Senin, 01 Desember 2014

Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat



 Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat
(Studi Kritis Pembangunan Berwawasan HAM)

Turiman Fachturahman Nur
Email:qitriaincenter@yahoo.co.id
Blog: Rajawali Garuda Pancasila. Blogspot.Com
HP: 08125695414

1.     Pada hakekatnya, bahwa  pembangunan yang berwawasan HAM merupakan perencanaan pembangunan sampai dengan perwujudan pembangunan dengan menjadikan nilai-nilai HAM sebagai rambu-rambu dalam proses pembangunan. HAM harus dipatuhi  oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan misinya sehingga tidak menjadikan pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi pembangunan, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan penegakkan hak atas pembangunan.

2.     Jika dianalisis dari sisi pembangunan hukum, hukum yang relevan untuk dikembangkan sejalan dengan nilai-nilai HAM adalah model humanis partisipatoris. Manifestasi dari model pembangunan hukum ini adalah memberi perhatian pada aspek dan dimensi manusiawi sebagai tujuanutama pembangunan yang memberi akses kepada warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Hukum memberi alokasi wewenang yang lebih besar kepada warga negara untuk menentukan realisasi dirinya sebagai subjek, bukan objek yang dibentuk dan dikontrol oleh subjek lain.

3.     Menelusuri perjalanan sejarah panjang perjuangan kemanusiaan di berbagai kawasan menunjukkan bahwa untuk membangun peradaban barudengan dasar kemanusiaan tidaklah mudah. Pelanggaran terhadap hak asasi masih terus terjadi di berbagai belahan dunia karena adanya pihak-pihak yang bekerja sama dengan para pelaku, baik langsung maupun tidak langsung. Struktur yang ada, baik lokal, nasional maupun internasional belum benar-benar menjadikan prinsip hak asasi sebagai dasar yang ditaati secara konsisten.

4.     Apabila kita berpedoman dari berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) telah disepakati sebagai panduan bersama penegakkan HAM. Perkembangan wacana konsep HAM melalui instrumen-instrumen tersebut kadangkala memunculkan isu-isu sulit, seperti kedaulatan nasional, universalisme dan partikularisme, gender, hak anak sampai pada isu tentang mana yang lebih penting antara hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

5.     Sesungguhnya pencarian konsep hak asasi manusia mengalami perdebatan yang panjang disebabkan oleh adanya polarisasi pemikiran di antara para penganjur hak asasi manusia, yaitu antara yang berpaham liberalis dan sosialis. Paham liberalis (konsep Barat) lebih menekankan pada hak-hak individu, yaitu hak-hak sipil dan politik (kepemilikan dan kemerdekaan), sedangkan paham sosialis lebih mengedepankan hak-hak masyarakat atau kewajiban individu terhadap masyarakat, seperti dianjurkan oleh Karl Marx dengan mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak-hak sipil dan politik.

6.     Apabila kita analisis di negara-negara dunia ketiga, menurut Gros (Masyhur Effendi, 1994: 23) terdapat tiga kelompok pendukung konsep hak asasi manusia, yaitu kelompok pertama yang dipengaruhi oleh konsep sosialis dan marxisme; kelompok kedua yang dipengaruhi oleh konsep Barat; dan ketiga adalah negara-negara yang karena filsafat hidup, ideologi dan latar belakang sejarahnya merumuskan konsep tersendiri tentang hak asasi manusia.

7.     Sebenarnya bangsa Indonesia memiliki pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari nilai agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan Pancasiladan UUD 1945. Bangsa Indonesia mengakui bahwa setiap individu merupakan bagiandari masyarakat dan sebaliknya, masyarakat terdiri dari individu-individu yang masing-masing memiliki hak dasar.

8.     Sebagaimana kita pahami,bahwa setiap individu, disamping mempunyai hak asasi juga kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain atau komunitas masyarakat lain. Dalam istilah Baramuli (1994), dilihat dari sejarahnya, HAM di Indonesia merupakan pembauran antara hak kolektif dan hak orang per orang (Baramuli,1994:3).

9.     Secara normatif, substansi hak asasi manusia telah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, baik implisit maupun eksplisit. Peraturan perundang-undangan yang secara tegas (eksplisit) mengatur hak asasi manusia adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 – 34, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.

10.  Definisi secara yuridis dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM merumuskan hak asasi manusia sebagai berikut. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatmanusia (Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999).

11.  Mengacu pandangan Adnan Buyung Nasution (Adnan Buyung Nasution 2003: 7), bahwa dari segi hukum, dalam sepuluh tahun terakhir ini ada sejumlah kemajuan penting mengenai upaya bangsa ini untuk melindungi HAM. Sejumlah produk politik yang penting tentang HAM, seperti dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/1998, amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit sudah memasukkan pasal-pasal cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia, UU No, 39/1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Setelah amandemen, dengan sendirinya UUD 1945 sebenarnya sudah dapat dijadikan dasar konstitusional untuk memperkokoh upaya-upaya peningkatan perlindungan HAM. Adanya undang-undang tentang HAM dan peradilan HAM merupakan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya, penegakan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM.

12.  Realitasnya hingga kini peristiwa pelanggaran terhadap HAM masih terus terjadi, bahkan mengalami peningkatan dalam polanya. Penggusuran pedagang kaki lima di hampir semua daerah di Indonesia dengan menggunakan kekerasan, kekerasan terhadap kepercayaan/keyakinan kelompok keagamaan, teror dan kekerasan di Poso, adalah sebagian dari persoalan yang menuntut analisis mendalam tentang penegakkan HAM.

13.  Jika kita mengacu pada pandangan Soegianto (2001:47-54) bahwa melihat kondisi hak asasi manusia di Indonesia dari tiga hal, yaitu pengaduan yang masuk keKomnas HAM, catatan kondisi yang menonjol sepanjang tahun, dan beberapa kemajuan legislasi dalam bidang hak asasi manusia.

14.  Data Pengaduan ke Komnas HAM berjumlah 1085 kasus terdiri dari kasus baru dan lama yang diadukan kembali. Kasus tertinggi adalah hak atas keadilan (459 kasus atau 42,30%). Juliantara (1999:149) mencatat beberapa masalah yang dihadapi dalam penegakan HAM, yaitu: tuduhan bahwa hak asasi akan mengarah pada kebebasan tanpa batas, suatu kondisi dimana norma-norma diabaikan sehingga muncul anarki sosial; hak asasi adalah produk Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran, di dalamnya terdapat masalah individualisme dan liberalisme; dan hak asasi akan menghambat proses pembangunan sehingga akan menghalangi pencapaian kemakmuran rakyat.

15.  Apabila ditilik persoalan HAM dan Pembangunan di Indonesia Di antara berbagai persoalan terkait dengan HAM, maka persoalan pembangunan menjadi masalah yang krusial. Di samping itu, di dalam teori pembangunan sendiri banyak isu yang kontroversial. Clements (1997:4) mencatat, bahwa secara umum hal tersebut mencerminkan ketidakpastian politik dan ekonomi mengenai kegunaan dan atau penerimaan politis terhadap teori-teori pembangunan dalam memecahkan masalah-masalah mendasar, seperti pertambahan angka pengangguran produktif, kemiskinan urban dan pedesaan, penurunan ketimpangan ekonomi dan sosial.

16.  Jika kita analisis alam perkembangan mutakhir, pengaitan HAM dengan pembangunan menjadi isu yang semakin berkembang sejak akhir dekade 1980-an dan awal 1990-an. Persoalan-persoalan pembangunan yang berkaitan dengan penegakkan HAM dirasakan menjadi semakin serius dan mendesak, tidak saja di negara-negara berkembang, melainkan juga di negara-negara industri maju.

17.  Adalah tantangan yang dihadapi dan sangat mengganggu adalah cara pandang sebagian kalangan yang menganggap bahwa HAM merupakan konsep yang menghalangi proses pembangunan. Pihak-pihak yang mengedepankan HAM dianggap mengabaikan kepentingan umumdan kepentingan nasional yang lebih besar. Dalam pembangunan, pengingkaran hak-hak individu dimungkinkan menurut cara pandang ini. Pembangunan harus dikawal dengan stabilitas politik yang secara konkret bermakna pembatasan hak-hak individu. Cara pandang yang mempertentangkan tersebut berakibat padaterjadinya berbagai pelanggaran HAM yang disebabkan oleh praktek-praktek represif, pembatasan partisipasi rakyat, dan eksploitasi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.



18.  Pertanyaannya adalah apakah pembangunan merupakan bagian dari hak asasi manusia?. Jawaban atas pertanyaan itu dapat kita telusuri, bahwa upaya pengakuan internasional atas status pembangunan sebagai HAM yang bersifat kolektif telah dilakukan oleh negara-negara berkembang sejak tahun 1970-an. Upaya tersebut menuai hasilnya pada saat Sidang PBB pada tahun 1986 mengeluarkan Deklarasi HAM atas Pembangunan. Herry Priyono (1992:4) mencatat bahwa Deklarasi tersebut antara lain berisi pengakuan HAM sebagai alat sekaligus tujuan pembangunan, tuntutan atas perluasan partisipasi rakyat sebagai manifestasi HAM atas pembangunan, dan kewajiban badan-badan pembangunan nasional serta internasional untuk menempatkan HAM sebagai fokus utama dalam pembangunan.

19.  Pada dasarnya keterkaitan HAM dengan pembangunan menjadi semakin berkembang sejalan dengan meningkatnya gerakan demokratisasi pada era tahun 1990-an. Pemerintahan di berbagai belahan dunia menjadikan HAM sebagai salah satu prioritas penanganan permasalahan pembangunan domestik dalam upaya mengadaptasi gejala pluralisme di tingkat global. Keterkaitan HAM dengan pembangunan merupakan kebutuhan domestik dan sekaligus desakan kebutuhan objektif internasional. Pembangunan semestinya bisa selaras dengan penegakan HAM, baik di tingkat perencanaan maupun pelaksanaan, karena pembangunan itu sendiri merupakan bagian dari manifestasi HAM.

20.  Mengaca dengan hal perencanaan pembangunan, bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman panjang dan beberapa kali perubahan. Rencana pembangunan yang tertua dalam sejarah perencanaan pembangunan Indonesia adalah rumusan perencanaan pembangunan “Dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi” pada tanggal 12 April 1947 yang dipimpin olehMohammad Hatta.

21.  Fakta historis bahwa beberapa bulan berikutnya pada Juli 1947, I.J. Kasimo menyusun rencana pembangunanyang disebut dengan “Plan Produksi Tiga Tahun RI”. Selanjutnya pada tahun 1961-1969 mulai disusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang diketuai oleh Mr. Muhammad Yamin. Rencana pembangunan tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Orde Baru yang dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu rencana encana pembangunan jangka panjang 25 tahun, jangka menengah lima tahun dan jangka pendek 1 tahun.

22.  Pada dasarnya berbagai pengalaman perencanaan pembangunan di Indonesia di masa lampau, serta perkembangan di tingkat domestik dan global dewasa ini meniscayakan suatu perubahan dalam perencanaan pembangunan. Perkembangan di tingkat domestik (nasional) terkait dengan dicanangkannyaotonomi daerah yang memberi peluang yang lebih besar kepada daerah-dearah dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya, sementara perkembangan di tingkat global adalah berbagai perubahan pada aspek-aspek kehidupan yang bersifat mondial, spektakuler,dan seringkali tidak memberi kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk meresponnya.

23.  Apa dampak suatu perubahan orientasi pembangunan ? bahwa perubahan yang sangat cepat dan didukung oleh meningkatnya globalisasi mengakibatkan beberapa perubahan, yaitu: pertama, perekonomian akan semakin terbuka; kedua, pergeseran pengendalian dan penguasaan modal dari pemerintah kepada swasta semakin meningkat; dan ketiga,peranan pemerintah daerah semakin besar dengan semakin kuatnya desentralisasi.

24.  Perubahan-perubahan tersebut menurut Tirta Hidayat (1996) mempengaruhi peran dan fungsi perencanaan pembangunan. Indonesia ke depan memerlukan perencanaan pembangunan yang semakin bersifat kualitatif; perencanaan akan semakin mengarah ke perencanaan parsial untuk bidang dan sektor tertentu yang menjadi prioritas;dan partisipasi, serta suara rakyat akan semakin menentukan dalam perencanaan seiring dengan peningkatan otonomi daerah dan perkembangan demokrasi.

25.  Artikel  ini secara khusus akan membahas perencanan pembangunan yang berwawasan HAM. Konsep Ideal Perencanaan Pembangunan yang Berwawasan HAM Pembangunan pada hakekatnya adalahsebuah proses perubahan menuju perbaikan kualitas kehidupan masyarakat secara kultural dan struktural.

26.  Pada dasarnya pembangunan bukan semata-mata melaksanakan proyek-proyek, melainkan dinamik dan gerak majunya suatu sistem sosial keseluruhan (Soedjatmoko, 1996: 208). Hal ini berarti bahwa usaha pembangunan tidaklah dipandang dari segi peningkatan kesejahteraan material semata, melainkan pembangunan manusia seutuhnya sebagai tujuan utama pembangunan.

27.  Pembangunan dalam konteks pengertian tersebut bukan merupakan kata benda netral yang menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya, melainkan sebuah wacana, suatu pendirian, bahkan merupakan suatu ideologi dan teori tentang perubahan sosial. Menurut Fakih (2001:10), katapembangunan dalam konteks tersebut merupakan suatu “aliran” dan keyakinan ideologis, teoretis serta praktik mengenai perubahan sosial.

28.  Hak atas pembangunan merupakan hak asasi manusia. Selain Deklarasi HAM atas Pembangunan pada Sidang PBB padatahun 1986, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993 secara tegas menyebutkan hak pembangunan sebagai hak yang universal dan tidak dapat dicabut (Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, 2002:9). Hal ini berarti bahwa setiap tindakan dan kondisi yang tidak memungkinkan manusia untuk mendapatkan hak-haknya atas pembangunan merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi. Dueck, dkk. (M.M. Billah, 2003:7) mencatat bahwa konferensi tersebut mengembangkan satu perspektif yang lebih luas atas hak asasi manusia yang akibatnya juga pada pelanggaran hak asasi manusia.

29.  Pengakuan kuat atas hak asasi manusia yang terdiri dari hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial yang tidak bisadipilah-pilah, saling berkaitan dan saling bergantungan juga ditujukan pada tanggung jawab dari berbagai pelaku swasta, bukan hanya negara.

30.  Pasal 1 Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut darinya; dan karena manusia merupakan mahluk rasional dan bermoral, berbeda dengan mahluk lainnyadi bumi, dan karenanya berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan tertentu yang tidak dinikmati mahluk lain (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan The British Council,2000:15).

31.  Menurut James W. Nickel (1996:4-5), ciri menonjol pemahaman hak asasi yang muncul pada abad ke-20 tersebut adalah: pertama, hak asasi manusia adalah hak yang menunjukkan norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib; kedua, bersifat universal; ketiga, ada dengan sendirinya dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara tertentu; keempat, merupakan norma-norma penting yang cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan dan untuk membenarkan aksi internasional demi hak asasi manusia; kelima, mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah untuk tidak melanggar hak seseorang; dan keenam, menetapkan standar minimal praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak.

32.  HAM kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme. Hak asasi manusia lebih dipahami secara humanistik sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat martabat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin dan pekerjaan. Dengan pemahaman seperti ini, konsep HAM disifatkan sebagai tolok ukur bersama tentang prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh masyarakat dan negara di dunia, sebagaimana terkandung di dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

33.  Deklarasi tentang hak asasi manusia ini sebagai suatu standar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan ini dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjaminpengakuan dan pelaksanaannya yang umum dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di kekuasaan hukum mereka (Ian Brownlie,1993: 28).

34.  HAM merupakan isu strategis abad ini, disamping isu-isu lain seperti penegakan kedaulatan hukum dan demokratisasi, lingkungan hidup, gender, dan ikhtiar antarbudaya. Seperti dicatat olehDavid Korten (1993:28), HAM merupakan salah satu isu yang menembus agama, varian ideologis, kewilayahan, Timur-Barat, Utara-Selatan. Penegakan HAM merupakan salah satu ius cogen atau standar normatif manusia beradab dewasa ini.

35.  Dalam konteks pembangunan, HAM menjadi rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh negara atau pemerintahdalam menjalankan misinya agar tidak menjadikan pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi pembangunan. Sistem-sistem hukum harus mampu mendorong dan mengembangkan pembangunan secara seimbang sambil melindungi dan memajukan keadilan sosial.

36.  Melalui konsep HAM akan dapat diketahui segi-segi kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi, sehingga argumen dan arah pembangunan dapat dikembangkan. Tanpa rambu-rambu kemanusiaan, pembangunan akan terasa sebagai tindakan yang memuliakan benda dan merendahkan martabat manusia. Sebagai rambu-rambu, HAM menjadi acuan, tidak saja dalam pelaksanaan pembangunan, melainkan sejak perencanaan pembangunan.

37.  Secata perencanaan menurut Kunarjo (1996) merupakan suatu proses penyiapan seperangkatkeputusan untuk dilaksanakanpada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Unsur-unsur perencanaan menurut pengertian tersebut adalah: (1) berhubungan dengan masa depan; (2) menyusun seperangkat kegiatan secara sistematis; dan (3) dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan disusun karena situasi tertentu dan untuk memecahkan suatu masalah dalam jangka waktu tertentu pula.

38.  Terkait dengan perencanaan pembangunan, menurut Bintoro (1980), unsur-unsur pokok yang harus tercakup dalam perencanaan adalah: (1) adanya kebijaksanaan atau strategi dasar rencana pembangunan atau sering disebut dengan tujuan, arah, prioritas dan sasaran pembangunan; (2) adanya kerangka rencana atau kerangka makro rencana; (3) perkiraan sumber-sumber pembangunan, khususnya yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan; dan (4) kerangkakebijakan yang konsisten. Berbagai kebijakan perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan. Dalam konteks Indonesia, perencanaan pembangunan menjadi penting mengingat sumber-sumber ekonomi yang semakin terbatas dan akan menjadi habis, jumlah penduduk yang sangat besar dan beragam, tingkat pendidikan dan kemampuan manajerial yang masih rendah.

39.  Dalam perencanaan pembangunan, menurut Arthur Lewis (1986:185), harus ada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana perspektif jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana tahunan, jangka menengah antara tiga hingga tujuh tahun, dengan lima tahun sebagai pilihan yang paling terkenal, dan jangka panjang sepuluh sampai dua puluh tahun. Rencana tahunan bukan pengganti rencana lainnya, melainkan sebagai pengontrol, artinya bahwa tahun demi tahun menyesuaikan sumber-sumber daya dengan hasilyang diperoleh. Rencana tahunan dipengaruhi oleh rencana jangka menengah dan jangka panjang yang menentukan arahnya secara operasional.

40.  Menurut Sondang P. Siagian (1985:92-95), paling sedikit ada tiga sifat perencanaan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan nasional, yaitu: pertama, perencanaan yang bersifat alokatif. Dalamrencana pembangunan terlihat jelas distribusi dana dan daya sehingga seluruh segi pembangunan nasional mendapat porsi yang wajar sesuai dengan skala prioritas. Kedua, perencanaan yang bersifat inovatif, yakni menghasilkan perubahan struktural dalam suatu sistem hubungan kemasyarakatan yang memungkinkan masyarakat menemukan bentuk masa depan yang diinginkan; dan ketiga, pendekatan yang bersifat multifungsional dan interdisipliner. Pendekatan ini penting untuk memecahkan masalah persaingan yang timbul antarsektor dan program untuk mendapatkan porsi yang lebih besar.

41.  Zudan Arif (2007) mencatat beberapa pendekatan dalam perencanaan pembangunan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden/gubernur/bupati secara langsung adalah bagian dari proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih mereka berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

42.  Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiaholeh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif berarti melibatkan semua stakeholderspembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki, sedangkan pendekatan bawah-atas dan atas bawah dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan; rencana pembangunan diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

43.  Secara ringkas, Friedmann (1981:250)mencatat dua pendekatan dalam perencanaan pembangunan, yaitu pendekatan “cetak biru” dan pendekatan belajar sosial. Pendekatan cetak biru berarti membuat suatu rancangan masa depan yang dilaksanakan oleh suatu otoritas terpusat menurut suatu program yang khusus.

44.  Penyimpangan-penyimpangan formal dari rancangan tersebut diperbolehkan, tetapi harus ditemukan dalam rencana itu sendiri yang dalam bagian lain disesuaikan untuk mempertahankan struktur pokoknya sebagai suatu keseluruhan yang terpadu.

45.  Perencanaan cetak biru cenderung memisahkan dari pelaksanaan kegiatan dan paling tidak rencana-rencana jangka pendek. Bentuk perencanaan disesuaikan dengan persyaratan dan kecenderungan kesatuan-kesatuan birokratis seperti negara.

46.  Sementara pada pendekatan belajar sosial, perencanaan bukan sekedar sebagai pembuatan rencana, melainkan lebih sebagai proses “belajar bersama”, tidak menekankan pada dokumen, tetapi pada dialog dan hasilnya lebih tergantung pada hubungan timbal balik pribadi-pribadi menurut latar belakang khususnya, bukan pada lembaga-lembaga.

47.  Friedmann (1981:250) juga mencatat bahwa dewasa ini gagasan-gagasan tentang perencanaan telah mengalami perubahan, yaitu dari perencanaan “cetak biru” menuju pendekatan belajar sosial

48.  Menjelang akhir tahun 1960, pendekatan cetak biru tergoncang hebat. Di Amerika, berbagai peristiwa sejarah telah menimbulkan keraguan terhadap kemampuan model ini dalam menghadapi masalah-masalah utama yang menimpa kota-kota besar di Amerika.

49.  Perencanaan pembangunan dengan pendekatan belajar sosial memungkinkan pengetahuan ilmiah dan teknis digabungkan dengan kegiatan-kegiatan yang terorganisasi. Belajar sosial merupakan pendekatan untuk perencanaan dimana praktek akan digabungkan dengan teori di dalam suatu gerakan. Dalam pendekatan belajar sosial, kerangka umum diberikan kepada masyarakat. Kegiatan masyarakat diperlakukan sebagai gejala primer, teori menangggapi dan dibentuk oleh praktek, bahkan bisa juga berfungsi memberi informasi kepada praktek. Jika hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan, maka harus dilakukan pengkajian ulang.

50.  Dalam kegiatan pembangunan, perencanaan belajar sosial paling efektif bila dilaksanakan melalui dialog yang melibatkan hubungan yang saling mempercayai antara dua pihak atau lebih. Dialog merupakan proses komunikasi yang berkembang dalam kelompok-kelompok kecil yang jumlah optimal anggotanya tujuh hingga sembilan orang. Dalam kelompok-kelompok kecil, setiap anggota memiliki andil yang diperhitungkan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dengan pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya struktur sel bagi organisasi-organisasi yang bermaksud melakukan praktek inovatif.

51.  Para perencana tampil sebagai pembantudan penengah dari kegiatan masing-masing kelompok. Mereka menerapkan keahlian khusus dalam pelaksanaan kerja bersama. Mereka tidak hanya harus mempunyai tujuan-tujuan yang sama dengan kelompok-kelompok yang dibantu, melainkan terjun melibatkan diri dalam cara-cara yang akan meminimalisasi perbedaan-perbedaan status akibat perbedaan pengetahuan formal.

52.  Dalam lingkup negara, perencanaan pembangunan dengan pendekatan belajar sosial atau pendekatan partisipatif terjadi dalam konteks masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Dengan demikian, pendekatan belajar sosial merupakan model perencanaanyang bermakna politik. Pendekatan ini juga merupakan cara-cara mewujudkan perubahan yang inovatif dari bawah.

53.  Pola pendekatannya terdesentralisasi, seringkali tidak terkoordinasi dan dengan dukungan finansial yang minimal sehingga tampak lemah dan kurang efektif. Namun demikian, faktor-faktor tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mempertahankan pendapat bahwa semua perubahan sosial yang penting berasal dari atas. Pendekatan ini dapat memberi sumbangan besar karenamenuju ke arah tranformasi struktur kekuasaan politik pemerintah. Gagasan utama dari perencanaan dari bawah ini dapat mencerminkan secara tepat kepentingan sesungguhnya dari rakyat.

54.  Perencanaan pembangunan dengan pendekatan belajar sosial adalah perencanaan yang berpusat pada rakyat. Perencanaan ini berimplikasi pada model pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered-development), yaitu model pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan non material mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai.

55.  Martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan diwujudkan dalam proses pembangunan. Menurut David C. Korten dan George Carner (1988:270), pembangunan yang berpusat pada rakyat menempatkan manusia dan lingkungan sebagai variabel endogen yang utama, yaitu sebagai titik tolak dalam perencanaan pembangunan.

56.  Perspektif dasar dan metode analisisnya adalah ekologi manusia atau kajian mengenai interaksi antara sistem manusia dengan sistem ekologi.

57.  Dari sisi hukum, menurut Zudan Arif (2007:59-60), hukum yang dikembangkan adalah model humanis partisipatoris. Model ini merupakan perwujudan hukum yang mendasarkan pada martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pemberian prakarsa dan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; dimensi kemanusiaan sebagai tujuan pembangunan; dan memberikan alokasi wewenang yang lebih besar kepada warga negara untuk menentukan realisasi dirinya sebagai subjek dalam kehidupan.

58.  Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, sehingga penghormatan HAM dan pola demokratisasi merupakan unsur dalam proses pembangunan. Hal ini pula yang ditegaskandalam Kongres Kejahatan pada tanggal 26 Agustus – 6 September 1985di Milan Italia yang didukung oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 40/32, bahwa sistem-sistem hukum harus mampu mendorong dan mengembangkan pembangunan secara seimbang dan bermanfaat sambil melindungi HAM dan memajukan keadilan sosial (Kunarto, 1996: 94).

59.  Wujud hukum yang humanis partisipatoris akan menampakkan wujudnya apabila negara memberi perhatian pada aspek dan dimensi manusiawi sebagai tujuan utama pembangunan yang memberi akses kepada warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Wajah hukum lebih bersifat antropomorfis. Hukum memberi alokasi wewenang yang lebih besar kepada warga negara untuk menentukan realisasi dirinya sebagai subjek dalam kehidupan, bukan objek yang dibentuk dan dikontrol oleh subjek lain. Hukum mampu memberdayakan warga negara sehingga dapat menempatkan posisinya secara mandiri.

60.  Pendekatan belajar sosial dalam perencanaan pembangunan merupakan prasyarat bagi model pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pendekatan dan model ini relevan dengan nilai-nilai HAM. Keduanya memungkinkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses pembangunan.

61.  Pendekatan dan model tersebut, selain sebagai manifestasi hak asasi sebagai warga negara dalam pembangunan, juga untuk menjamin hak-hak asasi warga negara atas pembangunan, baik secara individual maupun kolektif. Dari aspek hukum, perencanaan pembangunan yang berwawasan HAM harus didukung dengan model hukum yang partisipatoris.

62.  Bagan konsep perencanaan pembangunan berwawasan HAM menuju model pembangunan berpusat pada rakyatPerencanaan pembangunan berwawasan HAM Pengalaman pembangunan di masa lalu (model pertumbuhan GNP, model pemerataan dan pemenuhan Perkembangan di tingkat nasional (otonomi Pendekatan belajar sosial (partisipatif): - Kerangka umum oleh masyarakat - Dialog praktik dan teoraetik - Perencana sebagai Pembangunan hukum humanis partisipatoris: Mendasarkan pada martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan -Dimensi kemanusiaan sebagai tujuan pembangunan -Memberikan alokasi wewenang yang lebih besar kepada warga negara untuk menentukanrealisasi dirinya sebagai subjek Model pembangunan berpusat pada rakyat Perkembangan di tingkatglobal(globalisasi,demokratisasi, HAM)

63.  Dari bahasan di atas ada tiga kesimpulan yang dapat dicatat sebagai berikut. Pertama, Perencanaan pembangunan yang berwawasan HAM merupakan perencanaan pembangunan yang menjadikannilai-nilai HAM sebagai rambu-rambu dalam perencanaan pembangunan. HAM harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan misinya sehingga tidak menjadikan pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi pembangunan, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan penegakkan hak atas pembangunan.

64.  Kedua, Pendekatan belajar sosial dalam perencanaan pembangunan merupakan pendekatan yang relevan bagi perencanaan pembangunan yang berwawasan HAM. Pendekatan ini memungkinkan keterlibatanaktif warga negara dalam proses pembangunan karena selain sebagai manifestasi hak asasi sebagai warga negara, juga untuk menjamin hak-hak asasi warga negara atas pembangunan, baik secara individual maupun kolektifPendekatan ini merupakan prasyarat bagi model pembangunan yang berpusat pada rakyat.

65.  Ketiga, Dari sisi pembangunan hukum, hukum yang relevan untuk dikembangkan sejalan dengan nilai-nilai HAMadalah model humanis partisipatoris. Manifestasi dari model pembangunan hukumini adalah memberi perhatian pada aspek dan dimensi manusiawi sebagai tujuan utama pembangunan yang memberi akses kepada warga negara untuk ikutserta dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Hukum memberi alokasi wewenang yang lebih besar kepada warga negara untuk menentukan realisasi dirinya sebagai subjek, bukan objek yang dibentuk dan dikontrol oleh subjek lain.


DAFTAR PUSTAKA
Baramuli, A.A.,1994. ”Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sosial Ekonomi dan Kemanusiaan,” Makalah, disampaikan dalam Lokakarya Nasional II tentang Hak Asasi Manusia di Jakarta, 24-26 Oktober.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1980. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT Gunung Agung.Brownlie, Ian.1993.

Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia Terjemah Beriansyah. Jakarta: UI Press.

Clements, Kevin P. 1997. Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan, terjemah Endi
Haryono. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Juliantara,Dadang, 1999. Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia.Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Saefulloh Fatah,Eep, 2000. Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

Priyono,Herry, 1992,“Hak Asasi Manusia dan Pembangunan,” Kompas, Edisi
Kamis, 10 Desember.

Djoko Soegianto, H.R.2002, ”Kondisi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat ini”,dalamDiseminasi Rencana Aksi Nasional(RAN) HAM Bidang Pendidikan, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan The British CouncilJakarta. 2000. Lembar 02 Fakta HAM, Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas
HAM.

Korten, David C. 1993. Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Harapan..

Korten, David C. dan Sjahrir (peny.). 1998. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kunarjo, ”Sejarah Perencanaan Pembangunan,” dalam Prisma Nomor Khusus 25 Tahun1971-1996.
Kunarto (terj.). 1996. Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan
Hukum. Jakarta: PT Cipta Manunggal.

W. Arthur, Lewis. 1986. Perencanaan Pembangunan Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi.Jakarta: Aksara Baru.

Fakih,Mansour, 2001.
Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: INSIST.

Effendi,Mansyur, 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional.
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Budiarjo, Miriam, 1990. Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global.Jurnal Ilmu Politik 10. M.M. Billah, “Tipologi dan Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia”,

Makalah, Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Nasution, Adnan Buyung,2003, “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan
Supremasi Hukum,” Makalah, Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan oleh
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14 - 18 Juli.

Nickel, James W.1996. Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Diseminasi Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Bidang Pendidikan. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi.

Siagian, Sondang P. 1985. Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Gunung Agung.

Soedjatmoko. 1996. Etika Pembebasan. Jakarta: Yayasan Obor.

Hidayat,Tirta, ”Model Perencanaan Pembangunan Nasional Masa Depan,” dalam PrismaNomor Khusus 25 Tahun 1971-1996.

Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Fakrulloh, Zudan Arif ,“Hukum Sumber Daya Alam dan Perencanaan Pembangunan,” Bahan Perkuliahan, Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya, tidak diterbitkan.

25 komentar:

yunita sari mengatakan...

Nama : Yunita Sari
NIM : A1011131044
Mata Kuliah/Kelas/Semester : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/B/3 (Reguler A)
Dosen : Prof.H.Garuda Wiko,SH.M.Si & Turiman,SH.M.Hum

Sebagai warga negara Indonesia, kita tahu bahwa bangsa dan negara ini menjunjung tinggi budaya demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali pula tingginya penghargaan terhadap HAM di negara ini. Mengingat akan hal itu, saya tertarik untuk menyampaikan pendapat saya terkait dengan tulisan pada blog ini yang berjudul “Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat” guna memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Topik pada wacana dengan judul “Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat” ini, menurut saya pada dasarnya menegaskan bahwa betapa pentingnya pengetahuan dan penghargaan terhadap HAM dalam merencanakan pembangunan guna mewujudkan partisipasi rakyat dengan melibatkan atau lebih tepatnya mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi rakyat demi terpenuhinya pembangunan yang memang menjadi kebutuhan rakyat sehingga kesejahteraan dapat diupayakan secara nyata.
Saya sendiri meyakini bahwa dengan adanya pembangunan berwawasan HAM akan memberikan dampak atau bahkan kontribusi yang sangat positif dalam upaya perwujudan kesejahteraan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dikarenakan HAM merupakan suatu jaminan bagi tiap-tiap individu untuk mendapatkan hak yang sepantasnya ia dapatkan dan itu tak lepas dari budaya demokrasi yang dianut bangsa dan negara ini. Dimana kita tahu bahwa dalam budaya demokrasi rakyat mendapatkan kemerdekaan dalam menyampaikan pendapatnya, merdeka dalam berorganisasi, dan lain sebagainya yang mana semuanya itu dijamin dengan adanya ketentuan-ketentuan yang ditegaskan dalam peraturan mengenai HAM. Maka suara rakyat sudah sepantasnya mendapatkan tempat utama bagi pemerintah dalam merencanakan segala bentuk peraturan termasuk dalam bidang pembangunan yang memang menyangkut langsung pada kebutuhan/sendi kehidupan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, wawasan akan HAM juga dapat dikatakan sebagai suatu pedoman bagi para pemimpin bangsa ini untuk melakukan segala bentuk perencanaan dan pertimbangan dalam melakukan pembangunan yang memang diharapkan orientasinya itu tepat sasaran, yakni demi terwujudnya kesejahteraan rakyat seluruhnya.

redi saga mengatakan...

Nama : Redi Saga
Nim : A01111088 (Reguler A)
Angkatan : 2011
Dosen : Prof.H.Garuda Wiko,SH.M.Si & Turiman,SH.M.Hum

“Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat” guna memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Dalam kasus ini yang harus diperhatikan yaitu : Tujuan Pembangunan dan Penegakan Keadilan HAM
Dalam konteks pembangunan, HAM menjadi rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan misinya agar tidak menjadikan pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi pembangunan. Sistem-sistem hukum harus mampu mendorong dan mengembangkan pembangunan secara seimbang sambil melindungi dan memajukan keadilan sosial, bahwa pembangunan hukum harus memberi perhatian pada aspek dan dimensi manusiawi sebagai tujuan utama pembangunan yang memberi akses kepada warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan, dan hukum memberi wewenang yang lebih besar kepada warga negara untuk menentukan realisasi dirinya sebagai subjek, bukan objek yang dibentuk dan dikontrol oleh subjek lain.
Pembangunan semestinya bisa selaras dengan penegakan HAM, baik di tingkat perencanaan maupun pelaksanaan, karena pembangunan itu sendiri merupakan bagian dari manifestasi HAM. Hak atas pembangunan merupakan hak asasi manusia, selain Deklarasi HAM atas Pembangunan pada Sidang PBB pada tahun 1986, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993 secara tegas menyebutkan hak pembangunan sebagai hak yang universal dan tidak dapat dicabut (Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, 2002:9). Hal ini berarti bahwa setiap tindakan dan kondisi yang tidak memungkinkan manusia untuk mendapatkan hak-haknya atas pembangunan merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi.
Dalam hal ini manusia mempunyai hak dan kewajiban sebagai mahluk sosial dan dapat kita lihat bahwa HAM merupakan norma norma yang harus dipatuhi oleh negara ataupun pemerintah dalam tujuan pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan, manusia seharusnya mendapatkan keadilan daripada hak-haknya sebagai manusia ciptaan Tuhan atas pembangunan mengorbankan manusia demi pembangunan.
Saya berpendapat bahwa didalam perencanaan pembangunan HAM harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya, dan tidak mengorbankan manusia demi pembangunan melainkan manusia sebagai alat untuk mencapai tujuan penegakan hak atas pembangunan dengan cara-cara pendekatan belajar sosial dalam perencanaan dan dengan pembangunan hukum yang memberi akses kepada warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan diberbagai kehidupannya sehingga tercapailah tujuan pembangunan dan keadilan bagi manusia atas hak-haknya sebagai warga negara.

zainudin mz mengatakan...

Nama : Zainudin
NIM : A1012131214
Tugas : Hukum Administrasi Negara
Kelas : E
Reguler : B Fakultas Hukum UNTAN
Pada hakekatnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam perspektik hak asasi manusia, pembangunan di maknai sebagai berpusat pada manusia partisipatif, dan memperhatiakn lingkungan. Dengan demikian, pendekatan pembangunan yang berbasis HAM merupakan proses pembanguan yang pada dasarnya harus mengintegrasikan norma, standar dan instrumen HAM ke dalam rencana, kebijakan dan proses pembangunan.
Dewasa ini bangsa indonesia masih berada dalam masa transisi dari rezim otoriter dan represif ke rezim demokratis. Namun menyadari masih lemahnya penguasaan masalah dan kesadaran bahwa penegakan HAM merupakan kewajiban seluruh bangsa tanpa kecuali perlu di terapkan keadilan yang bersifat transisional yang memungkinkan para korban pelanggaran HAM di masa lalu dapat memperoleh keadilan yang secara realistis.
Tegaknya HAM bergantung pada seberapa berkualitas demokrasi di jalankan di indonesia,demokratisasi indonesia sekalipun telah mencapai perubahan yang positif namun masih banyak resiko negatif yang membayangi.Presiden adalah aktor penting dalam penegakan HAM di indonesia dan demokrasi di indonesia.demokrasi dan kebebasan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari perjuangan melawan rezim otoritarian orde baru, perjuangan itu tidaklah sangat mudah, akan tetapi memunculkan banyaknya korban jiwa dari masyarakat iti sendiri maupun kalangan mahasiswa.
Mengacu pada pandangan adnan buyung nasution, bahwa dari segi hukum, dalam sepuluh tahun terakhir ini ada sejumlah kemajuan penting mengenai upaya bangsa ini untuk melindungi HAM.Sejumlah produk politik yang penting tentang HAM, seperti di keluarkannya TAP MPR NO.XVII/1998, Amandemen undang undang 1945 yang secara eksplisit sudah memasukkan pasal pasal cukup mendasar mengenai hak hak asasi manusia UU NO. 39/1999 Tentang hak hak asasi manusia dan UU NO. 26/2000 Tentang pengadilan HAM setelah amandemen dengan sendirinya UUD 1945 Sebenarnya sudah dapat di jadikan dasar konstitusional untuk memperkokoh upaya peningkatan perlindungan HAM.Adanya undang undang tentang HAM dan peradilan HAM merupakan perangkatorganik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya, penegakan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM.
Sementara kasus kasus pelanggaran HAM yamg terjadi di masa lalu adalah harga yang harus di bayar mahal dari keingianan meraih demokrasi dan kebasan yang hingga kini belum di selesaikan padahal penuntasan kasus itu tidak semata mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi korban tetapi juga menjadi tahapan yang penting yang menentukan masa depan demokrasi dan HAM di indonesia.

Om Diyal mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Om Diyal mengatakan...

Nama: MARNA IDEAL
NIM:A1011131264
MAKUL: Hukum Administrasi Negara
Kelas: E
DOSEN: Turiman SH,M HUM dan H.M SYAFEI SH.MH



Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat, menarik ketika membahas masalah ini.
Seperti yang sudah kita ketahui masalah Hak Asasi Manusia seperti menjadi momok di negara kita ini. Bagamana tidak kasus pelangaran HAM zaman dahulu tidak ada yang bisa terselesaikan hingga saat ini terus terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut hak setiap orang ini.
Kemudian muncullah konsep Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat. Saya rasa konsep ini sangat bagus diterapkan jika sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Manusia bukan dijadikan korban dalam pembangunan tapi manusia adalah sebgai alat untuk mencapai hak atas pembangunan.

Terkait dengan perencanaan pembangunan, menurut Bintoro (1980), unsur-unsur pokok yang harus tercakup dalam perencanaan adalah: (1) adanya kebijaksanaan atau strategi dasar rencana pembangunan atau sering disebut dengan tujuan, arah, prioritas dan sasaran pembangunan; (2) adanya kerangka rencana atau kerangka makro rencana; (3) perkiraan sumber-sumber pembangunan, khususnya yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan; dan (4) kerangkakebijakan yang konsisten. Berbagai kebijakan perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan. Dalam konteks Indonesia, perencanaan pembangunan menjadi penting mengingat sumber-sumber ekonomi yang semakin terbatas dan akan menjadi habis, jumlah penduduk yang sangat besar dan beragam, tingkat pendidikan dan kemampuan manajerial yang masih rendah.
kemudian Dalam perencanaan pembangunan, menurut Arthur Lewis (1986:185), harus ada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana perspektif jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana tahunan, jangka menengah antara tiga hingga tujuh tahun, dengan lima tahun sebagai pilihan yang paling terkenal, dan jangka panjang sepuluh sampai dua puluh tahun. Rencana tahunan bukan pengganti rencana lainnya, melainkan sebagai pengontrol, artinya bahwa tahun demi tahun menyesuaikan sumber-sumber daya dengan hasilyang diperoleh. Rencana tahunan dipengaruhi oleh rencana jangka menengah dan jangka panjang yang menentukan arahnya secara operasional.
Jadi untuk melakuka konsep pembangunan melalui HAM ini harus juga memerhatikan hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme yang baik. Hal ini jelas supaya yang menjadi cita-cita awal dapat terlaksana dengan baik dan tidak terjadi pelanggaran pelanggaran serta terwujudnya pembangunan yang baik.

Wibisono Tantrianto mengatakan...

Nama : Wibisono Tantrianto
NIM : A1012131029
Tugas : Hukum Administrasi Negara
Kelas : E
Reguler : B Fakultas Hukum UNTAN
Dalam menentukan proses pembangunan sering kali salah arah,Jika aspek HAM tidak pernah menjadi pertimbangan maka ikhtiar untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat akhirnya hanya menjadi ilusi. Agar keselarasan pembangunan dan HAM bisa sejalan,penting untuk dilakukan pemetaan masalah HAM yang berkaitan dengan pembangunan, fakta empiris bahwa pemenuhan hak atas kesejahteraan masih menjadi persoalan paling menonjol. Sesungguhnya strategi pembangunan bagi kesejahteraan harus tegas dan berpusat pada rakyat dan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi. Tujuan kesejahteraan tidak akan terwujud manakala hanya bersandar pada pertumbuhan ekonomi, namun harus diiringi pula dengan distribusi yang adil, peningkatan kemampuan masyarakat, serta memberikan pilihan dan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat. Prioritas utamanya yakni memerangi kemiskinan, mengintegrasikan perempuan di dalam pembangunan serta penguatan masyarakat dan pemerintah daerah.
Pada akhirnya saya berpendapat, bahwa untuk melahirkan suatu pembangunan tanpa melukai hati rakyat,perlu dilakukan pemetaan maslah2 HAM pada suatu wilayah agar tidak bias karena pengaruh kebutuhan,kepentingan dan pertumbuhan ekonomi.

Astiningtyaz Indiraputri mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Astiningtyaz Indiraputri mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
teguh oktorio mengatakan...

Nama : Teguh Oktorio Pratama
Nim : A1012131237
Kelas : E
Mata Kuliah : Hukum Administrasi Negara
Dosen : Turiman SH,M HUM dan H.M SYAFEI SH.MH

Berbicara pembangunan yang berwawasan HAM adalah terkait dengan dimensi yang menghargai harkat hidup manusia seutuhnya, termasuk didalamnya menempatkan manusia sebagai pelaku budaya, keyakinan, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan hidupnya. Dalam hal ini, terdapat keterkaitan yang erat antara pembangunan dengan HAM serta tidak berada dalam posisi yang berlawanan. Keterkaitan antara pembangunan dengan HAM menegaskan bahwa dalam proses pembangunanHAM dikorbankan demi pembangunan.
Sesungguhnya strategi pembangunan bagi kesejahteraan harus dengan tegas didasarkan pada hubungan yang erat antara strategi dan proses pembangunan dengan usaha-usaha untuk memajukan penghargaan terhadap HAM. Pembangunan haruslah berpusat pada rakyat dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi. Tujuan kesejahteraan tidak akan terwujud manakala hanya bersandar pada pertumbuhan ekonomi, namun harus diiringi pula dengan distribusi yang adil, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta memberikan pilihan dan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat.
Dengan adanya perencanaan pembangunan berwawasan HAM yang mana tujuannya untuk memberi pengaruh bagi akuntabilitas dan keseimbangan dalam proses pembangunan. Akuntabilitas pembuat kebijakan adalah salah satu indikator penting dalam pendekatan pembangunan berwawasan HAM. Misalnya, pelaksanaan pembangunan kerap dihantui oleh korupsi. Namun, korupsi akan sulit berkembang jika terdapat akses terhadap informasi, kebebasan berpendapat, partisipasi dan akuntabilitas, serta terhadap semua aspek utama hak asasi lainnya. Dengan demikian, pendekatan pembangunan berbasis HAM akan memiliki kekuatan untuk melindungi strategi pembangunan dari dampak korupsi yang merugikan.

Astiningtyaz Indiraputri mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Astiningtyaz Indiraputri mengatakan...

Nama : Astining Tyas Indiraputri
NIM : A1011131050
Kelas: B
Mata Kuliah : PPKN
Dosen : Turiman SH. M. Hum

Apa keuntungan dari pembangunan berwawasan HAM yang dituju untuk pembangunan berpusat pada rakyat???

Pembangunan berpusat pada rakyat berarti berfokus pada manusia. Konsep pembangunan dengan fokus manusia harus dipahami sebagai suatu proses pembangunan yang memperhatikan kepentingan manusia sebagai manifestasi dari rakyat, terutama rakyat miskin. Pada dasarnya, pemahaman terhadap pembangunan menghasilkan ide kemajuan, dan hal tersebut berkonotasi ke depan atau ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.
Terkait dengan permasalahan di atas, selama ini pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara, khususnya Indonesia selalu diidentikkan dengan perkembangan pembangunan secara fisik (pembangunan infrastruktur). Akibatnya manusia sebagai pelaku dan sasaran pembangunan kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah Indonesia. Padahal, hakekatnya pembangunan yang dilakukan seharusnya berorientasi pada pembangunan manusia sebagai bagian dari rakyat.
Dengan pembangunan berwawasan HAM, diharapkan pembangunan lebih berjalan efektif dan tepat sasaran untuk kepentingan rakyat. Rakyat memamahami apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan, kemudian hal ini ditampung oleh suatu kelembagaan dan kemudian mengintervensi apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
kunci suatu kemakmuran negara tidak hanya berpacu dengan peningkatan infastruktur, tetapi juga kesejahteraan rakyat. Sangat disayangkan infrastruktur yang lengkap tetapi tidak diimbangi oleh kesejahteraan masyarakat. hal ini menyebabkan ketimpangan, yang berdampak tidak efektifnya suatu pembangunan

Ivan Ivan mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Ivan Ivan mengatakan...

NAMA :IRVANDY
NIM :A01111243
KELAS :B (REGULER A)
MATAKULIAH : PENDIDIKAN KEWARGA NEGARAAN
DOSEN : Prof.H.Garuda Wiko,SH.M.Si & Turiman,SH.M.Hum
Setelah saya membaca artikel di atas saya menyimpulkan bahwa hakikatnya sebagai bangsa indonesia kita ketahui bahwa bangsa dan negara ini menjunjung tingggi budaya dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan kehidupan bangsa dan bernegara tidak terkecuali tingginya penghargaan terhadap HAM di negara kita.yang penting dalam kasusu ini adalah tujuan pembangunan dan penegakan keadilan HAM pada kenyataan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat! Dalam persepektif Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan dimaknai sebagai berpusat pada manusia, partisipatif, dan memperhatikan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan pembangunan yang berbasis HAM merupakan proses pembangunan yang pada dasarnya harus mengintegrasikan norma, standar dan instrumen HAM ke dalam rencana, kebijakan dan proses pembangunan.
pembangunan yang selama ini dilakukan oleh berbagai lembaga/instansi Pemerintah masih belum berorientasi pada HAM. Orientasi pembangunan yang diwujudkan dalam Rencana Strategis masing-masing lembaga/instansi Pemerintah lebih menekankan pada hasil . Dengan demikian, hasil-hasilnya pun lebih merujuk pada pencapaian tujuan visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam Renstra, dengan relatif mengabaikan makna pembangunan secara hakiki. Dari bahasan di atas ada tiga kesimpulan yang dapat dicatat sebagai berikut. Pertama, Perencanaan pembangunan yang berwawasan HAM merupakan perencanaan pembangunan yang menjadikannilai-nilai HAM sebagai rambu-rambu dalam perencanaan pembangunan. HAM harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan misinya sehingga tidak menjadikan pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi pembangunan, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan penegakkan hak atas pembangunan. pembangunan berwawasan HAM menuju model pembangunan berpusat pada rakyatPerencanaan pembangunan berwawasan HAM Pengalaman pembangunan di masa lalu (model pertumbuhan GNP, model pemerataan dan pemenuhan Perkembangan di tingkat nasional (otonomi Pendekatan belajar sosial (partisipatif): - Kerangka umum oleh masyarakat - Dialog praktik dan teoraetik - Perencana sebagai Pembangunan hukum humanis partisipatoris: Mendasarkan pada martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan -Dimensi kemanusiaan sebagai tujuan pembangunan -Memberikan alokasi wewenang yang lebih besar kepada warga negara untuk menentukanrealisasi dirinya sebagai subjek Model pembangunan berpusat pada rakyat Perkembangan di tingkatgloba.

Kesimpulannya ialah pembangunan yang selama ini dilakukan oleh berbagai lembaga/instansi Pemerintah masih belum berorientasi pada HAM. Orientasi pembangunan yang diwujudkan dalam Rencana Strategis masing-masing lembaga/instansi Pemerintah lebih menekankan pada hasil . Dengan demikian, hasil-hasilnya pun lebih merujuk pada pencapaian tujuan visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam Renstra, dengan relatif mengabaikan makna pembangunan secara hakiki suatu kejayaan tidak berpacu pada peningkatan infrastruktur tetapi juga kesejahteraan masyarakat.oleh karena itu kedua haruslah seimbang apa bila salah satunya tidak dapat di imbangi di takutkan hal inilah yang menyebabkan ketimpangan yang berdampak kepada pembangunan yang tidak sesuai dengan tujuan.

Dewi Sri Handayani mengatakan...

Nama: DEWI SRI HANDAYANI
NIM: A1011131097
Mata Kuliah: Hukum Administrasi Negara
Kelas: E / Reguler A
Semester: 3 (tiga)
Dosen: Turiman, SH., M.Hum. & Dr.H.M.Syafe'i, SH., MH.

Hak Azasi Manusia (HAM) merupakan hak yang telah melekat pada diri setiap manusia, hak ini bersifat kodrati dan fundamental yang wajib dijaga, dihormati, dan dilindungi. Dewasa ini, Indonesia bahkan dunia pun sangat memberi perhatian besar pada perlindungan dan penegakan HAM. Namun hingga saat ini, pelanggaran HAM masih terus terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM terjadi karena adanya orang, kelompok, atau institusi yang melaksanakan sesuatu tanpa menghormati hak-hak orang lain, dalam arti melanggar hak-hak yang dimiliki orang lain. Dihubungkan dengan pembangunan, tidak dapat disangkal lagi bahwa salah satu penyebab pelanggaran HAM di Indonesia adalah karena adanya berbagai tindakan dan sikap pemerintah yang dilakukan dengan mengatas namakan pembangunan yang mana pembangunan yang dilaksanakan itu tidak didasarkan pada hak-hak yang dimiliki oleh warga negara, di mana setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang wajib dijaga, dihormati, dan dilindungi. Padahal, sudah seyogyanya pembangunan yang dilaksanakan harus didasarkan pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara, karena tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk mewujudkan hak-hak yang dimiliki warga negaranya, namun juga perlu diperhatikan bahwa hak warga negara tidak dapat dilepaskan dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan demi terwujudnya keadaan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan yang dimaksud mencakup berbagai aspek, terutama pembangunan manusia dan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Jika kita mengenal Demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka begitu pula dengan pembangunan, pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, karena pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Maka, sejalan dan sependapat dengan pembahasan oleh Bapak Turiman Fachturahman Nur mengenai Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat, menurut saya inilah cara yang baik dan tepat diterapkan dan digalakkan di Indonesia. Karena dalam tindakan dan kebijakan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan menjadikan nilai-nilai HAM sebagai pedoman, dan pada dasarnya hak atas pembangunan merupakan hak azasi manusia. Dengan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat ini pula mensyaratkan Pendekatan Belajar Sosial, yang di dalamnya memberikan ruang bagi warga negara untuk terlibat dalam proses pembangunan sebagai perwujudan dan manifestasi hak-hak yang mereka miliki. Dan hukum yang sangat baik diterapkan dalam pembangunan ini adalah model Hukum Humanis Partisipatoris, yang di dalamnya melibatkan peran warga negara dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, dan sangat memperhatikan bidang kemanusiaan sebagai tujuan utama pembangunan serta menempatkan manusia sebagai subjek hukum, bukan sebagai objek.

Jadi, dengan dilaksanakannya Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat yang didukung dengan berbagai kesiapan yang dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan itu, maka saya yakin bahwa pembangunan di Indonesia akan terlaksana dengan baik, karena pembangunan yang dilaksanakan didasarkan pada hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga negaranya, sehingga pembangunan yang dicapai merupakan manifestasi dari hak-hak tersebut. Jika pembangunan yang tercipta selaras dan didasarkan pada HAM, maka sudah pasti akan membuahkan perubahan kehidupan yang lebih baik. Kemajuan dan kesejahteraan negara dan warga negara menjadi sesuatu yang pasti dapat diraih dan dirasakan sebagai hasil kerja keras, usaha dan sinergi yang terbangun di antara pemerintah dan rakyat/warga negara itu sendiri dalam melaksanakan pembangunan, serta merupakan rahmat Tuhan bagi bangsa yang melaksanakan pembangunan tanpa melanggar hak-hak yang dimiliki oleh makhluk (manusia) yang diciptakan-Nya.

Dewi Sri Handayani mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
eradon sonata mengatakan...

Nama: ERADON SONATA
NIM: A1011131046
Mata Kuliah:Hukum Administrasi Negara
Kelas: E / Reguler A
Semester: 3 (tiga)
Dosen: Turiman, SH., M.Hum. & Dr.H.M.Syafe'i, SH., MH.
Terima kasih kepada penulis atas artikel yang telah disampaikan sehingga saya mendapat pengetahuan dan wawasan yang baru.
HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak kodrat yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena itu kita semua memiliki hak tersebut dan sederajat dengan manusia lainnya sehingga negara juga melindungi hak ini. Dalam materi ini HAM merupakan perencanaan pembangunan sampai dengan perwuju dan pembangunan dengan menjadikan nilai-nilai HAM sebagai rambu-rambu dalam proses pembangunan. HAM harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan misinya sehingga tidak menjadikan pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi pembangunan, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan penegakkan hak atas pembangunan.
Model pembangunan hukum ini adalah memberi perhatian pada aspek dan dimensi manusiawi sebagai tujuan utama pembangunan yang memberi akses kepada warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Hukum memberi alokasi wewenang yang lebih besar kepada warga negara untuk menentukan realisasi dirinya sebagai subjek, bukan objek yang dibentuk dan dikontrol oleh subjek lain.
Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sudah dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatmanusia (Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999). Dengan Uu ini hak kita sebagai manusia sudah di jamin oleh negara dan kita dapat mempertahankan hak tersebut dalam Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat.

eradon sonata mengatakan...

Nama :Elisabet Noviana
Nim:A1011131207
Mata Kuliah:Hukum Atministrasi Negara
Kelas:E Reguler (A) pagi
Semester:3 tiga
Dosen:TURIMAN,SH.,M.HUM.dan DR.H.M.SYAFEI,SH.,MH
Memang Pada hakekatnya, bahwa pembangunan yang berwawasan HAM merupakan perencanaan pembangunan sampai dengan perwujudan pembangunan dengan menjadikan nilai-nilai HAM sebagai rambu-rambu dalam proses pembangunan. HAM harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan misinya sehingga tidak menjadikan pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi pembangunan, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan penegakkan hak atas pembangunan.saya sangat setuju dengan artikel yang bapak buat karna dalam sebuah HAM terdapat suatu nilai dan terdapat suatu perlindungan dimana rakyat mempunyai hak untuk itu.sebagai masarakat kita juga harus mampu menjaga dan menaati semua aturan yang dibuat oleh uu, HAM dalamm Perkembangan wacana konsep HAM melalui instrumen-instrumen tersebut kadangkala memunculkan isu-isu sulit, seperti kedaulatan nasional, universalisme dan partikularisme, gender, hak anak sampai pada isu tentang mana yang lebih penting antara hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.sebagai warga negar indonesia kita juga harus memperlakukan setiap warga dan bangsa negara kita dengan baik agar didalam sustu bangsa tersebut tidak terjadi kesala pahaman dan prtngkran yang membuat setiap hak manunsia atau individu menjadi tidak stabil dan bertingkah laku seenaknya saja.
Mengacu pandangan Adnan Buyung Nasution (Adnan Buyung Nasution 2003: 7), bahwa dari segi hukum, dalam sepuluh tahun terakhir ini ada sejumlah kemajuan penting mengenai upaya bangsa ini untuk melindungi HAM. Sejumlah produk politik yang penting tentang HAM, seperti dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/1998, amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit sudah memasukkan pasal-pasal cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia, UU No, 39/1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Setelah amandemen, dengan sendirinya UUD 1945 sebenarnya sudah dapat dijadikan dasar konstitusional untuk memperkokoh upaya-upaya peningkatan perlindungan HAM. Adanya undang-undang tentang HAM dan peradilan HAM merupakan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM atau sebaliknya, penegakan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM. Saja setuju dengan poin ini karna sudah cukup jelas terdap beberapa UU dan pasal-pasal didalamnya.

nurul wahdah mengatakan...

Nama : Nurul Wahdah
NIM : A01111188
MaKul : Pendidikan kewarganegaraan (semester 7)
Dosen : Prof.H.Garuda wiko SH., M.H dan Turiman Fachturahman Nur SH., M.H

Hak Azasi Manusia merupakan suatu hak fundamental yang dimiliki setiap individu untuk menjadikan hidupnya menjadi lebih baik, konsep dasar sebenarnya dari hak azasi manusia sendiri adalah hak yang di miliki oleh setiap manusia untuk mendapatkan kebebasan dalam segala hal yang dapat menjadikan dirinya untuk dapat hidup yang lebih baik dengan syarat atau batasan tidak melanggar hak azasi individu lainnya.
Hak azasi sendiri pada setiap Negara dalam prakteknya berbeda beda tergantung paham yang di anut. Seperti di Indonesia sendiri HAM dipandang bersumber dari nilai agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan Pancasiladan UUD 1945. Bangsa Indonesia mengakui bahwa setiap individu merupakan bagiandari masyarakat dan sebaliknya, masyarakat terdiri dari individu-individu yang masing-masing memiliki hak dasar.Dalam istilah Baramuli (1994), dilihat dari sejarahnya, HAM di Indonesia merupakan pembauran antara hak kolektif dan hak orang per orang (Baramuli,1994:3). Definisi secara yuridis dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM merumuskan hak asasi manusia sebagai berikut. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999).
Pembangunan dilakukan untuk menjadikan hidup manusia menjadi lebih sejahtera, dimana kesejahteraan merupakan hak dari setiap masyarakat, setiap individu. Seperti dalam artikel di atas dimana ada menyatakan pendapat dari Friedmann (1981:250) yang mencatat dua pendekatan dalam perencanaan pembangunan, yaitu pendekatan “cetak biru” dan pendekatan belajar sosial. Pendekatan cetak biru berarti membuat suatu rancangan masa depan yang dilaksanakan oleh suatu otoritas terpusat menurut suatu program yang khusus.Sementara pada pendekatan belajar sosial, perencanaan bukan sekedar sebagai pembuatan rencana, melainkan lebih sebagai proses “belajar bersama”, tidak menekankan pada dokumen, tetapi pada dialog dan hasilnya lebih tergantung pada hubungan timbal balik pribadi-pribadi menurut latar belakang khususnya, bukan pada lembaga-lembaga.
Perencanaan perencanaan dalam pembangunan masa depan ini di wujudkan dalam berbagai aspek, baik itu aspek hukum, ekonomi, politik, budaya, bahkan lingkungan. Pembangunan yang baik adalah pembangunan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya tidak hannya manusia yang memiliki hak asazi, makhluk hidup bernyawa lainnya di muka bumi ini juga memiliki hak asazi. Untuk menciptakan suatu pembangunan yang berkelanjutan menusia perlu memperhatikan hak hak azasi yang dimiliki makhluk hidup lainnya tersebut.
Seperti dalam hal pembangunan ekonomi, manusia sering kali tidak memperhatikan bagaiamana dampak kegiatan ekonomi yang mereka lakukan tersebut terhadap lingkungannya. Manusia membuka lahan lahan baru tanpa memikirkan bagaimana dampaknya terhadap habitat hidup makhluk hidup lain pada lahan tersebut, yang pada akhirnya pembangunan yang semena mena tersebut membawa dampak buruk terhadap lingkungan, berkurangnya serapan air, punahnya beberapa flora dan fauna dan dampak lainnya. Oleh karena itu pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak hannya memperhatikan hak azasi manusia saja namun juga memperhatikan hak asazi makhluk hidup lainnya agar pembangunan kea rah yang lebih baik dapat tercipta.

tubriy adi mengatakan...

Nama : Tubriyadi
NIM : A1012131213
Mata Kuliah/Kelas/Semester : Hukum Administrasi Negara/E/3
Dosen : Turiman Fachturahman Nur,SH.M.Hum



Setelah saya cermati tulisan diatas bahwa budaya demokrasi yg dianut Negara Indonesia dlm penyelenggaraan Negara juga turut membawa pengaruh dalam menumbuhkan kesadaran publik terhadap pentingnya hukum administrasi Negara yg didasari perlu dan penting untuk dibarengi Good Governance dan kapital social yg sifatnya tidak terbatas pada pelayanan keprntingan Negara saja, tetapi juga melayani kepentingan public.
Rendahnya capital social dalam Negara demokrasi dapat berakibat buruk pada proses demokrasi. Demokrasi mensyaratkan kedewasaan masyarakat untuk mampu mengorganisir dirinya dan menata model-model interaksi politik didalamnya. Masyarakat demokrasi tanpa kekukuhan capital social akan menciptakan pertentangan pertentangan dan anarkisme serta hal2 yg tidak diinginkan. Dengan demikian demokrasi modern juga sangat penting bagi pendewasaan masyarakat .

Yuflih Resti mengatakan...

Nama : Randa Hadi Saputra
NIM A1012131231, REG B
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, TURIMAN SH,M,HUM


Mengemukanya perspektif hak asasi manusia dalam paradigma pembangunanmemang tidak datang dengan serta-merta. Fenomena ini lahir dan hadir dari prosesdinamik yang panjang. Peta wacana mengenai perspektif hak asasi manusia dalam pembangunan dapat dijumpai dalam beragam model perdebatan. Beberapa hal yangcukup fenomenal antara lain diakomodasinya hak-hak pembangunan dalam berbagaikovenan internasional, seperti dalam kovenan tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya serta kovenan tentang hak sipil dan politik. Dalam tataran yang lebihimplementatif, Deklarasi Vienna, terutama pada poin 8 hingga 10 telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai hubungan pembangunan dengan hak asasi manusia.Pokok-pokok pikirannya sebagai berikut

Demokrasi, pembangunan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dankebebasan asasi saling bergantung dan saling memperkuat. Demokrasi didasarioleh tekad suatu bangsa yang diekspresikan dengan bebas untuk menetapkansistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri serta partisipasi penuh mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Dalam konteks tersebutdi atas, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi pada tingkat nasional maupun internasional harus bersifat universal dandilakukan tanpa terkait dengan syarat-syarat. Masyarakat internasional harusmendukung penguatan dan pemajuan demokrasi, pembangunan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi di seluruhdunia.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa negara-negara yang kurang berkembang, yang bertekad menjalankan prosesdemokratisasi dan perbaikan ekonomi, banyak di antaranya terdapat di Afrika,haruslah didukung masyarakat internasional agar mereka berhasil dalammelakukan transisi menuju demokrasi dan pembangunan ekonomi. KonferensiDunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali hak atas pembangun, sepertiditerapkan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan, sebagai hak yanguniversal dan tidak dapat dicabut dan merupakan suatu bagian integral darihak asasi manusia.

Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan, manusiaadalah subyek utama dari pembangunan. Sementara pembangunan mendukung penerapan semua hak asasi manusia, tidak adanya pembangunan tidak dapatdijadikan alasan untuk membenarkan pengurangan hak asasi manusia yangtelah ditetapkan secara internasional. Negara-negara harus bekerjasama satusama lain untuk menjamin berjalannya pembangunan dan mengatasihambatan-hambatan dalam pembangunan. Masyarakat internasional harusmengembangkan kerjasama internasional yang efektif untuk mewujudkan hak atas pembangunan serta menghapuskan hambatan-hambatan dalammembangun. Agar kemajuan dalam penerapan hak atas pembangunan dapatterus berlanjut, dibutuhkan kebijakan pembangunan yang efektif pada tingkatnasional, maupun hubungan ekonomi yang adil serta lingkungan ekonomiyang menguntungkan pada tingkat internasional

Yuflih Resti mengatakan...

Nama : Yuflih Resthi Andari
NIM : A1012131206 (REG B)
M.K : Hukum Administrasi Negara
Dosen : Turiman, SH, M.Hum


Setelah membaca artikel yang berjudul Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat, maka dapat saya simpulkan bahwa sesungguhnya pembangunan yang berpusat pada rakyat memang seharusnya harus mengedepankan HAM atau berwawasan HAM karena HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak-hak tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Namun pada kenyataannya memang sulit untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan HAM ini. Kebanyakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun penegak hukum banyak yang melanggar HAM seperti kasus pada poin ke-12 di artikel salah satunya. Jika pun ingin melaksanakan pembangunan yang berwawasan HAM ini maka haruslah dilakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat, sosialisasi sangat diperlukan dalam hal ini supaya tidak terjadi pro dan kontra untuk kedepannya.

Nindya Ellysa mengatakan...

Nama : Nindya Ellysa Lidsya
NIM : A1012131246 (REG B)
Kelas : E
M.K : Hukum Administrasi Negara
Dosen : Turiman Fachturahman Nur, SH, M.Hum

Dari Artikel di atas, Pembangunan Berwawasan HAm Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat, dapat disimpulkan bahwa, Perencanaan pembangunan yang berwawasan HAM merupakan perencanaan pembangunan yang menjadikan nilai-nilai HAM sebagai rambu-rambu dalam perencanaan pembangunan. HAM harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan misinya sehingga tidak menjadikan pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi pembangunan, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan penegakkan hak atas pembangunan.
Dari sisi pembangunan hukum, hukum yang relevan untuk dikembangkan sejalan dengan nilai-nilai HAM adalah model humanis partisipatoris. Manifestasi dari model pembangunan hukum ini adalah memberi perhatian pada aspek dan dimensi manusiawi sebagai tujuan utama pembangunan yang memberi akses kepada warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Hukum memberi alokasi wewenang yang lebih besar kepada warga negara untuk menentukan realisasi dirinya sebagai subjek, bukan objek yang dibentuk dan dikontrol oleh subjek lain.
Pada hakekatnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat! Dalam persepektif Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan dimaknai sebagai berpusat pada manusia, partisipatif, dan memperhatikan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan pembangunan yang berbasis HAM (right-base approach development) merupakan proses pembangunan yang pada dasarnya harus mengintegrasikan norma, standar dan instrumen HAM ke dalam rencana, kebijakan dan proses pembangunan.Berbicara pembangunan yang berwawasan HAM adalah terkait dengan dimensi yang menghargai harkat hidup manusia seutuhnya, termasuk didalamnya menempatkan manusia sebagai pelaku budaya, keyakinan, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan hidupnya. Dalam hal ini, terdapat keterkaitan yang erat antara pembangunan dengan HAM serta tidak berada dalam posisi yang berlawanan. Keterkaitan antara pembangunan dengan HAM menegaskan bahwa dalam proses pembangunan tidak boleh ada trade-off dimana HAM dikorbankan demi pembangunan.
Pembangunan berwawasan HAM juga menyangkut hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Pembangunan dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya sekaligus meningkatkan kemampuannya serta menjauhkan dari kemiskinan. Dengan demikian, capaian ekonomi dan sosial bukanlah hanya tujuan pembangunan, namun pada hakikatnya adalah HAM yang menjadi bagian dari kebebasan dan martabat manusia.

ramadhan syefari mengatakan...

Nama: RAMADHAN
NIM: A1011131244
Mata Kuliah:Hukum Administrasi Negara
Kelas: E / Reguler A
Semester: 3 (tiga)
Dosen: Turiman, SH., M.Hum. & Dr.H.M.Syafe'i, SH., MH.

HAM merupakan karunia mutlak manusia semenjak ia dilahirkan, menjadi suatu hal yang baik apa bila sebuah pembangunan berwawasan pada HAM guna mewujudkan sebuah bangsa yang besar yang melindungi hak rakyatnya. terkadang memang benar adanya bahwa sering kita jumpai adanya pelanggaran hak rakyat ketika berurusan dengan pembangunan, dalam bidang hukum sendiri wawasan HAM sangat relevan diterapkan kerana pada hakikatnya hukum menjadi hak tiap tiap manusia. perencana yang berwawasan HAM menurut saya merupakan sebuah konsep bagus yang HARUS diterapkan segera, akan tetapi saya yakin bahwa konsep ini akan mengalami beberapa hambatan, hambatan disini merupakan permasalahan lama yang belum terselesaikan apalagi menyangkut HAM. namun selalu ada harapan bahwa KONSEP ini membawa sebuah perubahan dalam kehidupan rakyat indonesia, apalagi sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki penduduk miskin sekitar 11% lebih. kemiskinan, diskriminasi dan hambatan kesetaraan ekonomi diharapkan dapat teratasi dengan konsep ini.

ABDUL YASIN mengatakan...

Nama:abdul yasin
Nim :A11112022
Mata kuliah: pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.
Reg :B

Kls :B
Pelanggaran hak asasi manusia yang sering muncul di dalam masyarakat salah satunya diskriminasi yaitu perbedaan pelaku terhadap sesama warga negara yang langsung maupun tidak langsung bedasarkan pembedaan manusia atas dasar agama,suku,ras,etnik,kelompok,golongan,jenis ,kelamin,bahas,keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia bedasarkan dalam kehidupan. baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. Sepeti yang sedang terjadi di negara indonesia yang saling merebut kekuasaa dan saling menjatuhan maupun mengorbankan orang lain untuk mrncapai keinginannya.

ABDUL YASIN mengatakan...

Nama:abdul yasin
Nim :A11112022
Mata kuliah: pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.
Reg :B

Kls :B
Pelanggaran hak asasi manusia yang sering muncul di dalam masyarakat salah satunya diskriminasi yaitu perbedaan pelaku terhadap sesama warga negara yang langsung maupun tidak langsung bedasarkan pembedaan manusia atas dasar agama,suku,ras,etnik,kelompok,golongan,jenis ,kelamin,bahas,keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia bedasarkan dalam kehidupan. baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. Sepeti yang sedang terjadi di negara indonesia yang saling merebut kekuasaa dan saling menjatuhan maupun mengorbankan orang lain untuk mrncapai keinginannya.

Poskan Komentar