakunya, sehingga “Ahok” dianggap penganut nasrani yang kurang berakhlak, namun yang menarik adalah “Ahok bersumpah berkali-kali penganut nabi Isa AS dalam rapat jajaran birokrasi Pemda DKI yang setia, namun sayangnya belum sempurna, karena Nabi Isa telah bernubuat akan adanya Nabi akhir zaman pembawa rahmat lil alamin, yakni Nabi Muhammad SAW, satu langkah lagi “Ahok” sedang digiring oleh Allah SWT atau Allah SWT sedang menyindir umat Islam lewat “prilaku manusia yang namanya Ahok” atau “Ahok sedang menjemput hidayah dari Allah SWT, sebagai muslim yang jernih pasti ada hakekat dibalik peristiwa ini, tinggal ditanya oleh para ulama, siapakah  TuhanNya Ahok?  Adakah yang berani menanyakan secara terbuka kepada Ahok, sebagai wujud tabayun ulama.
Pertanyaannya adalah tanggungjawab siapakah, jika “Ahok kurang berakhlak” kemudian menimbulan masalah yang mengkristal kearah dugaan penistaan agama. Namun yang menarik dari sisi semiotika politik adalah politik berbasis keagamaan muncul, seakan akan al-quran adalah mutlak hanya miliknya umat Islam, bukankah al-quran itu hudalinas  atau pedoman bagi manusia  dimuka bumi penyempurna kitab-kitab sebelumnya, “yang  kita prihatin adalah jangan-jangan kita sedang “menjual ayat ayat Al-Quran dengan harga murah”, jika ini yang terjadi pantaslah yang ditangisi oleh Rasulullah 1400 Tahun yang lalu,  ketika sakratul mautnya yang dipanggil “umati-umati, umati”, bukankah kita yang masih hidup saat ini. 
Begitu naibnya umat ini ketika situasi ketika kegiatan politik terlihat begitu religiusnya dan pemeluk agama sedemikian salehnya menjelang politik electoral, Saya sependapat dengan Teuku Kemal Fasya dosen antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe dalam Tulisan yang berjudul “Nalar Agama dan Nalar Pilkada” dalam situs http://www.satuharapan.com, 31 Oktober 2016 yang menyatakan, bahwa tak ada perasaan bersalah ketika agama dijadikan arsenal utama untuk merebut kuasa politik praktis dan pragmatis. Padahal yang dilakukan tak lebih sebuah politik pengicuhan dan penipuan rendahan (politic of deception).
Aforisme itu semakin menemukan bentuknya saat ini dan kita temukan di mana-mana. Anda jangan salah paham dulu, saya tidak bergegas untuk berbicara tentang situasi Pilkada Jakarta. Situasi ini terjadi di mana-mana, termasuk di tanah kelahiran saya sendiri menjelang Pilkada serentak 15 Februari 2017.
Tiba-tiba pasangan politik yang terkenal sekuler pun fasih menggunakan surban dan tasbih untuk politik pengicuhan itu. Di Aceh ada proses seleksi membaca Al Quran. Bagi pasangan calon yang mampu mengaji dengan irama yang baik serta-merta akan ditabalkan sebagai calon yang juga baik sebagai pemimpin. Demikian mitos beroperasi dan melupakan esensi bahwa menjadi kepala daerah yang dituntut adalah talenta kepemimpinan, integritas, dan manejerial, dan bukan menjadi pemuka agama.
Namun bukan saja di tempat di mana mayoritas penduduknya muslim, di tempat lain seperti Manado dan Kupang pun, politik agama kerap juga digunakan untuk memperkuat politik persuasi hingga provokasi. Upaya “memperdagangkan agama pada situasi pilkada memang lebih pekat konsentratnya. Ada pelbagai argumentasi yang kadang membenarkan fenomena itu.
Menurut Fachri Hamzah, mantan wakil ketua DPR RI asal PKS, agama adalah serum paling aktif untuk menghidupkan politik disamping serum-serum lainnya. Bahkan, agama hampir menjadi satu-satunya pengetahuan sosial publik yang lebih besar pengaruhnya dibandingkan rasionalitas pengetahuan (Vernunft) dan naluri intelektual (Verstand) - memakai istilah Immanuel Kant. Agama lebih mampu memacu perubahan, histeria, atau amuk massa. Agama sedemikian penuhnya menggetarkan sensori publik yang bisa memengaruhi kebijakan publik.
Apakah perspektif itu cukup tepat? Apakah agama memiliki rasionalitas dan nalar intelektual yang berbeda dengan nalar dan rasionalitas pengetahuan pada umumnya? Pandangan ini telah disanggah seribu tahun lalu dalam khazanah pemikiran Islam.
 Nalar Agama
Sebagaimana tercatat pada pemikiran Al Farabi atau Al Pharabius (Persia, 870-950), Ibnu Sina atau Avicenna (Uzbekistan/Persia, 980-1037), dan Ibnu Rusyd atau Averroes (Cordova, 1126-1198), nalar agama sesungguhnya tidak lepas dari nalar pengetahuan umumnya. Agama secara historis memang tidak hadir dari rahim filosofis dengan argumentasi sekularistik yang diuji dan dibantah secara bebas dan demokratis. Meskipun demikian, kemudian hari nalar agama berkembang dan ikut selaras dengan nalar pengetahuan. Hal itu karena agama dan pengetahuan sama-sama menapaki tujuan satu yaitu mendapatkan kebenaran.
Ibnu Sina yang terkenal dengan teori emanasinya menyebutkan bahwa nalar manusia sesungguhnya pancaran dari nalar Tuhan sebagai yang pertama (prima causa). Upaya manusia memecah misteri di dunia ini didasarkan pada bekerjanya akal aktif, termasuk memecah persoalan dan misteri di dalam ayat-ayat Al Quran. Jika dianggap Al Quran adalah pancaran nalar Tuhan, maka nalar Tuhan itu harus bisa bekerja di dalam nalar manusia untuk mendapatkan kebenaran. Tidak ada usaha lain mengaktifkannya kecuali dengan pengetahuan. Kita kerap menganggap istilah nalar murni dimunculkan pertama kali oleh Immanuel Kant (Critique of Pure Reason/Kritik der reinen Vernunft, 1781), padahal Ibnu Sina telah mengemukakannya 800 tahun sebelumnya.
Demikian pula penggunaan filsafat dan metodologi ilmiah bukan sesuatu yang harus diasingkan dari kitab suci. Al Quran sebagai kitab yang penuh metafora, alegori, historisia tanpa kronologia, dan frasa puitika hanya dapat dibedah jika menggunakan metodologi filsafat, termasuk filsafat Aristotelian. Apa yang secara filsafati bisa dibuktikan benar, maka benar pula dalam tafsir agama. 
Ibnu Rusyd bahkan mengkritik secara lugas buku Al Ghazali Thahafut al-Falasifah (Kekeliruan Filsafat) yang menyatakan nalar Islam terpisah dari pengetahuan filsafat Yunani. Al Ghazali (1058-1111) mengatakan filsafat Yunani memiliki inkoherensi jika digunakan memahami nalar Islam. Dalam bukunya Tahafut at-Tahafut (Kekeliruan dalam Kekeliruan), Ibnu Rusyd menemukan inkonsistensi pemikiran Al Ghazali, karena secara tak sadar ia malah menggunakan logika Aristotelian seperti silogisme dan analogi. Gagasan unifikasi pengetahuan agama dan pengetahuan umum ini dimunculkan secara monumental (meskipun bukan pertama) oleh Ibnu Rusyd, sebelum Thomas Aquinas mengemukakannya dalam Summae Theologiae.  Agama dan pengetahuan bukan oposisi biner yang tidak bertemu, tapi bisa saling bermesraan.
Demikianlah, akhirnya goncangan-goncangan terjadi di dalam agama ketika filsafat dan pengetahuan empirisme “menemukan” sesuatu yang secara literal “berbeda” dengan tafsir kitab suci. Dalam tradisi gereja goncangannya terjadi sejak “revolusi Copernicus” – mengutip istilah Thomas Kuhn. Dalam dunia Islam, goncangan pengetahuan terjadi sejak observasi astronomis Ibnu al-Shatir (1304-1375) tentang teori heliosentrisme menggantikan “teologi  geosentrisme” yang bertahan tujuh abad lamanya. Bahkan teori Ibnu Al Shatir lebih dahulu hadir daripada teori Nicolaus Copernicus (1473-1543). Jejak-jejak pengetahuan berdasarkan pendekatan observasi, filsafat empirisme, verifikasi, refutasi, dan falsifikasi akhirnya menggusur tafsir arkaik agama tentang kebenaran.
Sayangnya revolusi pengetahuan dunia Islam itu tidak menjadi arus utama. Yang berkembang di dunia Islam kontemporer adalah konservatisme warisan Al-Ghazalian-Ibnu Taymian, dan bukan progresivisme Farabian-Rusydian yang menjadikan gairah keilmuan sebagai nilai-nilai imanen dan promotif dalam Islam.
Nalar Pilkada
Demikian pula kehadiran pilkada sebagai konstruksi politik baru di Indonesia. Nalar pilkada harus dilihat sebagai pergulatan dialektis bangsa Indonesia pascareformasi dalam merumuskan demokrasi lokal. Pilkada adalah manifestasi politik dan etik lokal yang dimulai beroperasi melalui UU No. 23 tahun 2014 dan kini dalam UU No. 8 tahun 2015. Logika dan etika demokrasi, egaliterisme, kebangsaan, dan keberagamaan menjadi bagian yang sebelumnya muncul dalam wacana politik nasional kini turun menjadi praktik diskursif politik di tingkat lokal.
Namun aspek etik, moral, dan norma pilkada dalam turbulensi demokrasi itu masih kurang dipahami. Dalam banyak praktiknya, politik elektoral lokal kerap bersemi menjadi politik purba yang penuh sentimen tribalisme-etnisisme-agama. Akhirnya pilkada tidak berdialektika dengan kematangan politik partisipannya tapi menegang dan berkontraksi secara negatif. Tidak ada harmoni yang dihasilkan dengan semangat demokrasi lokal seperti itu. Anehnya, ketika nilai komunisme ditolak, praktik Stalinisme dengan politik kekejaman dan menghalalkan cara demi mencapai tujuan malah dilakukan, oleh kaum yang mengaku agamawan.
Dari catatan Jaringan Antar iman Indonesia (JAII) saat menyusun laporan tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan (Freedom of Religion or Belief) untuk Komisi HAM PBB (Universal Periodic Review), momentum pilkada kerap menjadi jalan memuluskan politik diskriminasi atas minoritas. Di Batuplat, Kupang, masalah pelarangan pembangunan mesjid masuk dalam isu pilkada. Di Manado juga terjadi persaingan antar denominasi Kristen dan privilese kepada umat tertentu. Di Singkil isu gereja selalu masuk dalam siklus lima tahunan sejak era reformasi. Dalam catatan riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, ditemukan fakta bahwa perda-perda bernuansa Syariat Islam dan diskriminatif kerap diproduksi petahana untuk mempertahankan kekuasaannya dan memenangkan histeria publik pada periode kedua.
Kasus paling hangat tentu saja menyangkut Ahok. Memang harus disadari, sikap Ahok ketika berdialog dengan masyarakat Pulau Seribu tentang QS Al Maidah ayat 51 adalah keliru dan tidak patut secara etika politik. Pertama ia bukan orang yang berkompeten untuk berbicara itu. Kedua, pola komunikasinya sangat rentan disalahtafsirkan, dan ketiga situasinya tidak dalam momentum kampanye, sehingga penyampaian hal-hal yang berbau politik persuasi-agitasi seharusnya dihindari, namun spontanitas Ahok itu saat ini menjadi rahmat bagi umat muslim untuk menyadari, bahwa Al-quran bukan hanya untuk umat Islam, tetapi sedang berproses dikalangan non muslim, karena sebenarnya merekag sedang mencari “keselamatan”, menurut penulis, Ahok menyebut Isa Almasih, adalah nabi Isa, tinggal ditanya sama Ahok siapakah TuhanNya Ahok.
Namun respons publik yang merasa terhina dengan pernyataan Ahok juga sudah keluar dari konteks gerakan demokrasi. Aksi-aksi massa yang terjadi telah menjurus pada kepentingan politik praktis, tidak murni sebuah anjuran moral agama. Yang terjadi malah politik ad homimem: menghina pribadi, etnisitas, dan pelecehan atas keyakinan agama lain. Bahkan berkembang totaliterisme tafsir atas ayat itu, padahal peradaban Islam telah tegak dengan pluralislistik tafsir.
Yang paling mengerikan dari situasi ini, bukan hanya cuplikan gambar yang telah menjadi viral tentang terjemahan kata awlia QS Al Maidah ayat 51 dengan kalimat “telah diubah dari pemimpin menjadi teman setia”, dan ternyata fitnah keji yang dilakukan kelompok orang tidak bertanggung-jawab, tapi penggusuran logika demokrasi dan konstitusi menuju logika teokrasi; sesuatu yang sejak awal bukan fondasi bangsa ini.
Seharusnya nalar agama tidak kontradiktif dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, demokrasi, dan keberagaman. Nalar agama seharusnya progresif dan proaktif dengan situasi yang berkembang dalam konteks historisitas masyarakat dan normativitas kebangsaan. Untuk konteks Indonesia, agama seharusnya tidak lagi dipertentangkan dengan konstitusionalisme Pancasila dan UUD 1945 dan kerangka nasionalisme Bhinneka Tunggal Ika.
Agama karenanya jangan menjadi kuda Troya yang dipacu oleh demagog untuk kepentingan sempit dan permusuhan. Demikian pula pilkada seharusnya menjadi momentum ekseminasi demokrasi lokal yang bersifat profan, produktif, dan menggembirakan. Pada sisi lain untuk Ahok, karena dia berkali-kali yakin dengan Nabi Isa Almasih AS ketika dalam rapat birokrasi di Pemda DKI lihat dalam youtube humas Pemda DKI, maka para Ulama yang mungkin masih punya qalbu tinggal ditanya kepada Ahok dimuka publik Indonesia atau dihadapan umat Islam, siapakah TuhanNya Ahok ??? jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menghakimi Ahok, sepertinya Ahok sedang menjemput hidayah Allah SWT. Hanya umat ini sedang disindir oleh Allah SWT, namun tidak terasa atau belum mampuh merasakan sindiran Allah SWT kepada umat yang kebetulan mengaku berKetuhanan Yang Maha Esa.


Berikut ini artikel pembanding :

Kontroversi Mulut Ahok : Makna Dan Analisis Semiotika


Oleh : Ismail Giu (Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin)

Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” (Ahok).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau masyhur dengan panggilan Ahok mungkin tidak menyangka kata katanya yang disampaikan saat haha-hihi dengan warga di Kepulauan Seribu berbuntut panjang. Alih alih ingin merebut simpati warga dengan tidak mempersoalkan muslim non muslim sebagai pemimpin Ahok justru mengundang kontroversi dan antipati. Mulut-nya kini menjadi harimau yang sewaktu waktu bisa menerkamnya di atas panggung politik.
Kegaduhan semakin menjadi tatkala Nusron Wahid representasi politik Ahok membuat geger dengan kalimat ; yang paling tahu tentang omongan ahok ya ahok sendiri. Yang paling tahu tentang Al-Quran ya Allah Subhanahu wa-Taala,. Omongan yang disampaikan Nusron dalam sebuah acara talkshow Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa (11/10). Spontan reaksi pun bermunculan dengan meme meme lucu yang beredar di media sosial. Besok kalau saya ketemu lampu merah, bablas (terobos) aja. Yang paling tahu warna merah itu saya bukan polisi kira kira begitu bunyi salah satu meme yang menjadi viral.
Tulisan ini ingin memeriksa kembali pertanya pertanyaan : Apakah Ahok berhak bicara apa saja karena makna pernyataannya sepenuhnya menjadi miliki dia sebagai pembuat pernyataan? Ataukah Ahok tidak punya hak memaknai pernyataan yang ia buat sendiri karena ini harus ditetapkan orang lain yang menerima pernyataan itu? Ataukah makna pernyataan Ahok tidak ditentukan niat dia atau pemahaman orang lain, tetapi sudah terpatok pada kalimat-kalimat pernyataan itu sendiri? Dan itu dapat diukur dan ditetapkan secara ilmiah oleh para ahli bahasa atau petugas pengadilan?
Istilah makna memang merupakan istilah yang membingungkan. Maka itu, batasannya pun bisa macam macam. Ogden dan Richards dalam bukunya The Meaning of Meaning mencatat tidak kurang dari 22 batasan mengenai makna (1972:186-187).
Para ahli linguistik pun berbeda pandangan tentang jenis atau tipe makna. Vergaar sebagaimana dikutip Pateda (2001:96-97) mengemukakan makna gramatikal dan makna leksikal, sedangkan Boomfield (1933) mengemukakan istilah makna sempit (narrowed meaning) dan makna luas (widened meaning) dan masih banyak lagi.
Bahasa manusia mempunyai suatu kekuatan untuk menjelaskan. Tetapi, menurut Van Peursen, ini tidak berarti bahwa pengetahuan dan makna dari apa yang terjadi telah diberikan sebelumnya. Hanya dengan menunjuk pada kejadian, dan dalam berbagai perwujudan peristiwa itu, kata memperoleh maknanya. Makna ini belum ada sebelum kata digunakan makna tersebut bukannya diberikan secara a priori melainkan mendapatkan bentuknya melalui penggunaan kata (Van Peursen dalam Sobur, 2009:28).
Untuk lebih memahami pernyataan Van Peursen, kita masuk kedalam kajian kajian tentang Semiotika atau ilmu tentang tanda. Banyak definisi para ahli tentang semiotika, namun secara umum Semiotika menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotika mempelajari sistem, aturan aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Charles Sanders Pierce (1834-1914) dan Ferdinand de Saussure (1857-1913) adalah dua ilmuan yang mempelopori kajian tentang semiotika.
Pemikiran Saussure yang paling penting dalam konteks semiotik adalah pandangannya mengenai tanda. Saussure meletakkan tanda dengan memilah apa yang disebut signifier (penanda) dan signified (pertanda). Signifier sebagai bunyi atau coretan bermakna, sedangkan signified adalah gambaran mental atau konsep sesuatu dari signifier. Hubungan antara keberada fisik tanda dan konsep mental tersebut dinamakan signification. Dengan kata lain, signification adalah upaya dalam member makna terhadap dunia (Fiske, 1990:44).
Kata merah adalah signifier (penanda) sementara lampu merah adalah signified (pertanda). Hubungan antara merah dengan lampu merah menghasilkan signification yang bermakna stop atau berhenti. Lain halnya makna kata merah (signifier) ketika diletakkan pada bendera Merah-Putih {signified) yang bermakna (signification) keberanian, kekuatan, kegigihan dll.
Dalam konteks Ahok, kata dibohongi dan dibodohi tidak memperoleh makna apa apa ketika dia tidak merujuk pada kejadian atau peristiwa, gambaran mental atau konsep apapun. Lain ceritanya jika kata itu merujuk pada surat Al-Maidah 51. Terlepas seperti apa isi tafsiran Al-Maidah 51, publik sudah terlanjut memaknai bahwa kalimat “dibohongin pakai surat al Maidah 51 bermakna Al-Quran yang salah satunya berisi surat Al-Maidah adalah bohong, dan perilaku mengajak mematuhi Al-Quran adalah membodohi. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dari akidah umat muslim. Pada titik ini kenapa publik bereaksi.
Lantas apa urgensinya kata dibohongi dan dibodohi jika merujuk pada analisis semiotik? Bukankah kata ini hanya sekali diucapkan? Jika kita menganalisis secara isi seharusnya makna kata ini tidak signifikan bila dibandingkan dengan kata kata lain yang diucapkan Ahok selama proses sosialisasi tersebut? Itulah yang membedakan antara analisis isi dan analisis semiotik. Jika analisis isi menekankan segi kuantitatif maka semiotik menolak pendekatan kuantitatif dan lebih menggunakan kualitatif.
Dalam semiotik, tidak ada alasan bahwa item yang paling sering muncul adalah yang paling penting atau paling signifikan terhadap teks, sudah tentu akan menstruktur secara keseluruhan. Tempat yang diduduki oleh unsur unsur yang berbeda jauh lebih penting ketimbang kemunculannya.
Menyentil pendapat Collin Summer sebagaimana dikutip Sobur (2009:145), analisis isi kuantitatif terlalu memberikan banyak penekanan pada pengulangan (repeatability) dari tanda (yakni berapa kali itu terjadi) dan hanya sedikit member perhatian pada signifikansinya bagi khalayak. Sebetulnya, tidak menjadi persoalan berapa kali sesuatu sering muncul dalam sistem pesan. Jika pembaca atau penonton tidak memahaminya, maka repetisi menjadi tidak relevan. Dengan kata lain, bukanlah signifikansi suatu repetisi yang penting, melainkan repetisi dari signifikansi.
Merunut dari analisis di atas maka bisa disimpulkan bahwa bahasa dan maknanya merupakan kerja kolektif. Komunikasi berlangsung hanya apabila ada kesepakatan bahasa dan makna dari semua pihak yang terlibat. Makna tidak dihasilkan oleh komunikator melainkan diinterpretasikan oleh komunikan berdasarkan kondisi mental, budaya dan nilai nilai yang melatar belakanginya. Itulah mengapa penting untuk menjaga lisan sebagaimana pepatah orang tua dahulu : Mulutmu, harimaumu.


Analisis Semiotika Video “Penistaan Agama” Ahok

 

Oleh : Yons Achmad

Video pernyataan Ahok yang termuat dalam pidatonya di hadapan warga Kepulauan Seribu, (27/9) menjadi sorotan. Durasinya memang agak panjang. Tapi, ada sepenggal tayangan video yang kemudian menjadi kontroversi. Ada pernyataan Ahok yang isinya begini “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak pilih saya. Dibohongin pakai surat Al Maidah ayat 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu”. Atas pernyataan demikian, Ahok dinilai sudah menistakan agama. Tak hanya orang per orang yang tak sependapat. Tapi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sepakat kalau pernyataan tersebut sudah masuk penistaan agama.
Entah karena apa, rupanya ada beberapa yang masih saja ngotot tidak ada penistaan agama dalam kasus yang sudah terang benderang tersebut. Terutama bagi para pendukung setia Ahok. Atau kalau tidak, ada yang memilih bersikap netral. Untuk tidak menyebut mereka yang memang tidak jelas keberpihakannya. Alih-alih bersikap netral, yang ada sebenarnya hanya membiarkan kebiasaan pejabat omong “ngawur” dan serampangan. Bagi kaum akademisi dan intelektual yang hanya bisa diam dan bersikap netral saya kira juga sebuah ironi. Dalam dunia kampus, sikap netral mungkin dibangga-banggakan. Tapi di luar kampus, bagi saya sikap netral tetap saja ironi. Sebab seorang akademisi atau intelektual tetap saja harus jelas ke mana dia berpihak.
Dalam tafsir agama, sudah jelas pernyataan Ahok itu “Penistaan agama”. Dalam kajian media, saya kira pernyataan Ahok itu juga menarik sebagai studi kasus. Saya akan coba sedikit bedah melalui analisis wacana (semiotika sosial). Semiotika (ilmu tanda) sendiri, dalam kajian media merupakan salah satu perangkat analisis yang bisa digunakan dalam menganalisis “Fenomena Komunikasi”. Meminjam konsep Halliday, penulis buku “Language Structure and Language Function”, dalam semiotika sosial ada tiga unsur yang menjadi pusat perhatian dalam penafsiran teks secara kontekstual. Diantaranya:
Pertama, Medan Wacana (Field of Discourse). Menunjuk pada hal yang terjadi dan mengenai apa yang dijadikan wacana oleh pelaku. Dalam kasus video “Penistaan Agama” itu jelas. Ahok tidak suka pada orang-orang yang menggunakan agama, terutama yang menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51 yang melarang seorang muslim memilih pemimpin non muslim. Yang kemudian oleh para pembela Ahok diklaim sebagai politisasi agama. Jelas, dengan ekspresi yang bisa kita tonton dalam video tersebut, Ahok sangat tidak suka. Menjadi problem ketika Ahok dengan seenaknya mengutip ayat suci agama lain (Islam) dan bilang “Dibohongin pakai Surat Al-Maidah ayat 51”. Dari kejadian ini, sebenarnya kita paham siapa yang sebenarnya menggunakan isu SARA dalam politik dan mengambil keuntungan politik darinya.
Kedua, Pelibat Wacana (Tenor of Discourse). Menunjuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam teks, sifat orang-orang itu, kedudukan dan peran mereka. Kata “Dibohongin” berarti ada seseorang yang berbohong. Di sini, Ahok dengan serampangan menuduh orang-orang yang menafsirkan Surat Al-Maidah ayat 51 dan mengajak untuk tidak memilihnya sebagai orang-orang yang berbohong atas nama agama atau istilah lain dituduh mempolitisasi agama. Jelas, pernyataan tersebut provokatif, arogan dan memancing kontroversi. Di sini saya kira Ahok telah memulai perang wacana. Dan kita bisa lihat, salah satu kelompok, sebut saja kubu “Islam Liberal” berada di balik pembenaran setiap ucapan Ahok. Alih-alih menuduh orang melakukan poitisi agama, sayangnya kubu Ahok juga menggunakan agama sebagai pembelaan-pembelaan. Pertempuran wacana dan tafsir sampai saat ini masih berlangsung. Tapi, dalam kasus ini lagi-lagi pesan yang tampak, Ahok dengan serampangan menuduh mereka yang menafsirkan Surat Al-Maidah ayat 51 dengan “benar” dianggap mempolitisasi agama.
Ketiga, Sarana Wacana (Mode of Discourse). Menunjuk bagaimana komunikator menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan medan (situasi) dan pelibat (orang-orang yang dikutip) apakah menggunakan bahasa yang hiperbolik, eufemistik atau vulgar. Sudah sangat jelas, bahasa yang digunakan Ahok sangat vulgar dengan memilih kata “Dibohongin” disandingkan dengan ayat suci pula. Maka sangat wajar, bagi orang Islam yang barangkali tidak pernah shalat sekalipun akan marah ketika agamanya dihina, dinistakan.
Sayangnya dengan beragam argumen yang jelas dan terang benderang, seperti yang saya sedikit singgung di atas, masih saja ada pembela-pembela Ahok yang memandang tidak ada masalah dengan pernyataan Ahok itu. Bahkan, Komisioner Badan Pengawas Pemilu RI, Nasrullah, (Detik.com/8/10/2016) angkat bicara soal pernyataan bakal calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait Al Maidah ayat 51 yang dianggap beberapa pihak telah menistakan agama. Nasrullah berpendapat pernyataan Ahok biasa saja. Tentu fenomena ini sangat aneh.
Tapi, pada akhirnya, kita memang tidak bisa memaksakan tafsir. Dalam ranah kajian media, saya berkesimpulan bahwa pernyataan Ahok jelas problematis dan memancing kegaduhan politik. Di ranah media, dalam kasus ini, saya kira tak elok kalau pemimpin (pejabat) bicara serampangan dengan tafsirnya sendiri, merasa benar sendiri. Kalau hal ini terus menerus terjadi, maka tak heran, seperti kata Romo Sandyawan “Rakyat akan membuat perhitungan”. (Yons Achmad/Pemerhati Media/Founder Kanetindonesia.com/WA:082123147969).



»»  Baca Selengkapnya...

Senin, 24 Oktober 2016

MEMAHAMI MATERI PERKULIAHAN HUKUM ACARA PERDATA SECARA LEBIH PRAKTIS DAN MUDAH

MEMAHAMI MATERI PERKULIAHAN HUKUM ACARA PERDATA SECARA LEBIH PRAKTIS DAN MUDAH

Oleh: Turiman  Fachturahman Nur

Untuk memudahkan materi pokok Hukum Acara Perdata, berikut materi perkuliahan dirubah dalam bentuk pertanyaan, sehingga memudahkan mahasiswa Fakultas Hukum memahami pokok-pokok hukum Acara Perdata, pada sisi pendalaman mahasiswa dapat mengeksplorasi melalui literatur/buku-buku yang relevan atau mencari informasi seluas-luasnya didalam dunia maya (internet) atau membentuk forum diskusi antar mahasiswa yang smart serta semangat untuk memahami ilmu hukum.

1.Apa Yang dimaksud Hukum Acara Perdata ?

Pengertian Hukum Acara Perdata
Prof. Dr. Sudikno mertokusumo, SH
Hukum Acara Perdata adalah peraturan Hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya Hukum perdata materiil dengan peraturan hakim. Lebih kongkrit dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan pelaksanaan daripada putusannya.

Abdul kadir Muhamad
Hukum Acara Perdata  adalah peraturan Hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya Hukum perdata sebagaimana mestinya.Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai peraturan Hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui Pengadilan(hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Berdasarkan Pendapat di atas, dapatlah dipaparkan , bahwa Huku, Acara Perdata adalah termasuk hukum Acara Perdata Formil.
2. Apa yang dimaksud Hukum Acara Perdata Formil ?
 Menurut  Retnowulan:
Hukum Acara Perdata Hukum Perdata Formil adalah kesemuanya kaidah Hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perata Materiil.

Menurut R. Soesilo:
Hukum Acara Perdata /Hukum Perdata Formal yaitu kumpulan peraturan-peraturan Hukum yang menetapkan cara memelihara Hukum perdata material karena pelanggaran hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Hukum perdata material itu, atau dengan perkataan lain kumpulan peraturan-peraturan Hukum yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada melangsungkan persengketaan dimuka hakim perdata, supaya memperoleh suatu keputusan daripadanya, dan selanjutnya yang menentukan cara pelaksaan putusan hakim itu.
3. Apa karakteristik Hukum Acara Perdata sejatinya ?
Dari beberapa pengertian di atas bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan Hukum yang memiliki karakteristik :
-     Menentukan dan mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil.
-     Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk beracara di muka persidangan pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pengAambilan keputusan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.

4. Bagaimana Sejarah Terbentuknya Hukum Acara Perdata ?
Tanggal 5 Desember 1846 Gubernur Jendral Ijan Jacob Rochussen member tugas kerua MA dan MA Tentara untuk membuat sebuah Reglemen bagi golongan Indonesia.
Tanggal 6 Agustus 1847 Jhr. Mr. H.L Wichers/ Ketua MA dan MA Tentara telah selesai dengan rancangannya serta peraturan penjelasannya.
Tanggal 5 April 1848, Stbl. 1848 No. 16 Rancangan Wichers diterima dan di umumkan oleh Gubernur Jendral dengan diberi nama “Het Inlands reglement” I.R. dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848.

5. Bagaimana Asas-Asas Hukum Acara Perdata ?
Menurut Sudikno Mertokusumo Hukum Acara Perdata  menyebut ada 7 asas yaitu :

1.   Hakim Bersifat MenungguPasal 118 HIR  dan Pasal 142 RBg.
    Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepeuhnya kepada yang bersangkutan. Jadi apakah aka nada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak semua diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim bersifat menunggu datagnya tuntutan hak diajukan kepadanya.
Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa Hukum tidak atau kurang jelas (Pasal 16 UU No. 4/2004). Larangan untuk menolak memeriksa perkara sebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (ius curi novit), kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan Hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 UU No. 4/2004).

      2.   Hakim Pasif. Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 154 RBg.
Ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan (Pasal 28 UU No. 4/2004).
Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalanya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bersikap Tut wuri, hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak.
              Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedangkan hakim tidak dapat menghalaginya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan (Pasal 130 HIR, 154 RBg).
Hakim wajib mengadili semua gugatan dan larangan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg.) apakah yang bersangkutan mengajukan banding atau tidak itupun bukan kepentingan Hakim (Pasal 6 UU No. 20/1047, Pasal 199 RBg).

 3. Sifat Terbuka PersidanganPasal 19 (1) dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004.
Bahwa setiap orang dibolehkan hadir, mendengar, dan menyaksikan pemeriksaan persidangan (kecuali di tuntut lain oleh UU). Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan pertanggungjawaban pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adik kepada masyarakat, (Pasal 19 ayat 1 UU No. 4/2004).
Namun ada juga persidangan yang sifatnya tertutup, misalnya perkara perceraian, akan tetapi sidang pembacaan putusan harus terbuka, jika tidak dinyatakan terbuka untuk umum keputusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut Hukum.

4. Mendengan Kedua Belah Pihak Pasal 5 (1) UU No. 4/2004 dan Pasal 132a, 121 (2) HIR dan Pasal 145 (2), 157 RBg serta Pasal 47 RV.
Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 UU No. 4/2004)  atau diskriminasi.
Bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar dan diberi kesempatan  untuk mengeluarkan pendapatnya, hal itu berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132 a, 121 Yt 2 HIR, Pasal 145 ayat 2, 157 RBg dan Pasal 47 Rv).

5.  Putusan Harus Disertai Alasan-alasanPasal 25 UU No. 1/2004 Pasal 184 (1), 319 HIR dan Pasal 195, 618 RBg.
Semua putusan hakim harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 ayat 1 UU No.4/2004, Pasal 184 ayat 1, 319 HIR, Pasal 195, 618RBg).
Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan MA yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

6.      Beracara dikenakan Biaya, Pasal 4 (2), 5 (2) UU No. 4/2004. Pasal 121 (4), 182, 183 HIR, Pasal 145 (4), 192 RBg, kecuali Pasal 237 HIR, Pasal 273 RBg. Untuk berperkara pada asanya dikenakan biaya (Pasal 4 ayat 2,5 ayat 2 UU No. 4/2004).
          Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk penggalian pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya.
          Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (Pro Deo) dengan mendapatkan ijin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Polisi (Pasal 237 HIR, 237 RBg). Akan tetapi dalam praktek surat keterangan tidak mampu dibuat oleh Camat daerah tempat tinggal yang berkepentingan.

7.    Tidak ada keharusan mewakilkan. Pasal 123 HIR, 147 RBg.
HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakili kapada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (Pasal 123 HIR, 147 RBg).

Setiawan menyebutkan ada 8 asas yaitu :
1.   Asas kesederhanaan. Pasal 4 (2), 5 (2) UU No. 4/2004
2.  Pengadilanmengadili menurut Hukum dengan tidak membedakan orang, Pasal 5 (1) UU No. 4/2004.
3.  Hakim aktif memimpin proses. Pasal 132 HIR, Pasal 156 RBg.
4.  Memberikan perlakuan yang sama  kepada para pihak yang berperkara.
5.  Para pihak memiliki kedudukan yang sama.
6.  Suatu putusan Pengadilanharus diberi suatu pertimbangan yang cukup.
7.  Penyelesaian perkara dalam waktu yang pantas.
8.  Hukum acara itu sendiri bukan tujuan.

6.Apa saja yang menjadi sumber Hukum Acara Perdata ?
        Sumber Hukum Acara Perdata:
A.   Pengertian Sumber Hukum Acara Perdata
Secara sederhana Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan dan tepat ditemukannya aturan-aturan Hukum.

B.   Macam-macam Sumber Hukum Acara Perdata
1.    Peraturan Perundang-undangan
a.    HIR : Het Herzein Indonesisch Reglement Stb. 1848 No. 16 Jonto Stb, 1941 No. 44 berlaku untuk daerah jawa dan Madura.
b.    RBg : Rechtsreglement Buitengewesten Stb. 1927 No. 227 Untuk luar jawa dan Madura.
c.    BW Buku ke IV : Burgelijke  Wetboek Voor Indonesisch
d.    RV : Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering Stb. 1847 No. 52 Jo. Stb. 1849 No. 63 Hukum Acara Perdata untuk golongan eropa.
e.    UU No. 20/1947, UU tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
f.     UU No. 04/2004, UU tentang Kekuasaan Kehakiman.
g.    UU No. 14/1985 Jo, UU No. 5/2004.
h.    UU No. 2/1986 Jo, UU No. 8/2004 UU tentang Lingkungan Peradilan Umum.
i.      UU No. 7/1989 UU tentang Peradilan Agama.
j.      UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975
k.    PERMA dan SEMA.
        (Semua UU  diricek kembali apakah sudah  ada perubahan)
2.     Yurisprudensi

3.     Adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan Pemeriksaan Perkara Perdata.

4.     Doktrin

5.     Perjanjian International
Perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara RI dan Kerajaan Thailand.

7.Kewenangan apa saja yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata ?
  Berbicara kewenangan adalah berbicara tentang Kompetensi/ Kewenangan Mengadili
Hukum Acara Perdata mengenal dua macam kewenangan yaitu:
1.    Kewenangan Mutlak/ Absolut.
2.    Kewenangan Relative/ NISBI Pasal 133 HIR, Pasal 159 RBg, Pasal 136 HIR ataun 162 RBg, menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilanyang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat, azasnya adalah yang berwenang adalah PengadilanNegeri tempat tinggal tergugat, azas ini dengan bahasa latin dikenal “Actor Sequitoir Forum Rei”.

8. Apakah terdapat pengecualian terhadap asas diatas dalam Hukum Acara Perdata?

Terhadap azas diatas terdapat beberapa pengecualian, misalnya yang terdapat dalam Pasal 118 HIR dan 142 RBg.
1.   P.N. tenpat kediaman Tergugat, bila tempat tingal tergugat tidak diketahui.
2.   Jika tergugat 2 orang atau lebih, gugat diajukan pada tempat tinggal salah satu tergugat, terserah pilih Penggugat.
3.   Akan tetapi dalam ad. 2 diatas, bila pihak tergugat ada 2 orang, yang seorang berhutang, dan yang lainnya penjaminnya, maka gugatan harus di P.N tempat tinggal yang berhutang.
4.  Bila tempat tinggal dan tempat kediaman, tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan kepada P.N tempat tinggal penggugat atau dari salah seorang dari Penggugat.
5.  Dalam ad.4 gugatan mengenai barang tetap, dapat juga diajukan melalui P.N dimana barang tetap itu terletak, hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 99 (8) RV dan Pasal 142 (5) RBg. Dalam hal gugat menyangkut barang tetap gugat diajukan di P.N di mana barang tersebut terletak.
6.    Bila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, gugatan diajukan sesuai dengan akta, bila penggugat mau, ia dapat mengajukan gugat di tempat tinggal tergugat.

9.Apakah ada pengecualian lain terhadap Kewenangan Hukum Acara Perdata?

Pengecualian lain misalnya yang terdapat :
1.       Pasal 21 BW, jika Tergugat tidak cakap, maka gugatan diajukan di P.N tempat tinggal orang tua, wali atau Pengampu,
2.      Pasal 20 BW, Jika tergugat PNS gugatan diajukan di P.N dimana ia bekerja atau dinas. Pasal 22 BW, gugatan terhadap buruh yang tinggal di rumah majikan, maka gugatan di ajukan di mana majikannya tinggal.
3.      Pasal 99 ayat 15 RV, Gugatan kepailitan diajukan di P.N yang menyatakan tergugat pailit.
4.  Pasal 99 ayat 14 RV, Gugatan Vrijwaring/ Penjaminan (Gugatan Interfensi) di ajukan di P.N yang sedang memeriksa gugatan asal.
5.   Pasal 38 ayat 1 dan 2 PP No. 9/1975 : Gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan di Pengadilantempat berlangsungnya perkawinan itu.
6.   Pasal 20 ayat 2 dan 3 Pp No. 9/1975 : Gugatan perceraian diajukan di P.N tempat tinggal penggugat, bila tergugat diam di liar negeri.

Pasal 17 BW :
-    Setiap orang dianggap punya tempat tinggalnya dimana ia menempatkan pusat kediamannya.
-   Dalam hal tak ada tempat, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.

Pasal 118 ayat 1 HIR :
Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama, masuk kekuasaan P.N, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang di tandatangani oleh Penguggat atau oleh wakilnya menurut P{asal 123, kepada Ketua P.N didaerah Hukum siapa yang tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggalnya sebetulnya.

Pasal 66 (2) UU No.7/1989 :
-    Pengajuan cerai talaq diajukan ke Pengadilan tempat kediaman termohon, Pasal 73 (1) UU No.7/1989.

Pasal 73 (1) UU No.7/1989 :
-     Gugatan Perceraian/ cerai gugat diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman tempat penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan kediamannya bersama tanpa ijin terguga

10. Bagaimana pengertian Surat Kuasa dalam, Hukum Acara Perdata?
       Kuasa Pada Umumnya
1.     Pengertian Kuasa Secara Umum.
Pasal 1792 KUH Perdata sebagai berikut :
Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
Dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yaitu :
-     Pemberi Kuasa/ Latsgever/ instrucilon/ mandate.
-  Penerima Kuasa/ Kuasa/ yang diberi perintah atau mandate melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.




11. Bagaimana  Sifat Perjanjian Kuasa ?

Sifat Perjanjian Kuasa.
Pasal 1792 dan 1793 (1) BW terdapat beberapa sifat pokok, yaitu :
a.  Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.
b.  Pemberi kuasa bersifay konsensual.
c.   Berkarakter garansi – kontrak Pasal 1806 BW.

12 Kapan Berakhirnya Surat Kuasa ?

      Berakhirnya Kuasa – Pasal 1813 BW.
a.  Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak (diatur lebih lanjut dalam Pasal 1814 BW dan 1819 BW).
b.  Salah satu pihak meninggal dunia Pasal 1813 BW.
c.   Penerima kuasa terlepas kuasa.

Pasal 1817 BW member hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepaskan kuasa yang diterimanya dengan syarat :

-     Harus memberitahu kehendak pelepasan itu kapada pemberi kuasa.
-     Pelepasan hak tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak.

      13. Bagaimana karakteristik Surat Kuasa Mutlak
      Dalam pembuatan surat kuasa dapat Disepakati Kuasa Mutlak.
Dalam lalu lintas pergaulan Hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa mutlak, perjanjian kuasa seperti ini diberi judul “Kuasa Multak” yang memuat klausul :
-  Pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang memberikan kepada  penerima kuasa.
-    Meninggalnya pemberi kuasa, tidak mengakhiri perjanjian pemberi kuasa.

Diperbolehkannya membuat persetujuan Kuasa mutlak bertitik tolak dari prinsip kebebasan berkontrak ( Pasal 1338, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1337 BW)

14.Apa saja macam –macam Surat Kuasa dalam Hukum Acara Perdata ?
Adapun Macam-macam Surat Kuasa
1.     Kuasa umum diatur Pasal 1795 BW, menurut Pasal ini, kuasa umum bertujuan memberikan kuasa kepada seorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuas, yaitu :
-           Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan mandate.
-     Pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
-     Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

2.     Kuasa Istimewa
Pasal 1796 BH mengatur perihal pemberi kuasa istimewa, selanjutnya ketentuan pemberian kuasa istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBg. Jika ketentuan pasal-pasal ini dirangkai diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut Hukum sebagai kuasa Hukum  istimewa.
a.    Bersifat limitative.
b.    Harus berbentuk akta otentik.

3.     Kuasa Perantara.
Pasal 1792 BW dan Pasal 62 KUHD yang dikenal dengan agen perdagangan atau makelar, disebut juga broker atau perwakilan dagang.
4.     Kuasa Khusus (Pasal 123 HIR & Pasal 147 RBg serta SEMA No.01/1971).
Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBg dan SEMA No.01/1971, mengatur berbagai hal yang terkait dengan Surat Kuasa Khusus tersebut misalnya :
-     Surat kuasa khusus dapat dibuat secara dibawah tangan atau secara otentik.
-     Surat kuasa khusus harus menyebutkan identitas pemberi dan penerima kuasa.
-     Harus menyebutkan nomer perkara, bila sudah ada.
-     Pengadilan mana dan dimana.
-     Perihal apa dan untuk apa surat kuasa diberikan.
-     Bila ada rekonvensi dalam surat kuasa harus sudah menyebut dengan tegas.
-     Harus menyebut subyek dan obyek.
-     Harus bermaterai secukupnya.
-     Dll.

15. Apa yang dimaksud Gugatan ?
      Gugatan Kontentiosa/ Gugatan Perdata/ Gugatan/ Gugat.

Pengertian
Gugatan Kontentiosa adalah gugatan perdata yang mengandung sengketa diatara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan kepada pengadilan dengan posisi para pihak :
-     Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat.
-     Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.
-     Permasalahan Hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandung sengketa.
-     Sengketa terjadi diantara para pihak.
-     Berarti gugatan perdata bersifat partai.

16.Bagaimana bentuk Gugatan ?

     Bentuk Gugatan  ada dua macam
.Bentuk lisan (Pasal 120 HIR/ Pasal RBg).
Syarat formil gugatan lisan : bila penggugat tidak bisa membaca dan menulisan.
Cara pengajuan gugatan lisan :
-     Diajukan dengan lisan
-     Kepada Ketua PN dan
-     Menjelaskan dan menerangkan isi dan maksud gugatan.

b.  Bentuk Tulisan.
Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalan bentuk tertulis. (Pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 142 RBg dan yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah :
-     Penggugat sendiri (Pasal 118 ayat 1 HIR)
-     Kuasa/ wakil (Pasal 123 ayat 1 HIR)

17.Bagaimana Bentuk Gugatan ?

         Formulasi Surat Gugatan
a.    Ditujukan kepada Ketua PN sesuai dengan kopetensi relative.
b.    Diberi tanggal
c.    Ditandatangani oleh penggugat atau kuasa.
d.    Identitas para pihak.
-     Nama lengkap.
-     Alamat/ tempat tinggal
-     Penyebutan identitas lain tidak imperative.
e.    Alamat/ tempat tinggal.

18 Apa Teori  terpenting dalam Perumusan Posita ?
    Mengenai perumusan Posita gugatan muncul 2 teori yaitu :

(1)   Substcntierings Theorie : dalil dugagatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa Hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus dijelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa Hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa Hukum tersebut.
(2)   Teori Individualisasi (individualisering theorie) : peristiwa atau kejadian Hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan Hukum yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu di kemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan Hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses permeriksaan sidang pengadilan.

19. Apa saja  Unsur Fundamentum Petendi/ Posita Gugatan ?
(1)  Posita berdasarkan fakta.
(2)  Posita berdasarkan Hukum.

20. Apa isi petitum  Gugatan ?

     Petitum Gugatan adalah  hal-hal yang diminta agar diputuskan oleh hakim.

Bentuk Petitum sebagai berikut :
(1)   Bentuk tunggal
Petitum yang hanya menyantumkan mohon keadilan atau ex-acquo (mohon keadilan)
-     Tidak memenuhi syarat formil dan meteriil Petitum.
-     Akibat hukumnya, gugatan dianggap mengandtng cacat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima.
(2)   Bentuk Alternatif

21. Bagaimana Tata Cara dan asas Pemeriksaan Gugatan Kontentiosa?
a.     Sistem Pemeriksaan Secara Contradictoir
1.    Dihadiri oleh kedua belah pihak secara in person atau kuasa.
2.    Proses pemeriksaan berlangsung secara optegnspraakproses pemeriksaan perkara berlangsung dengan saling sanggah menyanggah baik dalam bentuk replik-duplik maupun konklusi.

b.    Asas Pemeriksaan.
1.    Mempertahankan tata Hukum perdata. Hakim berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
2.    Menyerahkan sepenuhnya kewajiban mengemukakan fakta dan kebenaran kepada para pihak.
3.    Tugas hakim menemukan kebenaran formil.
4.    Persidangan terbuka untuk umum.
5.    Aiudi Alterem Partem ( Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang).
6.    Asas Imparsialitas
Mengandung pengertian luas yaitu :
-       Tidak memihak.
-       Bersikap jujur dan adil.
-       Tidak bersikap diskriminatif.

    22. Bagaimana Pencabutan Gugatan ? 

   Pencabutan Gugatan (Pasal 271-272 RV)
a.    HIR dan RBg. Tidak mengatur pencabutan gugatan.
b.    Pencabutan gugatan merupakan hak penggugat
1.    Pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung.
2.    Atas persetujuan tergugat apabila pemeriksaan telah berlangsung.


23. Bagaimana cara Pencabutan Gugatan Perdata ?
             Cara pencabutan 
1.    Yang berhak melakukan pencabutan adalah penggugat sendiri secara pribadi  atau kuasanya.
2.    Pencabutan gugatan yang belum diperiksa dilakukan dengan surat.
3.    Pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang.

24. Apa yang dimaksud dengan Kumulasi Gugatan ?

 Komulasi Gugatan/ Penggabungan Gugatan.
1.    Pengertian
Kumulasi gugatan adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan.

25. Apa tujuan Penggabunga gugatan ?
Tujuan penggabungan Gugatan.
a.    Mewujudkan peradilan sederhana.
b.    Menghindari putusan yang saling bertentangan.

26. Apa    Syarat Penggabungan guggatan ?.
a.    Terdapat hubungan erat.
b.    Terdapat hubungan Hukum.

      27. Bagaimana  Bentuk Penggabungan guggatan ?
a.    Kumulasi subyektif
b.    Kumulasi Obyektif


28. Bagaimana Pengabungan yang tidak dibenarkan?
a.    Pemilik obyek gugatan berbeda.
b.    Gugatan yang digabungkan tunduk pada Hukum acara yang berbeda.
c.    Gugatan tunduk pada kompetensi absolute yang berbeda.
d.    Gugatan rekonvensi tidak ada hubungan dengan gugatan kovensi.

29. Bagaimana Perubahan Gugatan Perdata ?
a.    HIR tidak mengatur, sehingga Hakim leluasa menentukan. Sebagai patokan dapat dipergunakan ketentuan bahwa perubahan atau penambahan gugat diperkenankan asalkan kepentingan penggugat terutama tergugat jangan sampai dirugikan.
b.    MA dalam putusannya tanggal 6 Maret 1971 No. 209 K/SIP/1970 menentukan bahwa suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum secara perdata, asalkan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian meteriil walaupun tidak ada tuntutan subsidair untuk peradilan yang adil, terutama dalam yurisprudensi Indonesia, penerbit I, II, III, IV.1972 hal. 470 MA RI.
c.    Perubahan gugatan dilarang dilarang apabila berdasar atas keadaan Hukum yang sama domohon pelaksanaan suatu hak yang lain. Misalnya :
1.    Semula dimohon ganti rugi berdasar ingkar janji gugat dirubah, berdasar ingkar janji agar tergugat dipaksa untuk memenuhi janjinya.
2.    Semula dasar gugatan perceraian adalah peryizinahan, kemudian dirubah dasar gugatan menjadi keretakan yang tidak dapat diperbaiki.
d.    Penggugat berhak merubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh merubah atau menambah pokok gugatannya (pasal 127 RV).
e.    Yurisprudensi No. 1043 K/SIP/1971, Perubahan surat gugatan diperbolehkan asal tidak mengakibatkan perubahan Posita dan tergugat tidak dirugikan haknya membela diri.

30. Apa yang dimaksud  Gugatan Rekonvensi ?
             Pengertian Gugatan Rekonvensi.
       Pasal 132 ayat (1) HIR hanya memberikan pengertian singkat. Maknanya menurut pasal ini adalah sebagai berikut :
-      Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan
-      Gugagatan Rekonvensi itu, diajukan tergugat kepada PN, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat;

Contoh :
A menggugat B untuk menyerahkan tanah yang telah dibelinya dari B sesuai dengan transaksi jual beli yang dibuat di PPAT. Terhadap gugatan itu Pasal 032 ayat (1) HIR member hak kepada B mengajukan gugatan rekonvensi terhadap A untuk melunasi pembayaran yang masih tersisa ditambah ganti rugi bunga atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukannya.

31.  Bagaimana Komposisi Para Pihak Dihubungkan Dengan Gugatan Rekonvensi ?
Dalam keadaan normal, komposisi para pihak dalam gugatan biasa terdiri dari :
-        Pengugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan.
-        Tergugat sebagai pihak yang ditarik dan di dudukan sebagai orang digugat.
-        Gugatan hanya tunggal derdiri dari gugatan yang diajukan penggugat saja.
-        Oleh karena itu dasar dan landasan pemeriksaan perkara, di sidang pengadilan sepenuhnya bertitik tolak dari gugatan penggugat tersebut.

Tentang komposisi dapat dijelaslam :
      a.    Komposisi Gugatan.
Dengan adanya gugatan rekonvensi, komposisi gugatan menjadi :
1.    Gugatan penggugat disebut gugatan rekonvensi yang bermaksa sebagai gugatan asal yang ditunjukan penggugat kepada tergugat.
2.    Gugatan tergugat disebut gugatan rekonvensi yang bermakna gugatan balik yang ditujukan tergugat kepada tergugat.

b.    Komposisi Para Pihak.
Selain muncul dan saling berhadapan gugatan konvensi dan rekonvensi, serta merta hal itu menimbulkan komposisi yang menempatkan para pihak dalam kedudukan :
-     Penggugat asal sebagai penggugat Konvensi pada saat yang bersamaan berkedudukan menjadi Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi.
-     Penggugat asal sebagai Tergugat Rekonvensi pada saat yang bersamaan berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi.

32. Bagaimana  sifat Gugatan Rekonvensi ?
       Gugatan Rekovensi Bersifat Eksepsional.
Prinsip Umum gugatan adalah : setiap gugatan yang diajukan seseorang kepada orang lain, memiliki sifat individual yang terpisah dan berdiri sendiri dari gugatan yang lain.
Pasal 121 (1) HIR atau Pasal 1 Rv :
-     Setiap gugatan di register dan diberi nomer terdiri oleh Panitera dalam buku yang disediakan untuk itu;
-     Pendaftaran perkara dalam buku register dilakukan dengan tertib dan cermat dengan mencantumkan seluruh data gugatan yang bersangkutan.
-     Selanjutnya Ketua PN atau Ketua Majelis menentukan hari sidang pemeriksaan perkara dengan jalan memanggil para pihak.

     33. Bagaimana karakeristik  Gugatan Rekonvensi ?
 Gugatan Rekovensi mengenyampingkan ketentuan Pasal 121 (1) tersebut diatas, hal ini bisa dilihat dati ketentuan Pasal 132a HIR memberikan hak kepada tergugat melakukan komulasi gugatan Rekonvensi dengan gugatan konvensi dalam proses pemeriksaan gugatan perkara yang sedang berjalan :
-     Mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai gugatan balik atas gugatan penggugat, dan
-     Gugatan Rekonvensi itu dikomulasi Tergugat dengan gugatan konvensi penggugat.

   34 . Apa    Tujuan Gugatan Rekonvensi ?
-      Menegakkan Asas Peradilan Kesederhanaan.
-      Menghemat biaya dan waktu.

    35.   Bagaimana Syarat Materiil Gugatan Rekonvensi ?
1.    Undang-undang Tidak Mengatur Syarat Materiil.
Tidak ada ketentuan syarat materiil, Pasal 132a HIR hanya berisi penegasan, bahwa :
-       Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan Rekonvensi;
-       Tidak disyaratkan antara keduanya mesti mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial.

2.    Praktek Peradilan cenderung masyarakat koneksitas
Gugatan Rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan Konvensi apabila terpenuhi syarat :
-      Terdapat factor pertautan hubungan mengenai dasar Hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan Rekonvensi.
-       Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif da;a, satu proses dan putusan.

     36. Bagaiman  Syarat Formil Gugatan Rekonvensi?
1.      Gugatan Rekonvensi di formulasi secara tegas ;
2.      Yang dianggap ditarik sebagai tergugat Rekonvensi hanya terbatas Penggugat Konvensi :
-       Yang dapat ditarik senbagai tergugat.
-       Tidak mesti menarik semua penggugat Konvensi.
-       Dilarang menarik sesame tergugat Konvensi menjadi tergugat Rekonvensi.
3.      Gugatan Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban.

Pasal 132b (1) HIR Berbunyi : “Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan menjawabnya baik dengan surat maupun dengan lisan”
Terhadap makna “jawaban” telah terjadi perbedaan pendapat yaitu :
Rekonvensi wajib diajukan besama-sama dengan jawaban pertama.
-   Membolehkan atau member kebabasan bagi tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi diluar jawaban pertama dapat menimbulkan kerugian bagi penggugat dalam mebela hak dan kepentingannya.
-      Selain itu membolehkan tergugat mengajukan gugtan Rekonvensi melampaui jawaban pertama dapar menimbulkan ketidak lancaran pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
-       Rasio yang terkandung dalam pembatasan pengajuan mesti pada jawaban pertama agar tergugat tidak sewenang-wenang dalam mempergunakan haknya mengajukan gugatan Rekonvensi.

37.Bagaimana    Batas pengajuan Gugatan Rekonvensi ?
Gugatan Rekoven sampai tahab pembuktian.
Hal ini sejalan dengan putusan MA No. 239 K/SIP/1968, menurut putusan tersebut gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama proses jawab menjawab berlangsung. Karena Pasal 132b (1) dan Pasal 158 RBg, hanya menyebut jawaban, sendangkan replik, duplik juga merupakan jawaban meskipun bukan jawaban pertama, demikian pula putusan MA No.642 K/SIP/1972, bahwa atas pengajuan gugatan rekonvensi masih terbuka sampai dimasukinya tahap proses pemeriksaan saksi, pembahasan yang demikian disepakati oleh Prof. Soedikno Martokusumo. Yaitu apabila proses pemeriksaan telah memasuki tahap pembuktian tergugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan rekonvensi.

      38.Apa yang dimaksud    Larangan Mengajukan Gugatan Intervensi ?
1.    Larangan mengajukan gugatan Rekonvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan suatu kualitas ( Pasal 132a (1) HIR.
2.    Larangan mengajukan gugatan Rekonvensi diluar Yuridiksi PN yang memeriksa perkara. Pasal 118 (1) dan (3) HIR.
3.    Larangan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap exsekusi pasal 132a (1) ke-3 HIR dan pasal 379Rv.
4.    Larangan mengajukan gugatan Rekonvensi pada tingkat banding Pasal 132a (2) HIR dan putusan MA No.1250 K/Pdt/1986.
5.    Larangan mengajukan gugatan Rekonvensi pada tingkat kasasi Putusan MA No. 209 K/SIP/1970.

      39.  Apa yang dimaksud   Gugatan Intervensi
Proses dengan tiga pihak/ ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses (Pasal 279-282 Rv)
1.     Voeging.
Jika pihak ketiga itu mau membela atau mengabungkan diri ke salah satu pihak yang sedang berperkara.
2.     Tussenkomst
Jika pihak ketiga itu tidak memihak salah satu pihak, melainkan membela kepentingannya sendiri terhadap penggugat dan tergugat.
3.     Vrijwaring.
Penarikan pihak ketiga dalam suatu proses untuk menanggung, supaya tergugat dapat bebas dari penuntutan yang merugikan.

40. Bagaimana Cara Mengajukan Gugatan Intervensi ?
1.     Mengajukan permohonan kepada majelis agar diperkenankan mencampuri proses tersebut dan dinyatakan ingin menggabungkan diri kepada salah satu pihak (voging) (Retno Wulan, SH. Hal.48).
2.     Pihak pemohon intervensi datang dipersidangan lalu dengan lisan atau tulisan mengemukakan kehendaknya untuk mencampuri perkara tersebut sebagai pihak ketiga. (Subekti, SH. Hal. 71)
3.     Gugatan intervensi diajukan kepada pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan dengan melawan pihak yang sendang bersengketa/ ikut salah satu pihak dengan menunjuk no, tanggal perkara yang dilawan seperti gugatan biasa tanpa membayar biaya perkara dan tidak diberi nomer baru (Mukti Arti. Hal. 109)

      41 Apa yang dimaksud dengan Gugatan Class Action/ Gugatan Perwakilan Kelompok.
     Perma No.1/2002 Tanggal 26 april 2006.
     Pengertian Class Action
-     Suatu tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih.
-     Orang itu bertindak mewakili kelompok (CR) untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok (class members).
-     Antara yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili memiliki kesamaan fakta dan dasar Hukum.
       Pasal 1 huruf a PERMA No.1/2002.

42. Apa  Tujuan GPK/ CA/ RA ?
-     Mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat memperoleh keadilan.
-     Mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran Hukum yang merugikan orang banyak.


      43. Bagaimana  Syarat Formil CA/ RA
a.    Ada kelompom (Class)
  Perwakilan kelompok.(Class Action).
  Anggota kelompok (class members)
b.    Kesamaan fakta atau dasar Hukum.
c.    Kesamaan jenis tuntutan.

       44. Apakah  Konsep Hak Gugatan LSM berbeda dengan Class Action ?

 Konsep CA Berdasarkan commanality.
Landasan utama konsep CA adalah asas atau syarat commonality yaitu prinsip kesamaan yang berkenaan dengan fakta dan dasar hokum dan kesamaan tuntutan hukum.
Atau lazim juga disebut kesamaan kepentingan (same interest) kesamaan penderitaan (same grievence) dan kesamaan tujuan sam purpose) .
Agar dasar kesamaan (mononality) dapat ditegakkan, diperlukan factor-faktor yang menjadi landasannya yang disebut unsure CA.

      45. Bagaimana Formulasi gugatan CA ?
a.    Persyaratan umum berdasarkan Ketentuan HIR dan RBG.
       Mencantumkan dan mengalamatkan gugatan berdasarkan kopetensi relative (yudiksi relative) sesuai dengan system dan patokan yang digariskan pasal 118 HIR

b.    Mencantumkan tanggal pada gugatan
»»  Baca Selengkapnya...