MASALAH KETERPADUAN HUKUM PENGELOLAAN TAPAL BATAS WILAYAH DALAM TATARAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DI KALIMANTAN BARAT
Oleh :
Anggota Tim Peneliti Pengelolaan Wilayah Perbatasan Kalimantan-Barat Universitas Tanjungpura Pontianak
TURIMAN FACHTURAHMAN NUR
Blog: RAJAWALI GARUDA PANCASILA BLOGSPOT.COM
A.Latar Belakang
Kebijakan Pemerintah yang disampaikan pada Pidato Presiden RI pada sidang DPD tanggal 23 Agustus 2006: a percepatan pembangunan di daerah perbatasan bukan saja didasarkan atas kenyataan bahwa daerah itu memang tertinggal, namun juga mempunyai arti sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Kita ingin mengurangi perbedaan yang mencolok antara daerah perbatasan dengan negara tetangga. b. institusi pemerintah daerah di daerah perbatasan perlu kita perkuat agar memberikan pelayanan yang optimal. Demikian pula segi-segi ketertiban dan keamanannya. Pemerintah kini sedang menyusun Rencana Tata Ruang pada 10 kawasan perbatasan, yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk Perpres.
Kebijakan Pemerintah Pusat untuk kawasan Perbatasan dihadapan Rapat Terbatas Menteri terkait, tanggal 13 Juni 2009 berkaitan dengan kawasan perbatasan Presiden menyatakan: “Keamanan negara merupakan bagian dari tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, dimana pemerintah menjadi titik central dalam mengendalikannya. Saya sangat mengkhawatirkan kondisi pembangunan di wilayah perbatasan terutama di wilayah perbatasan Kalimantan. Pemerintah sudah saatnya memusatkan perhatian pada daerah perbatasan ini.
Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara atau dalam terminologi pemerintah kawasan perbatasan merupakan “beranda depan NKRI”. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah.
Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.
Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan antara lain :
a. Mempunyai dampak pentingbagi kedaulatan negara.
b.Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.
c. Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara.
d. Mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.
Ketahanan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh karena kondisi tersebut akan mendukung ketahanan nasional dalam kerangka NKRI.
Keamanan wilayah perbatasan mulai menjadi concern setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses nation state building terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya (neighbourhood countries). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Sabarno, 2001) .
Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (transnational crimes).
B. Identifikasi Permasalahan Perbatasan
Masalah perbatasan sebenarnya secara empirik tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis baik internasional, regional maupun nasional. Dalam era globalisasi, dunia makin terorganisasi dan makin tergantung satu sama lain serta saling membutuhkan.
Konsep saling keterkaitan dan ketergantungan dalam masyarakat internasional berpengaruh dalam bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamananan. Berbagai negara sambil tetap mempertahankan identitas serta batas-batas teritorial negaranya, mereka membuka semua hambatan fisik, administrasi dan fiskal yang membatasi gerak lalu lintas barang dan orang.
Perkembangan kerjasama ASEAN diharapkan akan dapat menciptakan keterbukaan dan saling pengertian sehingga dapat dihindarkan terjadinya konflik perbatasan. Hal ini didukung oleh semakin meningkatnya hubungan masyarakat perbatasan baik dari sudut sosial budaya maupun ekonomi.
Pada satu sisi dalam era reformasi dan dengan kondisi kritis global yang masih berkepenjangan, penanganan masalah perbatasan belum dapat dilakukan secara optimal sedangkan pada sisi lain pengelolaan perbatasan negara merupakan “titik temu” dari tiga hal penting yang harus saling bersinergi, yaitu:
1) Politik Pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam wadah NKRI.
2) Pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama masyarakat di daerah-daerah.
3) Politik luar negeri yang bebas-aktif dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dengan demikian dalam tataran penyusunan peraturan perundang-undangan harus selalu memperhatikan dan berdasarkan tiga hal tersebut di atas. Persoalan pengelolaan perbatasan negara sangat kompleks dan urgensinya terhadap integritas negara kesatuan RI,sehingga perlu perhatian penuh pemerintah terhadap penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah perbatasan, baik antar negara maupun antar daerah, hal ini mengingat, bahwa kawasan perbatasan adalah kawasan khusus sehingga penanganannya diperlukan kebijakan yang bersifat khusus, dengan kata lain penangannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada didarah perbatasan apabila tidak dikelola akan mem-punyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Permasalahan yang timbul sering dikarenakan adanya kesan jenjang sosial di dalam masyarakat, hal semacam inilah yang perlu untuk dihindari terutama bagi masyarakat di daerah kawasan perbatasan. Penanganan yang mungkin dilakukan adalah secara adat, tetapi apabila sudah menyangkut stabilitas dan keamanan nasional maka hal tersebut akan menjadi urusan pemerintah.
Sebagaimana kita ketahui, bahwa terdapat empat propinsi di Indonesia yang memiliki perbatasan darat langsung dengan negara lain, yaitu Kalimantan Barat dengan Sarawak – Malaysia, Kalimantan Timur (Sarawak dan Sabah – Malaysia), Nusa Tenggara Timur (Timor Timur), dan Papua dengan PNG.
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kawasan perbatasan dan kenapa kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian dalam pembangunannya ? Dapatkah kawasan perbatasan dianggap sama dengan kawasan lain yang bukan terletak di perbatasan ? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sebenarnya masih banyak lagi lainnya senantiasa mengusik kita untuk mengkaji secara lebih cermat kenapa pembangunan kawasan perbatasan menjadi penting.
Kawasan perbatasan sebetulnya bukanlah kawasan yang terlalu istimewa, kawasan ini sama saja dengan kawasan yang terletak di inland lainnya, yang mempunyai karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi relatif sama dengan daerah bawahnya, tetapi kawasan ini menjado permasalahan karena mempunyai ciri-ciri :
1. Ada sebagian wilayah tapal batas yang merupakan daerah dengan batas-batas administrasi atau teritorial negara yang tidak jelas, sehingga menjadi kawasan ini tak bertuan, artinya penguasaan lahan dapat dilakukan kedua masyarakat negara tanpa mengindahkan batas-batas negara. Hubungan kekerabatan antar masyarakat kedua negara telah menafikan batas-batas negara.
2. Tempat berlangsungnya kegiatan ilegal (pencurian, penyelundupan, dsb).
3. Masyarakat negara yang tingkat kesejahteraannya lebih rendah cenderung lebih menghargai masyarakat, negara, dan pimpinannya yang mempunyai tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
4. Orientasi pembangungan cenderung pada kawasan yang tingkat kesejahteraannya lebih baik.
5. Masyarakat perbatasan sangat menyadari bahwa mereka tinggal di daerah yang sangat jauh dari pusat kekuasaan, karenanya kurang mendapat perhatian, bahkan ada ‘image’ wilayah mereka telah dieksploitasi sedemikian rupa sehingga hampir-hampir tidak menyisakan “kue” yang dapat mereka gunakan untuk kelangsungan hidup mereka (khususnya perbatasan Kalbar).
6. Mempunyai historis sebagai daerah ajang konflik antar kedua negara maupun oleh kekuatan-kekuatan “sempalan” lainnya yang dikenal dengan istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), khusus pada kawasan perbatasan Kal-Bar secara historis adalah basis gerakan Gestapu Paraku.
7. Merupakan pencerminan atau barometer pembangunan nasional dan daerah, yang berarti meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Kalau daerah perbatasan semrawut, maka itu kemudian akan memberikan persepsi yang mencerminkan kesemrawutan wajah pengelolaan kawasan perbatasan oleh negara secara keseluruhan.
8. Merupakan kawasan bagi berlakunya hukum-hukum internasional, berkaitan dengan keimigrasian, kepabeanan, karantina, dst.
Apa yang kemudian dapat dirumuskan dari penjelasan-penjelasan di atas adalah, kawasan perbatasan memang bukan merupakan daerah yang terlalu istimewa untuk diperhatikan, walaupun mungkin kemudian kita “terhenyak” oleh hilangnya pulau Sepadan dan Ligitan, meski dengan alasan sebenarnya kita bukan kehilangan tetapi gagal menambah kedua pulau tersebut menjadi bagian dari NKRI.
Jika dengan pengalaman hilangnya pulau Ligitan dan Sepadan dari peta nasional, perhatian terhadap pembangunan kawasan perbatasan tetap seperti biasa-biasa saja, maka pertanyaannya kemudian adalah apakah kita masih perlu daerah perbatasan, atau memiliki daerah yang berbatasan dengan negara lain ?.
Nasionalisme dan harga diri sebagai bangsa adalah dua hal yang mungkin dapat menjadi landasan mendasar bagi perlunya diberikan perhatian lebih kepada kawasan perbatasan. Sebab jika kedua rasa tersebut sudah memudar, maka konsep berbangsa dan bernegara Indonesia mungkin perlu ditinjau kembali.
Menjawab pertanyaan di atas, maka setelah setengah abad merdeka, pemerintah pusat (RI) baru mengeluarkan Keppres No. 44 tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pembangunan Kawasan Perbatasan, yang diketuai oleh Menhankam, dan tiga tahun kemudian (tahun 1997) disusul dengan penetapan Peraturan Pemerintah No. 47 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang antara lain menetapkan kawasan-kawasan andalan di Indonesia – termasuk 5 (lima) diantaranya di Kalimantan Barat dan salah satunya adalah kawasan perbatasan Kalbar.
Ironinya kedua aturan perundangan tersebut terkesan mandul. Keppres 44 misalnya tidak menghasilkan sesuatu apapun bagi pembangunan kawasan perbatasan, bahkan tidak dalam bentuk konsep. Dengan kata lain, eksistensi tim atau badan ini tidak berpengaruh apa-apa pada pembangunan kawasan perbatasan. Keberadaan Keppres ini justru digunakan sebagai alat legitimasi kelompok-kelompok tertentu mengeksploitasi sumber daya alam di daerah perbatasan.
Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 1997, hanya sebatas Peraturan Pemerintah (PP) tidak ditindak lanjuti dengan aturan-aturan yang lebih operasional. Semua terkesan melupakan kawasan perbatasan, semua sibuk dengan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik dalam negeri, sampai tibanya masa reformasi. Dan ironinya setelah lima tahun masa reformasi pun perhatian terhadap kawasan perbatasan masih belum terasa, sampai munculnya kebijaksanaan pemerintah Malaysia yang memulangkan “pendatang haram” dari Indonesia, yang diantaranya melalui pintu-pintu perbatasan di Kalbar dan Kaltim.
Momen ini meskpun terlambat, kemudian menjadi titik balik mulai seriusnya perhatian pemerintah pusat kepada pengelolaan kawasan perbatasan. Namun, upaya yang terkesan terseok-seok ini pun masih menghadapi banyak hambatan internal. Hampir semua instansi merasa mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mengelola kawasan perbatasan, demikian pula antar tingkat pemerintahan – yang masing-masing dengan kepentingannya.
Persoalan lain menyangkut ketiadaaan konsepsi pengembangan yang tergantung pula pada sistem data base yang juga tidak tersedia. Pengelolaan kawasan perbatasan kemudian meskipun memasuki era baru – tetapi persoalan mulai dari konsepsi pengembangan, mekanisme, sampai dengan tanggung jawab pengelolaan tetap belum jelas.
“Carut marut” pembangunan kawasan perbatasan semakin lengkap dengan berjalannya sendiri-sendiri elemen-elemen pembangunan, mulai dari masyarakat, departemen sektor, dan setiap tingkatan pemerintah – baik dalam hubungan dengan masyarakat dan pemerintah Sarawak, maupun dengan pemerintah pusat yang diwakili departemen-departemen teknis.
Paparan hasil penelitian ini lebih difokuskan pada pembahasan kawasan perbatasan Kal-Bar – Sarawak, dengan pertimbangan pemahaman peneliti tentang kawasan dimaksud, dan kemungkinan menjadikannya sebagai salah satu bahan komparasi melihat permasalahan kawasan perbatasan lainnya yang ada di Indonesia dalam perspektif hubungan pusat dan daerah dalam rangka keterpaduan regulasi oleh pemerintah.
Kawasan perbatasan Kalbar – Sarawak yang membentang sepanjang sekitar 850 kilometer, mempunyai luas sekitar 2,1 juta hektar, atau hampir seluas propinsi Nusa Tenggara Barat, atau propinsi Sulawesi Utara. Secara administratif, kawasan ini meliputi 5 wilayah kabupaten dan 98 buah desa, dengan penduduk berjumlah sekitar 180.000 orang, atau kepadatannya hanya 9 orang per kilometer persegi Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2000
Terdapat sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan 32 kampung di Sarawak, sementara yang disepakati kedua negara 10 buah desa di Kalbar dan 7 buah kampung di Sarawak - sedang yang ditetapkan sebagai pos lintas batas hanya satu buah, yaitu Entekong (Kalbar) – Tebedu (Sarawak).
Penduduk dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi cenderung ke Sarawak, karena akses yang mudah serta ketersediaan fasilitas yang lebih baik. Secara fisik kawasan perbatasan Kalbar – Sarawak ini dapat digambarkan sebagai berikut :
a. Secara topografis relatif bergelombang.
b. Merupakan hulu dari banyak sungai baik di Kalbar maupun Sarawak.
c. Jenis tanah sebagian besar berupa podsolik merah kuning dan sangat peka erosi.
Kondisi di atas jika digabung dengan curah hujan yang tinggi menjadikan kawasan ini rawan erosi, longsor, dst – dan sekaligus sebagai kawasan konservasi atau pendukung deposit sumber air tanah kawasan bawahannya.
Kawasan perbatasan Kal-Bar memiliki sejarah perkembangan/pembangunan yang kurang menyenangkan. Sejak awal kemerdekaan kawasan ini jarang tersentuh oleh kegiatan pembangunan. Pada masa orde lama, kawasan ini menjadi salah satu tempat ajang konflik antara Pemerintah Indonesia – Malaysia. Sedang menjelang berakhirnya orde lama, kawasan ini menjadi ajang konflik antara kedua pemerintah menumpas GPK (Paraku/PGRS). Selanjutnya pada masa orde baru, kawasan ini diserahkan kepada PT. Jamaker Kalbar Jaya untuk dikelola hutannya (melalui HPH – sejak tahun 1967).
Pengelolaan kawasan perbatasan selama ini lebih ditekankan pada pendekatan keamanan (security approach). Berdasarkan perjalanan pembangunan selama ini, potret kawasan perbatasan dapat digambarkan sebagai berikut :
a. Potensi sumber daya alam : hutan (virgin forest di areal Yamaker, semula sekitar 800.000 Ha – saat ini tinggal sekitar 80.000 Ha atau hanya 10% dan terletak sporadis), Taman Nasional Bentung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) yang potensial untuk kegiatan wisata alam dan penelitian, tambang (batu bara) belum dimanfaatkan, dll.
b. Terbelakang dan terisolir (indikator desa tertinggal dan aksesibilitas rendah).
c. Menjadi hinterland Sarawak.
Kondisi di atas lebih sebagai implikasi dari belum adanya konsepsi pembangunan yang jelas (yang bersifat komprehensif dan integratif). Kalaupun ada biasanya berupa rencana pembangunan parsial dengan pendekatan sangat sektoral (misalnya kehutanan : Yamaker). Yang terjadi kemudian adalah eksploitasi kawasan hutan (legal dan ilegal) dengan sasaran pokok pertumbuhan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal (atau dari pada dicuri “tetangga”). Ini didukung lagi oleh perbedaan kesejahteraan yang menyolok antara Kalbar – Sarawak (tahun 1987 pendapatan per kapita Sarawak 3.640 US$ sedang Kalbar 250 US$), pasar dan aksesibilitas yang tinggi ke Sarawak, sampai dengan lemahnya pengawasan / pengamanan kawasan perbatasan. Padahal sebagian kawasan perbatasan merupakan kawasan berfungsi lindung – dengan hulu-hulu sungai yang sangat penting bagi daerah bawahnya (catchment areas).
Ketiadaan konsep, menyebabkan pembangunan kawasan perbatasan terkesan tidak terencana dengan baik – dengan implikasi degradasi sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta tidak tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terjadinya proses dehumanisasi (peminggiran masyarakat), dan dekulturisasi, serta secara makro mengarah pada disintegrasi wilayah – (terutama secara ekonomi).
Berdasarkan Paparan di atas, maka permasalahan pokoknya pengelolaan tapal batas kawasan Perbatasan di Kal-Bar adalah:
Pertama, masalah kedaulatan negara, yaitu belum tuntasnya kesepakatan penegasan tapal batas dan ada kerusakan patok batas, belum disosialisasikan batas negara mulai dari aparat pemerintah sampai dengan masyarakat.
Kedua, Terjadinya tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat perbatasan di Kal-Bar dengan serawak baik ekonomi maupun sosial dan sarana infra struktur dasar.
Ketiga, luas wilayah dan jauhnya wilayah perbatasan dari pusat pemerintahan provinsi dan kabupaten, kerbatasan aksebilitas yang mengakibatkan sulitnya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan.
Keempat, Kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tersebar dengan kualitas SDM yang rendah
Kelima, diperberat dengan permasalahan eksploitasi sumber daya alam tidak terkendali khususnya hutan, baik legal dan ilegal yang akhirnya mengakibatkan terjadi degradasi hutan dan lingkungan dan lahan.
Keenam, penegakan hukum dan adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah sehingga makin maraknya kegiatan “ilegal” lintas batas seperti ilegal trading, trafiking, ilegal mining, ilegal loging
Ketujuh, Karateristik masyarakat yang sudah terlalu lama “termakan janji dan harapan” Pemerintah dan tuntutan percepatan pembangunan kawsan perbatasan, sedangkan mekanisme pengelolaan masih belum optimal dan terkesan sentralistik.
C. Permasalahan Kawasan Perbatasan Dalam Perspektif Hukum
Kawasan perbatasan didalam UU No 32 Tahun 2004 dimaknai sebagai kawasan khusus, Pasal 1 angka 19 menyatakan : Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.? Passwordnya : Kawasan Perbatasan adalah kawasan khusus.
Apa yang dimaksud kawasan Perbatasan ? Pada pasal 1 angka 6 UU No 43 Tahun 2008 menyatakan : “Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Passwordnya: Kawasan Perbatasan berada di kecamatan
UU No 32 Tahun 2004 lebih lanjut BAB II PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS Bagian Kedua Kawasan Khusus, Pasal 19 ayat : (1) Untuk menyelengarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang. (3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan. (5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah. (6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Jika kawasan perbatasan darat ada di wilayah Kecamatan, maka desa-desa yang berada pada kawasan perbatasan menjadi stressing kebijakan pembangunan pengelolaan kawasan perbatasan.
Jika kita menggunakan UU No 32 Tahun 2004 BAB XI
DESA Bagian Pertama Umum Pasal 206 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; d urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.
DESA Bagian Pertama Umum Pasal 206 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; d urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.
Berdasarkan Pasal 206 UU No 32 Tahun 2004, maka desa hanya mendapat kewenangan yang bersifat delegasi dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi dalam bentuk tugas pembantuan, hal ini berarti “prinsip Top Down Planing” atau menunggu kebijakan dari pemerintahan Provinsi atau Kabupaten hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan bagi desa-desa yang berada di wilayah perbatasan darat dengan mengacu pada UU no 43 Tahun 2008 yang menyatakan: “dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan (Pasal 1 angka 6).
Bagaimana Pemerintah menjalankan tugas pembantuan tersebut di wilayah desa, apabila mengacu UU no 32 tahun 2004 pada Pasal 207 menyatakan: “Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah, kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
Hanya bagaimana jika desa –desa yang dijadikan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan” dan berdasarkan Pasal 214 (1) Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.(2)Kerja sama antar desa dan desa dengan pihak ketiga,
Pasal 215 ayat (1)Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. (2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda, dengan memperhatikan: a. kepentingan masyarakat desa; b. kewenangan desa;c. kelancaran pelaksanaan investasi; d. kelestarian lingkungan hidup; d. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.
Pertanyaaan apakah desa berhak terhadap pengelolaan keuangan daerah dari provinsi atau pemerintah Kabupaten, pada Pasal 212 UU No 32 Tahun 2004 ayat (3) menyatakan : Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pendapatan asli desa; b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
UU No 43 Tahun 2008 BAB V KEWENANGAN pada Pasal 9 meyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Kewenangan dimaksud dinyatakan secara tegas pada Pasal 10 (1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang antara lain : a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; dan j. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan. (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan. (3) Dalam rangka menjalankan kewenangannya, Pemerintah dapat menugasi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11 UU No 43 Tahun 2008 menyatakan: ayat (1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Provinsi berwenang: a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan; c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota. ayat (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.
Pasal 12 ayat (1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang: a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. menjaga dan memelihara tanda batas; c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.
Secara kelembagaan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk institusi yang menangani kawasan perbatasan, diatur pada Pasal 13 UU no 43 Tahun 2008: Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI KELEMBAGAAN Pasal 14 ayat (1) Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah. ayat (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. ayat (3) Keanggotaan Badan Pengelola berasal dari unsur Pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara.
Pasal 15 ayat (1) Badan Pengelola bertugas: a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran; c. mengoordinasikan pelaksanaan; dan d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan. ayat (2) Pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 16 Hubungan kerja antara Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah merupakan hubungan koordinatif. Pasal 17 Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dibantu oleh sekretariat tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri. Pasal 18 ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola dan sekretariat tetap di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Presiden. ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Perbatasan.
Berdasarkan konstruksi legal formal di atas, maka secara struktural, ”payung hukum” kawasan Perbatasan memiliki dasar hukum yang kuat baik di UU No 32 Tahun 2004 maupun pada UU No 43 Tahun 2008, hanya secara yuridis formal tetap terbentur dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu: penentuan kawasan Perbatasan, sebagai kawasan khusus harus ditetapkan dengan UU, dan UU No 43 Tahun 2008 bisa menjadi dasar hukum pada masa transisi, hanya masalah tetap menunggu Peraturan Pemerintah yang memberikan acuan pelaksanaan kedua UU tersebut khususnya berkaitan dengan Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Khusus, walaupun pada sisi lain Pemerintah daerah bisa mengusulkan Kawasan Perbatasan menjadi kawasan khusus, tetapi hal itu mekanisme tetap diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang bisa dilakukan saat ini adalah membentuk adalah membentuk Badan Pengelola Kawasan Perbatasan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola di tingkat daerah diatur dengan peraturan daerah, hal inipun harus ada yang menstressing percepatan perancangan Perda dan harus juga diperhatikan harus mengacu kepada Peraturan Presiden yang mengatur Badan Pengelola Nasional terhadap kawasan perbatasan pengelola di tingkat daerah diatur dengan peraturan daerah.
Jika menunggu adanya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan PERDA jelas prosesnya terlalu lama dan membutuhkan birokrasi panjang, maka solusi kebijakan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan adalah pemerintah pusat memberikan melalui berbagaikan kebijakan dalam bentuk special treatment (kebijakan khusus perbidang pembangunan di kawasan perbatasan) dan kebijakan khsusus ini akan memberikan multiplayer efek pada bidang pertahanan dan keamanan serta dapat mengakomodasi harapan masyarakat perbatasan saat ini, untuk melakukan kebijakan yang bersifat spcial treatmen, maka perlu juga diperhatikan masalah dari aspek lain di kawasan perbatasan, yaitu:
1.Aspek Ideologi.
Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia. Pada saat ini penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu lagi, karena tidak seiramanya antara kata dan perbuatan dari penyelenggara negara. Oleh karena itu perlu adanya suatu metoda pembinaan ideologi Pancasila yang terus-menerus, tetapi tidak bersifat indoktrinasi dan yang paling penting adanya keteladanan dari para pemimpin bangsa, kondisi sangat memprihatinkan masyarakat perbatasan Kal-Bar lebih mudah mengakses media negara tetangga, satu-satu radio swasta yang baru berdiri di kawasana perbatasan adalah Radio Arinanda Two di Sajingan.
2.Aspek Politik.
Kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang ke-rawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal inipun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Situasi politik yang terjadi di negara tetangga seperti Malaysia (Serawak & Sabah) dan Philipina Selatan akan turut mempengaruhi situasi keamanan daerah perbatasan.
3.Aspek Ekonomi.
Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan antara lain :
1) Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
2) Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
3) Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan
(jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
4) Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (blank spot).
5) Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Maka tidak jarang daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan dan teroris.
4. Aspek Sosial Budaya.
Akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama internet, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, dan dapat merusak ketahanan nasional, karena mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat tergantung dengan negara tetangga.
5.Aspek Pertahanan dan Keamanan.
Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung dan tidak langsung. Daerah perbatasan rawan akan persembunyian kelompok GPK, penyelundupan dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antara instansi terkait dalam penanganannya.
D. Permasalahan Kawasan Perbatasan DalamTatara Hubungan Pusat dan Daerah
1. Masalah Koordinasi antar Instansi
Penanganan perbatasan selama ini memang belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal.
Lebih memprihatinkan lagi keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan negara, seperti lepas dari perhatian dimana penanganan masalah daerah batas negara menjadi domain pemerintah pusat saja, pemerintah daerahpun menyampaikan keluhannya, karena merasa tidak pernah diajak serta masyarakatnya tidak mendapat perhatian. Merekapun bertanya siapa yang bertanggung jawab dalam membina masyarakat di perbatasan ? Siapa yang harus menyediakan, memelihara infrastruktur di daerah perbatasan, terutama daerah yang sulit dijangkau, sementara mereka tidak tahu dimana batas-batas fisik negaranya ?
Kenyataan di lapangan ditemukan banyak kebijakan yang tidak saling mendukung dan/atau kurang sinkron satu sama lain. Dalam hal ini, masalah koordinasi yang kurang mantap dan terpadu menjadi sangat perlu untuk ditelaah lebih lanjut.
Koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan, sebagaimana hendaknya melibatkan banyak instansi (Departemen/LPND), baik instansi terkait di tingkat pusat maupun antar instansi pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, belum terkoordinasinya pengembangan kawasan perbatasan antar negara dengan kerjasama ekonomi sub regional, seperti yang ditemui pada wilayah perbatasan antara Malaysia Timur dengan Kalimantan dengan KK Sosek Malindo dan BIMP-EAGAnya, serta dengan rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sanggau di Kalimantan Barat dan KAPET SASAMBA di Kalimantan Timur yang secara konseptual dan operasional perlu diarahkan dan dirancang untuk menumbuhkan daya saing, kompabilitas dan komplementaritas dengan wilayah mitranya yang ada di negara tetangga.
2. Masalah Reorientasi Kebijakan
Selain isu koordinasi dalam pengembangan kawasan perbatasan, komitmen dan kebijakan Pemerintah untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi dalam pembangunan wilayah perbatasan telah mengalami reorientasi yaitu dari orientasi keamanan (security approach) menjadi orientasi kesejahteraan/pembangunan (prosperity/development approach). Dengan adanya reorientasi ini diharapkan penanganan pembangunan kawasan perbatasan di Kalimantan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut :
a) Pendekatan keamanan yang diterapkan Mabes TNI di dalam penanganan KK Sosek Malindo, walaupun berbeda namun diharapkan dapat saling menunjang dengan pendekatan pembangunan.
b) Penanganan KK Sosek Malindo selama ini ternyata tidak tercipta suatu keterkaitan (interface) dengan program pengembangan kawasan dan kerjasama ekonomi regional seperti BIMP-EAGA, yang sebenarnya sangat relevan untuk dikembangkan secara integrative dan komplementatif dengan KK Sosek Malindo.
c) Terkait dengan beberapa upaya yang telah disepakati di dalam pengembangan kawasan perbatasan antar negara, khususnya di Kalimantan dengan KK Sosek Malindonya, diperlukan pertimbangan terhadap upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan tersebut melalui penanganan yang bersifat lintas sektor dan lintas pendanaan.
3. Masalah Pemeliharaan Patok Batas Yang Rusak
Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menyebabkan sekitar 200 hektare hutan wilayah Republik Indonesia berpindah masuk menjadi wilayah Malaysia (Media Indonesia, 21 Juni 2001). Ancaman hilangnya sebagian wilayah RI di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur akibat rusaknya patok batas negara setidaknya kini menjadi 21 patok yang terdapat di Kecamatan Seluas, kabupaten Bengkayang, memerlukan perhatian. Selain di Kabupaten Bengkayang, kerusakan patok-patok batas juga terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, masing-masing berjumlah tiga dan lima patok (Media Indonesia, 23 Juni 2001). Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembangunan patok batas dilihat dari administrasi keuangan negara dan daerah.
4.Masalah Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi antar pelaku sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat. Misalnya, kasus illegal lodging yang juga terkait dengan kerusakan patok-patok batas yang dilakukan untuk meraih keuntungan dalam penjualan kayu. Depertemen Kehutanan pernah menaksir setiap bulannya sekitar 80.000-100.000 m3 kayu ilegal dari Kalimantan Timur dan sekitar 150.000 m3, kayu ilegal dari Kalimantan barat masuk ke Malaysia (Kompas, 20 Mei 2001).
5. Masalah Kepastian Hukum Kawasan Hutan di Perbatasan
Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar peran dan fungsi instansi tersebut dapat lebih efektif. Contohnya, Perum Perhutani yang ditugasi Pemerintah untuk mengelola HPH eks PT. Yamaker di perbatasan Kalimantan-Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No. 3766/Kpts-II/1999 tanggal 27 Mei 1999, namun tugas yang dipikul Perhutani meliputi menata kembali wilayah perbatasan dalam rangka pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih . Tugas ini bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih tinggi.
Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjang perbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektare. Taman ini merupakan habitat lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan ratusan spesies lainnya.
6. Masalah Keamanan Perbatasan
Kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap hankam dan politis mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia, dimana terjadi banyak pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupun Malaysia. Ancaman di bidang hankam dan politis ini perlu diperhatikan mengingat kurangnya pos lintas batas legal yang disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya di Kalimantan Barat dengan Serawak/Sabah hanya ada 2 pos lintas batas legal dari 16 pos lintas batas yang ada.
7. Masalah Kemiskinan Masyarakat Perbatasan
Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke Malaysia berlatar belakang untuk memperbaiki perekonomian masyarakat mengingat tingkat perekonomian Malaysia lebih berkembang.
Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah negara pemicu orientasi perekonomian masyarakat, seperti di Kalimantan, akses keluar (ke Malaysia) lebih mudah dibandingkan ke ibukota kecamatan/kabupaten di wilayah Kalimantan.
Tidak tercipta keterkaitan antar kluster social ekonomi baik kluster penduduk setempat maupun kluster binaan pengelolaan sumber daya alam di kawasan, baik keterkaitan ke dalam maupun dengan kluster pertumbuhan di negara tetangga.
8. Masalah Gangguan Hubungan Bilateral dari Berbagai Kasus yang Mencuat
Adanya masalah atau gangguan hubungan bilateral antar negara yang berbatasan akibat adanya peristiwa-peristiwa baik yang terkait dengan aspek ke-amanan dan politis, maupun pelanggaran dan eksploitasi sumber daya alam yang lintas batas negara, baik sumber daya alam darat maupun laut.
Berdasarkan isu strategis dalam pengelolaan daerah perbatasan negara selama ini, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang menonjol di daerah perbatasan yang sering mencuat kepermukaan, yaitu sebagai berikut :
a) Belum adanya kepastian secara lengkap garis batas laut maupun darat.
b) Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih tertinggal, baik sumber daya manusia, ekonomi maupun komunitasnya.
c) Beberapa pelanggaran hukum di wilayah perbatasan seperti penyelundupan kayu/illegal lodging, tenaga kerja dan lain-lain.
d) Pengelolahan perbatasan belum optimal, meliputi kelembagaan, kewenangan maupun program.
e) Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, terutama hasil hutan dan kekayaan laut.
f) Munculnya pos-pos lintas batas secara ilegal yang memperbesar terjadinya out migration, “economic asset” secara ilegal.
g) Mental dan professional aparat (stake holders di pusat dan daerah serta aparat keamanan di pos perbatasan).
9. Masalah Keterpaduan Tata Ruang Kawasan Perbatasan
Mengacu pada Tata Ruang Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara (Pasal 1 PP RTRWN). PKSN ditetapkan dengan kriteria (Pasal 15 PP RTRWN) : a. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; b. pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;c. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/ataud. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antarnegara (penjelasan pasal 13 ayat 1 PP RTRWN)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan (Pasal 9), dengan membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah
• Keanggotaan berasal dari unsur pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan perbatasan wilayah negara (Pasal 14),
• Hubungan keduanya bersifat koordinatif (Pasal 16).
• Tugas Badan Pengelola (Pasal 16) :
– Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan
– Menetapkan rencana kebutuhan anggaran
– Mengkoordinasikan pelaksanaan
– Melaksanakan evaluasi dan pengawasan
• Pada pelaksanaan teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tupoksinya (Pasal 16)
• Badan Pengelola di tingkat pusat dibantu oleh suatu sekretariat tetap (Pasal 17)
Berdasarkan pemetaan keterpaduan tata ruang diatas maka perlunya peran koordinatif antar sektor:
Pertama, Merupakan lembaga yang memainstream/ mengarusutamakan Sector- sektor terhadap :
a. pengembangan wilayah perbatasan : (i) pembukaan akses jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan desa; (ii) penyediaan akses pasar, (iii) akses energi, telekomunikasi, air bersih.
b. membangun pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan
c. penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat perbatasan di perbatasan (PKSN, KPE
Kedua, Mengkoordinasikan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi
Peran Eksekusi Program/Kegiatan yang dilakukan:
a. Program yang dieksekusi sendiri bukan program yang sudah menjadi kewenangan Departemen/ Lembaga/ Dinas;
b. Membangun Database (statistik, spasial) dengan penginventarisan data primer maupun sekunder;
c. Menyusun rencana induk dan rencana aksi pembangunan perbatasan secara keseluruhan sebagai instrument mengkoordinasikan sektor, dunia usaha, dan masyarakat;
d. Melakukan perundingan dan kerjasama dengan negara tetangga (misal : Sosek Malindo, dll);
e. Mengkoordinasikan penetapan garis batas (melibatkan Bakosurtanal, BPN, Dephan, Deplu, Depdagri);
f. Pengadaan dan Pemeliharaan tanda batas negara pada segmen yang sudah disepakati;
g. Penilaian dan penentuan pembangunan Pos Lintas Batas (kapan dan dimana dibangunan PLB Internasional dan PLB tradisional)
Dalam Undang‐Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang bahwa kawasan perbatasan merupakan salah satu kawasan tertentu, yaitu kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruang diprioritaskan.
10. Masalah belum ditentukannya Nomenklatur Sebagai Kawasan Khusus
Fungsi kawasan yang terwujud kawasan tertentu/kawasan khusus meliputi tempat pengembangan kegiatan yang strategis yang ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
a. kegiatan dalam suatu bidang tertentu mempunyai dampak terhadap kegiatan berbagai bidang lainnya;
b. kegiatan bidang yang bersangkutan secara umum mempunyai pengaruh yang besar terhadap upayapengembangan tata ruang di wilayah sekitarnya dan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wilayah perbatasan menurut buku utama rencana induk pengelolaan perbatasan negara disebutkan, bahwa wilayah perbatasan merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, dan batasbatas wilayahnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wilayah perbatasan di Indonesia secara umum dicirikan antara lain oleh :
a. letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara lain, bias propinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan yang memiliki bagian wilayahnya langsung bersinggungan dengan garis batas negara.
b. kawasan perbatasan umumnya masih relatif terpencil, miskin, kurangnya sarana dan prasarana dasar sosial dan ekonomi serta (3) kondisi pertumbuhan ekonomi wilayahnya relatif terlambat dibandingkan dengan wilayah lain di negara lain.
Yang perlu diterobos secara hukum adalah:
a. Meningkatkan sosialisasi pengembangan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang negara, khususnya bagi instansi pelaksana program pengembangan kawasan perbatasan;
b. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pengembangan kawasan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, terutama bagi biro perencanaan masing‐masing sektor pelaksana program pengambangan kawasan perbatasan;
c. Meningkatkan sosialisasi rencana induk (grand strategy) pengembangan kawasan perbatasan, terutama bagi biro perencanaan masing‐masing sektor pelaksana program pengambangan kawasan perbatasan;
d. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi terhadap instansi pelaksana program pengembangan kawasan perbatasan, baik dari aspek perencanaannya maupun aspek pelaksanaannya;
e. Membentuk bank pusat data/ informasi secara lengkap mengenai perkembangan kondisi kawasan perbatasan dalam satu lembaga/ instansi tertentu;
f. Mempercepat terbentuknya kelembagaan penanganan kawasan perbatasan;
g. Mempercepat terselesaikannya persoalan demarkasi/ deliminasi garis batas, terutama di matra laut melalaui peningkatan diplomasi yang lebih progresif;
h. Dan untuk memperkuat pelaksanaan program pengembangan kawasan perbatasan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional secara komprehensif
Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 19 sebagaimana dipaparkan sebelumnya maka perlu ditentukan oleh pemerintah kawasan perbatasan ditetapkan sebagai kawasan khusus tertentu, saat ini terkesan masih “kawasan abu-abu” apakah sebagai kawasan khusus perdagangan, kawasan industri, walaupun pemerintah Kabupaten telah memberikan terobosan kebijakan tetapi penetapakan kawasan khusus harus dengan peraturan pemerintah dan regulasinya sering terlambat, oleh karena sering ditempuh special treatment.
11. Masalah Sentralistik Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan
a. Tingkat Nasional
Dalam UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dikatakan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dan diprioritaskan pembangunannya secara nasional.
Sebagai tindak lanjut UU di atas, diterbitkan Keppres No. 44 tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pembangunan Kawasan Perbatasan, yang diketuai oleh Menhankam.
Pada tahun 1997 diterbitkan PP No. 47 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan kawasan andalan di Indonesia – termasuk 5 (lima) di Kalbar dan salah satunya kawasan perbatasan Kalbar.
Tahun 1996 terbit Keppres No. 89 menetapkan KAPET secara nasional, yang untuk Kalbar adalah kabupaten Sanggau. Keppres ini diperbaharui tahun 1998 dengan nomor 9, dimana KAPET Sanggau di Kalbar diperluas meliputi juga Kabupaten Sambas (termasuk Bengkayang sebagai hasil pemekaran kabupaten Sambas) dan satu kecamatan Kabupaten Pontianak (Menyuke).
Diluar kebijakan di atas masih terdapat beberapa kebijakan nasional, yang menyangkut security belt / kawasan sabuk pengaman (Dephankam, 1986) melalui pemahaman lini 1 (9 kecamatan yang berbatasan langsung), dan lini 2 (tidak berbatasan langsung – tetapi mempunyai akses yang tinggi). Selain itu pemberian HPH kepada Jamaker (1967), dan diperpanjang tahun 1989 (SK Menhut No. 1355/Menhut-VI/89).
Baik dalam UU 24/1992 maupun Keppres 44/1994 – secara implisit tersirat harapan upaya pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dalam suatu konsep pembangunan yang jelas dan bersifat komprehensif serta integratif. Sayangnya, Keppres 44 di atas yang telah mengatur secara teknis upaya tersebut sampai saat ini belum menghasilkan apa-apa.
Bahkan Keppres tersebut kemudian ditafsirkan oleh pihak Jamaker sebagai penegasan terhadap kewenangannya mengatur pembangunan di daerah perbatasan. Ini didasarkan pada surat Pangdam VI Tanjungpura No. B/575/VIII/1997, yang antara lain mengatakan bahwa untuk pembangunan areal selebar 20 Km sebagai pelaksana Keppres 44 / 1994 diserahkan kepada PT. Jamaker Kalbar Jaya, dan PT. Jamaker Kaltim.
Penetapan PT. Jamaker sebagai pelaksana pembangunan di kawasan perbatasan, awalnya mungkin sangat tepat (kondisi kawasan yang rawan konflik, pengamanan sumber daya hutan, pembangunan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dst) – dengan penekanan pendekatan keamanan. Namun ironinya setelah 30 tahun mengelola kawasan tersebut, potensi virgin forest tinggal 10%, sedang kehidupan sosial ekonomi masyarakat tidak terangkat. Padahal dalam salah satu klausul MoU antara Jamaker dengan pemerintah (Dephut), ada kewajiban Jamaker untuk senantiasa menjaga kelestarian hutan kawasannya,dan pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat, termasuk pembangunan prasarana-prasarana dasar yang diperlukan.
Memasuki era globalisasi yang semakin deras melanda seluruh belahan dunia termasuk Indonesia dengan isu sentral demokrasi dan keadilan, pendekatan keamanan dalam arti militer semakin berkurang perannya diganti dengan pendekatan prosperity. Demikian halnya dalam mengantisipasi pembangunan di kawasan perbatasan.
Pengalaman-pengalaman di atas, juga menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang sangat sentralistis dan sektoral – ternyata tidak banyak memberi manfaat bagi perkembangan suatu wilayah, dan kiranya harus segera ditinggalkan. Pemberdayaan pemerintah daerah (apalagi dengan terbitnya UU tentang pemda yang baru) dan masyarakat harus dikedepankan (pendekatan kewilayahan).
Dalam konteks lebih luas benturan kepentingan dalam pengelolaan kawasan perbatasan kiranya masih akan terus berlanjut seandainya tidak dipertegas dalam suatu aturan main yang jelas tentang peran masing-masing lembaga dalam mengelola kawasan dimaksud, misalnya antara Badan Pelaksana Kapet (yang kebetulan wilayahnya juga mencakup kawasan perbatasan) – dengan Perhutani, Pemerintah Daerah (propinsi dan kabupaten) dan masyarakat setempat. Hal ini didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria / Ketua BPN No. 5 tahun 1999, tanggal 24 Juni 1999 – tentang pedoman penyelesaian masalah ulayat adat masyarakat hukum adat.
b.Tingkat Daerah
Perda No. 1 tahun 1995 tentang RTRWP Dati I Kalbar : penetapan kawasan perbatasan sebagai kawasan tertentu / strategis yang diprioritaskan pengembangannya – diimbangi dengan penetapan fungsi kawasan sesuai potensi / karakteristik fisik wilayah.
Meskipun tidak atau belum ada rencana detail pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan – namun di dalam RTRWP yang sudah dipaduserasikan dengan TGHK, kawasan perbatasan sudah ditata sedemikian rupa, sehingga ada kawasan lindung dan kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan hutan produksi, dan kawasan non hutan – yang juga sudah diperuntukkan pemda bagi kegiatan non kehutanan.
12. Masalah Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Kelembagaan
Ketiadaan konsep pengembangan (komprehensif dan integratif).
a. Kelembagaan dalam pengelolaan (tumpang tindih) :
- Departemen Hankam : keamanan dan stabilitas dalam dan luar negeri menggunakan PT. Yamaker – tetapi dengan dicabutnya konsesi HPH PT. Yamaker dan pengembangan pendekatan prosperity – kedudukan Dephankam hanya sebagai penunjang (?).
- Departemen Kehutanan : sebagian besar kawasan hutan (eks Jamaker) rencana mau diserahkan kepada Perum Perhutani (?).
- BP Kapet : merupakan bagian wilayah Kapet.
- Pemda propinsi telah mengalokasi beberapa kegiatan perkebunan pada kawasan non hutan.
- Pemda kabupaten : semangat otonomi (UU Pemda).
- Forum Sosek Malindo (kerjasama sosial ekonomi Malaysia – Indonesia), yang diantaranya mengatur secara bersama rencana pembangunan di kawasan dimaksud.
Disintegrasi wilayah ekonomi :
- Kecenderungan orientasi kegiatan ekonomi ke Sarawak (termasuk menanam komoditas perkebunan untuk kebutuhan industri Sarawak).
- Kecenderungan masyarakat perbatasan Kalbar mendapatkan fasilitas pelayanan sosial (juga ekonomi) di Sarawak, karena lebih akses.
- Secara keseluruhan kawasan perbatasan Kal- Bar menjadi hinterland wilayah Sarawak.
b.Degradasi sumber daya alam dan kualitas lingkungan :
- Pencurian kayu dan hasil hutan lainnya.
- Indikasi intrusi penambangan batu bara di Senaning (kabupaten Sintang) oleh mitra perusahaan Malaysia dan Korea.
- Eksploitasi kawasan lindung (TN Gunung Niut dsk).
Dapat menjadi ancaman kawasan bawahannya (air baku, banjir,longsor, dll).
c. Keterbatasan fasilitas :
- Letak strategis tetapi kurang didukung fasilitas sosial ekonomi.
- Di Sarawak terdapat sistem jaringan jalan horizontal perbatasan
– sedang di Kalbar berupa jaringan jalan vertikal (Jagoi Babang, Entekong, dan Nanga Badau).
d.Peran masyarakat yang terpinggirkan selama ini (proses dehumanisasi).
e.Wilayah perbatasan Kalbar – Sarawak memiliki potensi sumber daya alam dan letak strategis yang sangat menguntungkan.
Ketiadaan konsep dan lembaga pengelolaan (yang tumpang tindih) menjadikan upaya pembangunan di daerah ini menjadi sangat tidak efisien. Pendekatan sektoral yang sangat eksploitatif dan sangat kurang / miskin mempertimbangkan kepentingan daerah – menyebabkan kawasan ini mengalami proses degradasi (penurunan) kualitas dan kuantitas sumber daya alam serta lingkungan, maupun sumber daya manusianya.
“Potret” kawasan perbatasan saat ini adalah, kesejahteraan penduduk rendah, kegiatan ekonomi tradisional, dampak positip terhadap pembangunan daerah yang lebih luas (misalnya dalam memberi kontribusi) dapat dikatakan tidak ada, sedang dilain sisi kualitas dan kuantitas sumber daya alam, lingkungan, dan sumber daya manusia mengalami penurunan.
Solusi dari permasalahan ini, adalah perlunya disusun segera rancangbangun pembangunan kawasan perbatasan dengan pendekatan komprehensif, integratif, dan partisipatif yang mengedepankan asas keadilan, demokrasi, dan kelestarian berdasarkan rencana tata ruang yang disusun dengan pendekatan kombinasi regional dan sektoral – yang disusun dari tingkat paling rendah (desa). Akumulasi dari perencanaan yang disusun dari bawah akan menjadi rancangbangun yang diharapkan akan menghasilkan dan menjadi rencana kerja (framework) yang jelas, mulai dari apa yang akan dibangun, kapan dibangun, siapa yang melaksanakan, sampai dengan sumber dananya. Berkaitan dengan pertanyaan siapa, maka beberapa hal berikut harus diklarifikasi, yaitu :
- Siapa memiliki akses terhadap sumber daya alam dan jenis aturan apa yang berlaku.
- Siapa yang memegang hak-hak atas SDA – dan apa artinya bagi orang lain yang mempunyai kepentingan untuk memanfaatkannya.
- Siapa yang berperan dalam pemanfaatan SDA tersebut.
- Siapa yang menjadi pengelola SDA.
- dst.
13..Masalah Tapal Batas Antar Negara Yang Masih Status Quo/Bermasalah.
Melihat masalah yang mencuat saat ini, maka pertanyaannya adalah selesaikah kasus Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datok hanya dengan ”demo” dan ”beradu pendapat di DPR jika masyarakat perbatasan diabaikan kebutuhan dasarnya, mari belajar dari sedikit historis kawasan perbatasan secara yuridis normatif, bahwa di dalam UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dikatakan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dan diprioritaskan pembangunannya secara nasional. Sebagai tindak lanjut UU di atas, diterbitkan Keppres No. 44 tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pembangunan Kawasan Perbatasan, yang diketuai oleh Menhankam.
Pada tahun 1997 diterbitkan PP No. 47 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan kawasan andalan di Indonesia – termasuk 5 (lima) di Kalbar dan salah satunya kawasan perbatasan Kalbar. Tahun 1996 terbit Keppres No. 89 menetapkan KAPET secara nasional, yang untuk Kalbar adalah kabupaten Sanggau. Keppres ini diperbaharui tahun 1998 dengan Nomor 9, dimana KAPET Sanggau di Kalbar diperluas meliputi juga Kabupaten Sambas (termasuk Bengkayang sebagai hasil pemekaran kabupaten Sambas) dan satu kecamatan Kabupaten Pontianak (Menyuke). Diluar kebijakan di atas masih terdapat beberapa kebijakan nasional, yang menyangkut security belt / kawasan sabuk pengaman (Dephankam, 1986) melalui pemahaman lini 1 (9 kecamatan yang berbatasan langsung), dan lini 2 (tidak berbatasan langsung – tetapi mempunyai akses yang tinggi).
Baik dalam UU 24/1992 maupun Keppres 44/1994 – secara implisit tersirat harapan upaya pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dalam suatu konsep pembangunan yang jelas dan bersifat komprehensif serta integratif. Sayangnya, Keppres 44 di atas yang telah mengatur secara teknis upaya tersebut sampai saat ini belum menghasilkan apa-apa, Bahkan Keppres tersebut kemudian ditafsirkan oleh pihak Jamaker sebagai penegasan terhadap kewenangannya mengatur pembangunan di daerah perbatasan. Ini didasarkan pada surat Pangdam VI Tanjungpura No. B/575/VIII/1997, yang antara lain mengatakan bahwa untuk pembangunan areal selebar 20 Km sebagai pelaksana Keppres 44 / 1994 diserahkan kepada PT. Jamaker Kalbar Jaya, dan PT. Jamaker Kaltim.
Penetapan PT. Jamaker sebagai pelaksana pembangunan di kawasan perbatasan, awalnya mungkin sangat tepat (kondisi kawasan yang rawan konflik, pengamanan sumber daya hutan, pembangunan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dst) – dengan penekanan pendekatan keamanan. Namun ironinya setelah 30 tahun mengelola kawasan tersebut, potensi virgin forest tinggal 10%, sedang kehidupan sosial ekonomi masyarakat tidak terangkat. Padahal dalam salah satu klausul MoU antara Jamaker dengan pemerintah (Dephut), ada kewajiban Jamaker untuk senantiasa menjaga kelestarian hutan kawasannya,dan pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat, termasuk pembangunan prasarana-prasarana dasar yang diperlukan.
Kemudian jika mengacu di dalam UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 19 menyatakan: Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.?berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, maka kawasan Perbatasan adalah kawasan khusus yang lebih lanjut harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan sampai saat ini Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No 32 Tahun 2004 belum terbit, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 19 ayat : (1) Untuk menyelengarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang. (3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan.(5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah. (6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan pemetaan peraturan perundang-undangan di atas memberikan pemahaman, bahwa kawasan perbatasan adalah sangat penting bagi kepentingan nasional dan daerah, tetapi apa sebenarnya yang dimaksud kawasan Perbatasan ? Pada pasal 1 angka 6 UU No 43 Tahun 2008 menyatakan : “Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 6 UU No 43 Tahun 2008 bahwa batas wilayah negara di darat, adalah berada di Kecamatan, jika kita kaitan dengan kasus Dusun Camar Bulan yang menjadi permasalahan saat ini, maka Dusun Camar Bulan adalah termasuk wilayah Kecamatan Paloh yang berada di Tangjung Datuk.
Saat ini yang menjadi problem dan mencuat kepermukaan berkaitan dengan Kasus Tapal Batas Perbatasan antar negara di Kal-Bar adalah:
a.Masalah Tanjung Datok Kab Sambas
Masalah tapal batas di Tanjung Datok yang sebenarnya sampai saat ini masih merupakan salah satu diantara yang dikategorikan Out Standing Boundery Problem (OPB) yang masih dalam perundingan RI-Malaysia, tetapi pihak Malaysia menganggap sudah selesai dan dari pemetaan masalah tapal batas sebenarnya ada lima yang dikatagorikan OPB yakni Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya, D 400 dan Tanjung Datuk dan kelima hal tersebut ada disektor Barat, berkaitan dengan Tanjung Datuk, bahwa patut diketahui, bahwa penduduk yang berada di OPB Tanjung Datuk tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luasnya lebih kurang 4.750 Km2 atau jumlah penduduknya kurang lebih 1.883 jiwa. Terdiri dari dua Dusun, yaitu Dusun Camar Bulan dan Dusun Maludin.
Persoalan OPB Tanjung Datuk sampai saat ini masih dalam proses perundingan di JIM (The Joint Indonesia- Malaysia Boundary Commite On Demaration and Survey Internaional Boundary) antara delegasi Indonesia yang dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri Malaysia.
Persoalan timbul saat ini, bahwa Malaysia mengklaim wilayah Camar Bulan adalah wilayah Malaysia dengan mendasarkan kepada MoU pada Tahun 1975 di Kinabalu (Malaysia) dan 1978 Di Semarang (Indonesia) tentang hasil pengukuran bersama tanah tersebut, namun MoU adalah bersifat sementara atau tidak tuntas atau bisa ditinjau lagi (modus vivendi), jika berdasarkan fakta dan juga dokumen peta, maka MoU yang sifatnya sementara tersebut tidak sesuai dengan Peta Negara Malaysia dan Federated Malay State Survey Tahun 1935, sehingga Indonesia dirugikan 1.449 Ha dan juga bertentangan dengan Pemetaan Kapal pemetaan Belanda van Doorn Tahun 1905 dan 1906 serta Peta Sambas Borneo (N 120-E1098/40 Greenwid, tetapi kemudian Malaysia buru-buru memasukan Outstanding Boundary Problems (OPB) Camar Bulan kedalam Peta Kampung Serabang, Serawak, Malaysia, ada apa dengan trik ini ?.
Di Kecamatan Paloh batas yang dianggap bermasalah oleh Indonesia mulai dari patok A. 86 hingga A 156, namun, hingga pertemuan tahun 2010, Malaysia belum mengakui wilayah tersebut masuk kategori OPB.
Jika kita mengacu hasil penelitian Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UNTAN yang diteliti selama dua tahun, yaitu Tahun 2005 s/d 2007 atas nama Umar Affandi yang merupakan penelitian sejarah hukum tentang perbatasan darat di Kal-Bar, mungkin satu-satunya penelitian yang bisa dijadikan acuan, maka dapat diungkapkan beberapa masalah pokok berkaitan dengan masalah perbatasan darat di Kal-Bar sebagaimana paparan berikut ini.
Penempatan patok pilar SRTP 01 secara sepihak oleh petugas ukur Malaysia di Tanjung Datok secara yuridis memberikan konsekwensi hukum yang merugikan Indonesia, karena pergeseran pada titik kordinat 1 detik garis lintang utara (30,866 meter x 12 Nautical Mile Laut x 1.852 meter = 685.980,799 m² = 68,598 ha di Zone Laut Teritorial), serta implikasinya terhadap border line dangkalan Niger Gosong, dengan demikian langkah pemerintah RI antara lain menyampaikan nota protes kepada Malaysia.
Penyelesaian sengketa atas zone Camar Bulan, Tim JIMBC Indonesia seharusnya dapat meyakinkan pada Tim Malaysia bahwa MoU 1976 di Kucing dan MoU 1978 di Semarang masih berbentuk sebuah kesepakatan dari petugas lapangan dan belum mewakili negara fihak, sebab yang berhak menandatangani perjanjian borderline antar negara adalah kepala negara atau kepala pemerintahan, dengan kata lain MoU 1976 dan 1978 bersifat prematur dalam hukum internasional atau diklasifikasikan sebagai modus vivendi (dapat ditinjau lagi) sehingga dengan demikian negara fihak sebenarnya secara hukum masih harus melakukan identification, rafication, and maintanance.
b.Masalah Digunung Raya Kab Bengkayang
Kasus lain seperti penyelesaian atas sengketa di Gunung Raya wilayah Kabupaten Bengkayang, karena belum di MoU-kan, oleh karena itu Indonesia seyogyanya tetap berpedoman pada Convention Denhag 1928 Pasal 2 terkait dengan adanya masalah sosial pada waktu sebelumnya yang menyetujui zona Gunung Raya menjadi milik Hindia Belanda (saat itu).
c. Masalah Sei Buan Kab Bengkayang
Kemudian penyelesaian atas sengketa di zone Sei Buan wilayah Kabupaten Bengkayang, Indonesia seyogyanya mendasari secara yuridis sebagaimana ketentuan Convention the Hague 1928 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa batas negara dari Gunung Jagoi Pokok Payung pada titik Trianggulasi, maka borderline harus mengikuti alur Sungai Buan dimana sumber mata airnya 50 meter di atas patok pilar dalam arah utara (N, W by N) atau arah barat laut, hal ini sesuai sesuai dengan penentuan garis perbatasan yang menggunakan watershead sesuai Traktat London 1824.
Penyelesaian sengketa zone Batu Aum wilayah Kab. Bengkayang, Indonesia seyogyanya berpedoman pada ketentuan hukum internasional dimana zone sengketa dibagi 2 dengan menarik garis mideline yang membelah menjadi 2. (dua).
Penyelesaian sengketa Borderline di Gunung Rasau pada Pilar Type D.400 wilayah Kab. Bengkayang, Indonesia seyogyanya berpedoman pada hasil pengukuran bersama Tim Pemetaan Indonesia-Malaysia tahun 1978 yang di dalam peta digambarkan garis berwarna merah.
d.Masalah Sei Tekan Kabupaten Sanggau
Issu Kasus Area Formed di Desa Sei Tekam Kec. Sekayam Kab. Sanggau, muncul sebagai akibat dari pemahaman dalam pembacaan peta oleh anggota Satgaspur Yonif 621/Mtg, karena wilayah ini telah disepakati batas negara pada patok pilar type D kodifikasi nomor G.439 Coordinat 6029-9922 s.d G.443 Coordinat 6085-9972 sebagaimana tertuang dalam Peta Dittopad Helai 3326-IV Noyan 1995, dengan demikian permasalahan Sei Tekam telah dapat diselesaikan oleh instansi terkait pada tahun 2007.
e.Masalah Nanga Badau Kab Kapuas Hulu
Isu Exs Kasus Area Formed di Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu seluas 60 ha yang ditanami sawit oleh petani Malaysia, sesuai penelitian Tim Gabungan Korem 121/Abw, Satgaspur Yonif 621/Mtg, Polda Kalbar dan Biro Hukum & HAM Prov. Kalbar dan instansi terkait lainnya awal Juni 2007 termasuk diantaranya adalah penulis hasil penelitian tesis sejarah hukum perbatasan darat (Umar Affandi) selaku mahasiswa magister ilmu hukum UNTAN Pontianak, dilapangan tidak ditemukan bukti syah menurut hukum bahwa fihak Malaysia melanggar batas teritorial RI, dengan demikian Issu Kasus Area Formed Nanga Badau harus segera dihapuskan dari agenda kita.
f. Masalah Puring Kencana Kab Kapuas Hulu
Demikian juga Eks Kasus Area Formed di Kec. Puring kencana Kab. Kapuas Hulu seluas 230 ha, sengketa pertanian lintas batas negara berawal dari perjanjian antara Suku Dayak Iban Serawak dengan Suku Dayak Kantuk Indonesia 1930 ketika Puringkencana masih menjadi wilayah administratif Contolleur van Boven Semitau berdasarkan Gouvernement Besluit Nederlandshe Indie Number 9 (Ind. Staastblad 1895 Number 75) yang disyahkan pejabat Belanda di Den Haag 11 April 1895, kasus ini telah diselesaikan RI – Malaysia, untuk RI diwakili Bupati Kapuas Hulu Jacobus Frans Layang, Malaysia oleh Residen Sriaman Mr. Patric Engkasan tahun 1999.
Berdasarkan pemetaan permasalahan di atas, maka saat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus diprioritaskan adalah menetapkan Undang-undang Batas Negara dan menyelesaikan peta wilayah laut dan darat (dengan memberdayakan peran Dittopad, Dishidros, Pusorta Dephan, Depdagri, Deplu RI dan Instansi terkait lainnya), dan sesegera mungkin mendepositkan data Base koordinat geografi titik-titik garis pangkal (base line and base point) ke lembaga internasional PBB, sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (2) UNCLOS III 1982. Adanya Undang-undang Batas Negara untuk kepastian hukum dan kejelasan pemanfaatan SDA (darat dan laut) dalam rangka kesejahteraan dan untuk keperluan TNI ketika menjaga kedaulatan NKRI.
Yang tetap harus menjadi perhatian semua fihak, jika lima titik out standing boundary problems di Kalbar belum dapat diselesaikan, tentu akan menjadi ganjalan dalam proses legalitas border line tingkat internasional pada lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsekwensinya bahwa Negara fihak secara yuridis belum dapat menerbitkan undang-undang perbatasan, karena undang-undang jika sudah disyahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan, maka undang-undang negara berlaku universal karena terkait dengan kepastian hukum itu sendiri.
Tim JIMBC segera melaksanakan tahapan Penegasan Batas terkait dengan Outr Standing Boundary Problems di Camar Bulan, Batu Aum, Sei Buan, Gunung Raya, patok Pilar D.400 dan terkait dengan penerapan watershed maupun penempatan pilar SRTP 01 secara sepihak oleh petugas ukur Malaysia, dengan demikian kekawatiran masyarakat dan kepastian hukum border line segera terjawab, adapun salah satu tahapan proses ratifikasi : a.Rekon (recce): pencarian garis batas negara dilapangan mengikuti ketentuan watershed di lokasi yang akan di survei dan jika tidak ditemukan watershed, ditempuh dengan pola garis lurus (straigth line). b.Rintisan (clearing): pembersihan jalur pengukuran antara 2 (dua) tempat yang akan ditanam tugu patok pilar batas dengan cara rintisan ataupun penebangan pohon yang menghalang-halangi pekerjaan lapangan. c. Tanam tugu/ patok pilar batas (Boundary Makers Planted): penanaman tugu/ patok pilar batas negara sesuai tempat yang ditentukan bersama. d.Pengukuran situasi (tacheometric):yaitu kegiatan pengukuran untuk mendapatkan data ukur situasi watersheed dengan mengukur arah dan jarak dari patok batas ke arah depan (intersections) dan belakang (resections), juga arah samping kanan dan kiri maksimal sejauh 50 meter. e. Pengukuran poligon (demarcation): pengukuran untuk mendapatkan data arah dan jarak antara 2 (dua) tugu patok batas dengan alat elektronik GPS untuk mendapatkan koordinat dan tinggi tugu patok batas negara yang diukur dalam hitungan meter di atas permukaan air laut.
Setelah lima tahapan dapat diselesaikan oleh Tim JIMB yang perlu segera dilaksanakan oleh Indonesia adalah sosialisasi ”tapal batas”, hal ini menjadi penting jika sebuah kepentingan sudah sangat mendesak apalagi negara tetangga lebih dahulu siap dengan program strategis daerah perbatasan, salah satu kelemahan pembangunan daerah perbatasan adalah sosialisasi program yang berhadapan dengan kepentingan masyarakat perbatasan, oleh karena itu sosialisasi hukum boundary line menjadi sangat penting dilakukan.
Hal-hal yang sering muncul dalam wacana di pemerintahan dan masyarakat bahkan ketika era otonomi daerah ternyata masalahnya bukan persoalan “patok bergeser” tetapi menyangkut kemanfaatan yang terselesaikan secara hukum internasional, disinilah pemahaman tapal batas negara secara hukum menjadi penting untuk disosialisasikan kepada semua fihak termasuk masyarakat perbatasan dan seluruh komponen bangsa, sebab hukum borderline secara materiil (fisik) berwujud patok pilar batas suatu negara yang dijustivy kedalam international rechstaats dan terikat pula oleh 2 public rechtaats sebagai perbandingan 2 system hukum public negara fihak. Dengan demikian negara fihak terikat sebagai obyek materiil hukum internasional dan salah satu fihak tidak boleh mengundurkan diri dari out standing boundary problems.
g.Rekomendasi Penyelesaian Tapal Batas Antar Negara di Kal-Bar
Kemudian rekomendasi penyelesaiannya adalah, bahwa terkait degan persoalan hukum yang tidak di otonomkan, disarankan pemerintah pusat menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang border line sambil menunggu proses hukum internasional yang saat ini masih dalam tahap rangkaian proses ratifikasi, khususnya di 5 (lima) titik out standing boundary problems.
1. Penyelesaian Tanjung Datok
Terkait dengan penempatan patok pilar SRTP 01 oleh petugas ukur Malaysia di Tanjung Dato dan akibat hukum merugikan Indonesia 1 detik garis lintang utara (30,866 meter x 12 nautical mile laut x 1.852 meter), serta implikasinya terhadap border line kawasan dangkalan Niger Gosong, dipandang perlu pemerintah Republik Indonesia segera melakukan nota protes kepada pemerintah kerajaan Malaysia.
2. Penyelesaian Dusun Camar Bulan
Kasus Zone Camar Bulan seluas 1.499 hectoare, solusi penyelesaian menurut penulis dengan pola garis lurus (straigth line) mulai dari patok type A.89 s.d A.156 dengan alasan karena RI telah menguasai secara efektif (Efective Ocupation) sejak 11 Februari 1982 dengan kegiatan pencetakan lahan sawah baru dilokasi tersebut melalui program AMD Manunggal Sosial Sejahtera VII dibawah pimpinan Dansatgas Letkol Czi Suparyatmo Yonzipur 9/ Kostrad sebanyak 200 prajurit, upacara pelepasan oleh Kasad Jenderal TNI Poniman di Darmaga Tanjungpriok Jakarta. Adapun sasaran AMD yang dilaksanakan saat itu adalah: pembuatan jalan rintisan Liku-Sei Bening 36 km dan 74 jembatan, 20 unit Rumah pemukiman baru di Temajok Tanjung Dato, Surau, Gereja, Gedung SD, Puskesmas, penutupan AMD oleh Pangdam XII/Tpr Brijen TNI I.B Sujana.
3. Perlunya Pendelegasian Kewenangan ke Daerah
Perlu diberikan kewenangan khusus kepada Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kal-Bar yang berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan RI yang menunjuk perwakilannya yang berkedudukan di kota Pontianak dan secara khusus membidangi serta mengurus persoalan borderline, dan sebenarnya subtansi persoalannya adalah kurang perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahetaraan masyarakat di Perbatasan dan seringnya perencanaan yang sudah direncanakan matang oleh birokrasi didaerah yang sebenarnya sangat paham persoalan kawasan perbatasan “selalu dirubah-rubah” oleh pejabat-pejabat di pemerintah pusat dan kurang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah Kab di Perbatasan dan dengan Gubernur provinsi Kalimantan Barat sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, inilah “ego sektoral” yang masih menjadi kendala di birokrasi pemerintahan, RI. Sedangkan pemerintah Malaysia karena negara berbentuk federal kebijakan ada diwilayahnya menjadi otonom pemerintah pederal dan sangat memperhatikan kawasan perbatasan dengan segala infra struktur, logikanya jika kawasan perbatasan darat entri pointnya adalah Kecamatan, apakah Pemerintah RI tak bisa membangun satu Kecamatan yang di wilayahnya ada masalah perbatasan, ini jelas tidak masuk akal, bagaimana mungkin menjadi kawasan berbatasan menjadi beranda depan, jika membangun “mercusuar” ditanjung Datok sebagai titik permulaan atau membetulkan patok batas A 1 yang telah rusakpun tak bisa, oleh karena hasil-hasil penelitian perbatasan di Universitas Tanjungpura jangan hanya menjadi “arsip sampah” dan diabaikan oleh pengambil kebijakan sebenarnya sudah setumpuk penelitian dan setumpuk rekomendasi tetapi diabaikan setelah meledak baru semua “kebakaran jenggot dan “panik” sedangkan pihak Malaysia sangat konsen dengan hasil-hasil penelitian akademis dan rencana stretegis pembangunan kawasan perbatasan, akhirnya seperti kata orang Kal-Bar dalam lagu kopi pancung “ka atilah kaulah pek-pek.......!” masihkah pemerintah pusat peduli dengan masyarakat kawasan perbatasan di Kal-Bar yang patoknya masih bermasalah dengan Malaysia atau kita masih berdebat terhadap keseluruhan proses pembangunan di kawasan perbatasan mulai dari perencanaannya – harus dikoordinasikan. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah – siapa atau lembaga apa yang paling pas bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan di atas – apakah Pemerintah Pusat (Departemen Hankam ? Departemen Kehutanan, karena di Dusun Camar Bulan masih utuh hutannya ? Bappenas ? Departemen Dalam Negeri ? dst), atau Pemerintah Daerah, atau swasta ? BUMN – misalnya Perum Perhutani ? – atau ada alternatif lain ? Atau diperlukan pembagian kewenangan yang jelas antara seluruh pelaku pembangunan tersebut pada tingkat pemerintah pusat sehingga daerah tidak dibingungkan dengan berbagai program kawasan perbatasan yang sebenarnya bisa dipadukan antar sektor. Tetapi yang jelas itu semua seperti ”benang kusut”, yang bahkan untuk mencari ujungnya saja sulit – apalagi mencoba menguraikannya, karena begitu banyak konflik kepentingan–atau sebaliknya keengganan mengurus/ bertanggung jawab. However, everything is change but change……
DAFTAR PUSTAKA
Bendavid-Val, Avron, 1983, “Regional and Local Economic Analysis for Practitions”, Preager Publisher, New York.
Dunn, William N, 1981, “An Introduction: Public Policy Analysis”, Prentice Hall, Inc, En
Depkimpraswil,2002, Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara. Jakarta.glewood Cliffs.
Mahbub ul Haq, 1995, Tirai Kemiskinan : Tantangan untuk Dunia Ketiga, Yayasan Obor Indonesia.
Mubyarto, 1991, “Perekonomian Rakyat Kalimantan”, Aitya Media, Yogyakarta.
Mickael Andjioe, 2001, Pengelolaan PPLB Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, http: //www. perbatasan. Com
Moeljarto T., MPA, 1993, Politik Pembangunan, Penerbit PT. Tiara Wacana Yogya.
Pellindou P. Jack A., Ir., MM., 2002. Peningkatan Kerjasama Perbatasan Antar Negara Guna Memperlancar Arus Perdagangan di Daerah Frontier Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Lemhanas. Jakarta.
Pontianak Post, edisi 3 Juli 2002, Sehari, 200 Truk Kayu Ke Serawak via PLB Entikong, Pontiana
Rondinelli, Dennis, 1983, “Applied Methods of Regional Planning : the Urban Functions in Rural Development Approach”, Clark Univer - sity, Worcester.
Sadli, Moh, dan Tjiptoherijanto, Prijono, 1987, “Prespektif Daerah Pembangunan Nasional”, Lembaga Penelitian UI, Jakarta.
Sabarno Hari, 2001, Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan, http: //www. perbatasan.com
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
Keppres No. 44 tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pembangunan Kawasan Perbatasan.
Postingan
22 komentar:
gagasan hukum progresif lahir di tengah tengah kegalauan hukum negara. hukum progresif mengajak bangsa ini untuk meninjau kembali ( Review ) cara cara berhukum di masa lalu, cara berhukum merupakan perpaduan dari berbagai faktor sebagai unsur, antara lain, misi hukum, paradigma yang digunakan, pengetahuan hukum. perundang undangan penggunaan terori tertentu, sampai kepada hal hal yang bersifat keprilakuan dan psikologis, seperti tekat dan kepedulian ( komitmen, keberanian ) Dare, determinasi, empati serta rasa perasaan ( compassion )
salah satu cara berhukum yang sangat merisaukan gagasan hukum progresif adalah yang secar mutlak berpegang pada kata kata atau kalimat dalam teks hukum. cara yang demikian itu merupakan hal yang lazim di golongan komunitas hukum, yaitu yang disebut sebagai menjaga kepastian hukum. hukum adalah teks itu dan tetap seperti itu sebelum di ubah oleh legislatif. cara berhubung tersebut hanya melihat sistem hukum sebagai mesin besar perundang undang yang harus di jalankan. disini penegak hukum sudah menjadi maksimal, ibarat menjalankan teknologi " tekan tombol " para penegak hukum, seperti jaksa, hakim, sudah menjadi sekrup sekrup belaka dari mesin yang besar itu. lebih dari pada itu, maka gaya berhukum dengan tradisi Cifil Law tersebut cenderung kuat untuk menerima hukum sebagai sekema yang final ( finite schame ), bukan sebagai panduan yang progresif, berdeda dengan COMMON LAW yang bertumpu pada pengadilan. hukum adalah sesuatu yang sudah selesai di buat ( oleh Legislatif ). (Geleend,recht,Van Den Bergh, 1980 )dan bukan sesuatu yang setiap kali di buat ( oleh pengadilan. dengan cara berhukum seperti itu menjadi tidak mudah bagi hukum untuk mengikuti dinamika kehidupan cara ini adalah cara berhukum yang mempertahankan status QUO.
hukum progresif ingin mengajak masyarakat untuk memahami betapa keliru menerima hukum sebagai sesuatu status QUO. bahwa hukum yang harus di terapkan " AT ALL COST " hukum adalah sesuatu skema dan suatu sekema final (Finiti Scame). tidak ada cara berhukum yang lain titik hukum progresif mengajak masyarakat untuk melihat kekeliruan tersebut sebagai faktor penting yang menyebabkan kinerja hukum menjadi buruk.
yang pekerjaan rumah pemerintah yang harus di prioritaskan adalah menetapkan UUD batas negara dan menyelesaikan peta wilayah laut dan darat ( dengan memberdayakan peran di Dittopapp, Dishidros,Pusorta,Dephan,Depdagri,Deplu RI dan Isntansi terkait lainnya ) dan segegera mungkin mendepositkan data base koordinat geografi ... garis pangkal ( Base Lin dan Base Poin ) kelembaga internasional PBB, sesuai ketentuan pasal 16 ayat ( 2 ) UNCLOSE 111 1982. adanya UUD batas negara untuk kepastian hukum dan kejelasan pemanfaatan SDA ( darat dan laut ) dalam rangka kesejahteraan dan untuk keperluan TNI ketika menjaga kedaulatan NKRI.
Nim A11111221
Nama R O N I
Dalam konteks ide hukum progresif, maka kita perlu juga untuk meneliti mana-mana sistem yang menghambat atau berpotensi menghambat laju hukum progesif.
Hal yang sebaliknya dapat juga terjadi, yaitu mana kala sistem dan sekalian perangkat lunak telah dirancang dengan progresif, tetapi apa bila sumber daya manusia yang ada tidak progresif, maka kalangan tersebut tak dapat diwujudkan secara optimal.
Namun, seraya berupa membangun sistem yang progresif, langkah yang segera dapat dilakukan adalah menyamakan pelaku-pelaku yang bermental progresif, inilah sesungguhnya yang disana sini terjadi dinegeri kita hakim-hakim, seperti ADI ANDOJO SOETJIPTO BISINAR SIREGAR, BENJAMIN MANGKU DILAGA, serta jaksa seperti BAHARUDIN LOPA adalah contoh pelaku-pelaku yang berani menempatkan diri diluar sistem sistem yang ada, dengan risiko yang kita semua sudah tahu. lopa bahkan sampai masuk kotak-kotak sebagai staf ahli menteri, sebelum kemudian di " rehabilitasi " menjadi jaksa agung. Sedikit cahaya terang tidak hanya bersinar dipusat jakarta da hanya dimonopoli oleh pelaku-pelaku besar, tetapi juga ditingkat lokal dan oleh orang-orang kecil.
Sistem hukum yang progresif pada intinya adalah sistem yang mampu membebaskan fikiran dan kekuatan progresif dalam hukum bukan malah menghambat dan membelenggu. Hukum tag dapat hanya memikirkan urusanya sendiri tanpa memahami dan menyadari bahwa dia tekanan dalam struktur politik tertentu.
Penyelesaian sengketa atas zone camar bulan, tim JIMBC Indonesia seharusnya dapat meyakinkan pada tim malaysia bahwa moll 1975 di KIBABALU, MOLL 1976 di KUCING, dan MOLL 1978 di SEMARANG masih berbentuk sebuah kesepakatan dari petugas lapangan dan belum mewakili negara pihak, sebab yang berhak menanda tangani perjanjian borderline antar negara adalah kepala negara atau kepala pemerintah, dengan kata lain MOLL 1975,1976, dan 1978 bersifat prematur dalam hukum internasional atau diklasifikasikan sebagai modus vivendi ( dapat ditinjau lagi) sehingga dengan pemikiran negara pihak sebenarnya secara hukum masih harus melakukan identification, rafication, and maintance, namun yang selaras dengan peta malaysia maupun peta inggris dan belanda adalah peta yang mengacu MOLL 1976.
Nama : M.Hamdani
Nim : A 11111217
pengantar
pemikiran tentang hukum progresif di negara kita di populerkan oleh almarhum prof.dr.sajipto raharjo, S.H sejak 2002. Pemikiran hukum progresif tersebut beliau tuangkan di berbagai tulisan lepas, artikel maupun di jadikan bahan kuliah dan diskusi pada program ilmu hukum undip sampai tahun 2010.
Latar belakang lahirnya pemikiran hukum progresif tidak lain akibat banyaknya persoalan yang melanda penegak hukum indonesia yang tidak pernah tuntas. disebabkan semua element masyarakat tidak berani untuk keluar dari trasidi penegak aturan perundang - undangan atau masih menganut legisme. hukum bukanlah semata - mata ruang hampa yang steril dari konsep - konsep non hukum. hukum juga harus di lihat dari perspektif sosial, perlikau yang senyatanya dapat di terima bagi insan yang ada di dalamnya.
saat ini dunia hukum indonesia memasuki penyakit kronis yaitu corat marut sedangkan pada tataran konstitusional UUD negara Indonesia menyatakan secara tegas Indonesia adalah negara berdasarkan hukum negara berdemokrasi, dengan faham konstitusionalisme dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
namun dalam realita masyarakat hukum mengalami sebuah masalah krusial atau bisa di katakan penyakit pada tahapan kronis. sehingga yang mengabulkan dari makna hukum tersebut. hukum hanya di jadikan untuk melindungi kepentingan - kepentingan tertentu dan hukum di jadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan - tindakan yang menistakan nilai - nilai keadilan di tengah masyarakat. hukum memandang hukum sama dengan peraturan perundang undangan tertulis.
demikan juga ketika kita melihat hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan 2 buah sisi mata uang tidak dapat di pisahkan. hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum seperti macan ompong namun untuk mendapatkan keadilan harus melalui prosedur yang tidak adil. sehingga hukum menjadi momot yang menakutkan bagi masyarakat.
sehingga hukum hanya di pahamidalam arti yang sangat sempit, hukum - hukum yang di lahirkan berkarakter ORTODOKS. reformasi yang telah membawa pola kehidupan bernegara yang lebih demokrasi, dan hal ini juga membawa perubahan sistem hukum yang ada dari model tertutup hingga menjadi model terbuka dengan lebih mengedepankan keadilan ditengah masyarakat dari pada keadilan yang diberikan oleh penguasa.
untuk memahami ini perlu pemahaman apa sebenarnya hukum negara? mengapa karena analisi hukum negara menjadikan nagara sebagai analisis sentral tetapi berdimensi hukum olehkarna itu pemahamannya tidak bisa kasial tetapi( sepenggal ) tetapi holistik ( menyeluruh ).
negara yang kita hadapi saat ini sudah simpang siur, seperti halnya batas negara yang sekarang terjadi. masalah di kecamatan Camar Bulan dan Tanjung Datok sepertinya negara kebaran jenggot lagi seperti Sepadan dan Digitan.
pada pasal 1 angka 6 UU No.43 tahun 2008 menyatakan : " kawasan perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
berdasarkan definisi pasal 1 angka 6 UU No. 43 tahun 2008 bahwa batas wilayah negara di darat adalah kecamatan, jika kita kaitkan dengan kasus Dusun Camar Bulan yang menjadi masalah saat ini makan Dusun Camat Bulan adalah termasuk wilayah Desa Temajo Kecamatan Palo yang berada di Tanjong Datok berdasarkan MoU 1976 adalah NKRI 1978.
saat ini menjadi problem yang mencuat ke permukaan berkaitan dengan kasus Tapal Batas di Kal-Bar di kategorikan Out Standing Boundery Problem ( OPB ) sebenarnya ada 5, yakni Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya, D 400, dan Tanjung Datok. dan kelima hal tersebut ada di sektor barat Kal-Bar dan berkaitan dengan Tanjung Datok.
Jadi saat apa tindakan pemerintah pusat sekarang ini.apakah hal ini bisa diatasi ?kalau indonesia merasa bakal menang di mahkamah internasional saya berdoa moga kita menang berdasarkan mOu 1976.saya pribadi berpendapat moga kedepan nya oknum terkait berubah atas tindakan yang tidak terpuji..
Nama: Wanda
Nim : A 11111134
NAMA : Florens Noprianto
NIM : A01109038
pembahasaan yang di bahas sangat menarik,yaitu tentang hubungan antar daerah dan negara...
soal point ke 1 yaitu : Hubungan pusat di Bidang Pengeloaan Perbatasan :
itu sebenar'y dari pemerintah tuggas penjaga dan penggolahan perbatasan harus d tinggkat'kn...
soal'y negara tetangga yaitu malaysia bisa saja mengambil kekayaan atau SDA Indonesia kusus'y kalimantan,tapi fisi dan misi untuk mencapai kempat tujuan tersebut,kalau bisa tercapai...
ekonomi negara pasti bisa lebih bertambah,dan pembangunan bisa lebih meninggkat atau maju....
point ke 2 :
Hubungan Pusat Dilihat Dari Kewenangan Daerah dalam Perumusan PERDA :
menurut saya kewenangan daerah dan pusat harus saling bekerja sama...
karena tinggkat laju pertumbuhan penduduk bisa menurun'kn ekonomi negara dan tinggkat kemiskinan bisa semangkit tinggi,karena lapangan pekerjaan jumlah'y terbatas...
dan sesuai dgan PERDA harus d taati dan d junjung tinggi,jgn d langar dan harus bersifat profesional dlam PERDA....
point ke 3 :
Hubungan Pusat dan daerah Pengelolaan SDA :
menurut saya kalau pemerintah hanya bisa berniat yg baik untuk SDA dan SDM kita,saya kira gak bakal bisa membaik SDA dan SDM kalau tidak d lakukan....
contoh di lakukan reboisasi d mana2,kalau masyarakat'y masih saja suka menebang pohon sama saja atau pembangunan yg tidak bisa melihat lahan yg sudah semangkin sedikit mengakibat'kn tingkat bencana alam meninggkat walau pun pembangunan jga meninggkat tapi SDA kita semangkin menipis dan nilai ekonomi kita semangkin jga semangkin menurun...
tugas pemerintah untuk menindak lanjuti hal tersebut,karena pertumbuhan manusia yg smangkin hari smangin meninggkat pula...
pd dasar'y hukum d indonesia pa saat ini memang mengalami pasang surut dan naik secara bergantian,pd saat ni hukum d indonesia benar2 sangat memperihatin'kn,d karna'kn sefat'y sekarang bisa memihak,muncul'y pemikiran hukum rogesif adalah keprihatinan soekarno hatta,bagai mana tidak sedih melihat negara kitaini adalah negara hukum
apa yg telah terjadi d negri kita sekarang ini benar2 sanggat menyedih'kn apa yg menyebab'kn semua ini terjadi,satu un pertanyaan itu tidak pernah terjawab.
mengapa hukum saat ini harus bergeser kepemikiran hukum positif?
d indonesia sekarang bukan lagi berlaku untuk mengatur masyarakat sebagaimana fungsinya melainkand jadikan sebagai tempat atau media untuk saling menjatuh'kn dan melakukan nilai2 keadilan dari pd pembebasan diri dari tipe cara berpikir asas dan teori hukum legalistik...
kalau menurut saya sekarang saat'y d indonesia pada khasusnya mengalami perubahan dan sesuai fungsinya dan membuat hukum d pandang telak d mata masyarakat,apalagi saat sekarang ini hukum sedang mengalami sebuah masalah besar di realita masyarakat saat sekarang hukum hanya d jadi'kan alat untuk tindakan - tindakan pemikiran kita yg tdk bertanggung jawabdan hukum sekarang hanya melindungi org2 penting dan berekonomi tinggi.
tralu banyak kaitan'y sampai2 hal ini berkaitan dgn pembanggunan ekonomi kebijakan - kebijakan yg d keluarkan pemerintah salah dan tidak memperhatikan kondisi keadaan masyarakat saat ini berdasar'kn uraian dari artikel yg saya baca d atas sekali bahwa hukum progesif memiliki kreakteristik yg membedakan dgn yg lain mempunyai tuntutan yg baik yaitu inggin mengantar'kn kehidupan masyarakat k arah atau k adaan yg adil dan setara hidup demi saling menghargai satu sama lain itulah yg lebih penting....
bapak ganteng
Pernyataan-pernyataan bermunculan di sekitar apa yang secara konkrit dilakukan oleh hukum-hukum progresif. Berdasarkan hal-hal artikel itu diberi judul “ARSENAL HUKUM PROGRESIF” harapan rakyat terhadap hukum sebagai sang juru penolong makin melambung tinggi. Supremasi hukum sudah di anggap sebagai obat mujarab bagi semua persoalan, harapan tersebut sangat membebani hukum untuk menggapai hasil sebagaimana hasil moral hukum progresif ingin mendorong agar cara hidup kita berhukum dan tidak pernah mengenal waktu untuk berhenti.
Kesimpulan yang dapat di tarik adalah bahwa terdapat kesalahan dalam cara bangsa ini berhukum. Salah satu cara berhukum yang sangat merisaukan gagasan hukum progresif adalah yang secara mutlak berpegang pada kata-kata atau kalimat dalam teks hukum. Cara demikian itu merupakan hal yang di lazimkan di kalangan komunitas hukum. Cara berhukum itu tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga syarat kenuranian atau compassion. Kendati hukum progresif sangat menekan pada prilaku nyata dari para aktor hukum.
Seperti hal yang saya lihat sekarang ini yang di hadapi indonesia sekarang, jika kita mengacu pada hasil penelitian Universitas Tanjung Pura Pontianak kal-Bar bersama DPD dan program kemitraan UNTAN dan UNDIP, bahwa penempatan pilar SRTP 01 atau Patok A1 secara sepihak oleh petugas ukur Malaysia di Tanjung Datok, maka secara yuridis memberikan konsekuensi hukum yang merugikan Indonesia. Karena pergeseran pada titik koordinat 1 detik lintang utara ( 30.866 m x 12 nautical mile laut x 1.852 meter = 685.980.799 meter persegi = 68.598 hektar di zone laut teritorial ) serta implikasinya terhadap border line dangkalan niger gosong. Dengan demikian langkah pemerintah RI seharusnya menyampaikan nota protes kepada Malaysia sebagaimana data-data yang ada. Semoga pemerintah dapat bertindak tegas!!!!!!!
Nama : Nazilajan
Nim : A11111102
Nama : Gilbertus Rakngaramuyatn
Nim : A01111234
Hukum di indonesia sekarang sangat tidak beraturan dan sangat memprihatinkan,hal ini disebabkan karena adanya oknum-oknum yang tak bertanggung jawab dengan tugasnya masing atau malah menjadikan bisnis pribadi untuk mendapatkan harta atau gelar yang di dapat dengan cara yang salah,padahal negara indonesia belandasakan UUD 1945 dan pancasila yang mencakup dasar-dasar negara kesatuan republik indonesia juga pancasila yang menjadi lambang negara yang berisikan sila-sila bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Dan hal ini yang membuat satjipto raharjo mengkritik hukum modern yang mengubah tatanan sosial juga pola pikir masyarakat,dan timbullah pendapat bahwa hukum saat ini harus progresif karena keprihatihan satjipto raharjo terhadap hukum di indonesia saat ini penegakan hukum yang tidak pernah tuntas. menurut saya hukum di indonesia saat ini sudah sangat kacau karena pola pikir masyarakat yang berbeda beda dan juga sering kita temukan kasus para petinggi atau pihak yang ikut mengatur hukum di indonesia juga terlibat dalam kasus penyuapan atau korupsi juga hal-hal yang merugikan negara. contohnya di kalimantan sendiri kasus yang sering terjadi dengan negara tetangga Malaysia,patok batas yang bergeser atau malah bertambah di wilayah indonesia dan sangat merugikan indonesia,padahal pemerintahan telah menyediakan dana yang sangat besar untuk membuat patok batas negara dengan bersifat permanen atau tidak bisa di rubah tapi malah di buat patok batas negara yang mudah di pindah- pindah dengan hanya di cabut saja. kasus yang baru terjadi seperti perbatasan sambas dimana indonesia sebenarnya kerugian ribuan hektar tanah atau hutan yang masih asli dan sangat lebat. hal ini juga di sebabkan oleh kelalaian pemerintah menegakkan hukum,atau oknum-oknum tertentu hanya dengan di suap dengan uang yang jumlahnya tidak terlalu besar negara lain bisa seenaknya masuk ke wilayah NKRI umtuk mengambil hasil SDA dari negara kita atau Indonesia kini beratut kembali dalam masalah,tiba-tiba saja Indonesia dikejutkan dengan pemberitaan bahwa wilayah Indonesia di Kalimantan Barat,tepatnya di Dusun Camar Bulan, wilayah desa Temajuk dan Tanjung Tatu, Kabupaten Sambas telah dikuasai oleh Malaysia berdasarkan MOU 1976 adalah NKRI 1978. Sekarang ini daerah itu sedang menjadi kontroversi setelah terungkap dari dokumen rahasia tentang perbatasan Indonesia- Malaysia. Padahal peta perbatasan yang sebenarnya adalah tahun 1976 tapi yang dikaitkan dengan kasus ini adalah peta perbatasan 1978 pemerintah memang menanggapi hal ini tetapi tidak secara serius karena banyak hal yang masih janggal dan tidak di ungkit dalam hal ini bukankah pemerintah kita yang telah lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjaga perbatasan negara. Pada pasal 1 no 6 UU No.43 tahun 2008 menyatakan bahwa "kawasan perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara di darat,kawasan perbatasan berada di kecamatan." disana masih banyak tanah-tanah kosong yang dapat di jadikan kecamatan,hal harusnya dilakukan pemerithan adalah membangun beberapa kecamatan di wilayah daerah perbatasan.
mohon pemerintah segera menindaklanjuti hal ini,apabila disepelekan NKRI akan kerugian Ribuan hektar hutan di wilayah perbatasan. kegagalan mengelola perbatasan harus menjadi pelajaran bagi pemerintah, dan jangan sering kali menggunakan isu perbatasan menjadi komoditas politik. Jika masyarakat perbatasan sejahtera,maka penduduk di sekitar daerah perbatasan agan segan terhadap tindak lanjut dari pemerintah dan permasalahan perbatasan tidak akan muncul lagi.
Nama:Thomas Viter Dango
Nim :A01109039
Pada dasar nya hukum di Indonesia sangat lah lemah,pada kenyataan nya hukum di Indonesia tidak memberikan rasa adil kepada masyarakat kecil dan hukum dapat di beli dengan uang.Hukum seharus nya bersifat memaksa,mengatur,dan mengikat tetapi tetap saja banyak orang melanggar nya.
Sehingga munculnya pemikiran hukum progresif karena keprihatinan seorang prof.dr.sajipto raharjo, S.H.
Sekarang pemerintah mendapat masalah dengan batas wilayah negara,banyak sekali wilayah negara yg di ambil oleh negara lain khusus nya negara tetangga.Mereka mengabil hasil hutan dan laut kita.Indonesia kaya akan hasil alam dan negara kita sendiri tidak bisa memanfaatkan nya sehingga negara lain yg memanfaat kan kelemahan kita tersebut.Kita tidak sadar bahwa hasil alam kita yg luas tersebut telah di curi oleh negara lain.
PADA pasal 1 angka 6 UU No 43 Tahun 2008 menyatakan: “Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 6 UU No 43 Tahun 2008 bahwa batas wilayah negara di darat, adalah berada di Kecamatan, jika kita kaitkan dengan kasus Dusun Camar Bulan yang menjadi permasalahan saat ini, maka Dusun Camar Bulan adalah termasuk wilayah Kecamatan Paloh yang berada di Tanjung Datuk.
Persoalan timbul saat ini bahwa Malaysia mengklaim wilayah Camar Bulan adalah wilayah Malaysia dengan mendasarkan kepada MoU pada Tahun 1975 di Kinabalu (Malaysia) dan 1978 di Semarang (Indonesia) tentang hasil pengukuran bersama tanah tersebut.
Tugas pemerintah yang harus diprioritaskan adalah menetapkan Undang-undang Batas Negara dan menyelesaikan peta wilayah laut dan darat.
Masyarakat perbatasan juga berharap kepada pemerintah agar memperhatikan kehidupan mereka yang terpencil,karena banyak sekali masyarakat di sana yang tidak sekolah dan hidup dengan kemiskinan.
Semoga para pejabat tidak hanya menebar jani kepada mereka pada saat pemilu dan dapat menyelesaikan permasalahan mengenai batas wilayah negara kita dengan negara lain.
Pernyataan-pernyataan bermunculan di sekitar apa yang secara konkrit dilakukan oleh hukum-hukum progresif. Berdasarkan hal-hal artikel itu diberi judul “ARSENAL HUKUM PROGRESIF” harapan rakyat terhadap hukum sebagai sang juru penolong makin melambung tinggi. Supremasi hukum sudah di anggap sebagai obat mujarab bagi semua persoalan, harapan tersebut sangat membebani hukum untuk menggapai hasil sebagaimana hasil moral hukum progresif ingin mendorong agar cara hidup kita berhukum dan tidak pernah mengenal waktu untuk berhenti.
Hukum progresif membangun negara hukum yang berhati nurani.
Dalam bernegara hukum, yang utama adalah kultur. Kultur yang di maksud adalah kultur pembahagiaan rakyat. Keadaan tersebut dapat dicapai apabila kita tidak berkutat pada “the legal structure of the state” melainkan harus lebih mengutamakan ” a state with concience”. Dalam bentuk pertanyaan, hal tersebut akan berbunyi : “Bernegara hukum untuk apa?” dan di jawab dengan: “Bernegara untuk membahagiakan rakyat.”
Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual.
Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (rule bound), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.
Hukum progresif itu merobohkan, mengganti dan membebaskan.
Hukum progresif menolak sikap status quo dan submisif. Sikap status quo menyebabkan kita tidak berani melakukan perubahan dan menganggap doktrin sebagai sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap demikian hanya merujuk kepada maksim “Rakyat untuk hukum
NAMA : ARIN ISROMIANTI
NIM: A11111151
Semua aspek yang berhubungan dengan hukum progresif dapat dipadatkan ke dalam konsep progresivisme. Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme itu.
Kata-kata kunci tersebut antara lain adalah:
Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
Pada hakikatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukumnya. Hukum bukan raja tetapi sekadar alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa, “suatu karekteristik penting dari hukum progresif adalah wataknya yang menolak keadaan status-quois, apabila keadaan tersebut menuimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat. Watak tersebut membawa hukum progresif kepada perlawanan dan pemberontakan yang akhirnya berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum”[7].
Jika dalam konsepsi hukum progeressif (yang mulai menjadi diskursus penting sejak awal tahun 2000-an), ditekankan pentingnya meninjau kembali posisi sistem hukum nasional kita, tentu tidaklah terasa cukup untuk membangun akses keadilan secara utuh kepada masyarakat. Hukum memang harus kita sepakati sebagai sesuatu yang harus berubah, baik dalam teks maupun konteks penerapannya. Akan tetapi tuntutan perubahan ini harus disertai dengan pola hukum yang memihak kepada kepentingan kelas social mayoritas dalam masyarakat. Mayoritas bukan dalam makna kuantitas ras, suku dan keagamaan, namun mayoritas dalam makna kelas social sebagaimana penjelasan dibagian awal sebelumnya.
NAMA: ERVIND DHISTIRA YUDHA
NIM:A11111173
Satu pemikiran ilmiah lazimnya berangkat dari persoalan (problem). Archie Bahm (1986: 6) menegaskan bahwa titik tolak penting dalam penelitian ilmiah ialah problem. Satu penelitian ilmiah bertitik tolak dari permasalahan tertentu yang menarik untuk dipecahkan oleh seorang peneliti atau ilmuwan. Masalah bisa ditemukan dalam berbagai literatur atau kepustakaan yang dibaca, sehingga melahirkan rasa ingin tahu (curiousity) yang lebih besar terhadap satu pokok persoalan. Masalah juga bisa ditemukan melalui diskusi, baik yang sifatnya ringan maupun yang berat atau ketat ilmiah sehingga mengundang rasa ingin tahu atas satu fokus permasalahan. Bisa jadi masalah penelitian berawal dari pengalaman hidup sehari-hari, perihal yang dipandang biasa (ordinary) oleh orang awam bisa menjadi gagasan ilmiah di kalangan para ilmuwan. Kadangkala permasalahan bisa muncul dalam bentuk intuitif, yakni kilatan pengetahuan yang muncul dalam diri seseorang secara spontan, tanpa direncanakan terlebih dahulu. Acapkali permasalahan timbul lantaran teori yang ada dipandang tak mampu memecahkan–minimal tidak memuaskan—problem kongkret di masyarakat. Demikian pula halnya dalam hukum progresif, hal terakhir inilah yang paling menonjol ketika teori hukum yang ada dipandang tidak lagi memadai untuk mengatasi problem hukum di masyarakat.
Salah satu problem hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sulit untuk diatasi adalah korupsi. Magnis Suseno, salah seorang pakar Filsafat Sosial, menengarai bahwa korupsi tidak berkurang pasca kejatuhan Orde Baru, karena sewaktu Soeharto berkuasa ia masih mampu mendisiplinkan para bawahannya. Namun ketika Soeharto jatuh, sifat asli mereka semakin kelihatan. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan menggunakan kesempatan untuk merampok harta negara sebanyak mungkin (Magnis-Suseno, 2003).
Satjipto Rahardjo (2004) menegaskan bahwa tindakan pro-aktif aparat kejaksaan untuk mengungkap kasus korupsi sangat dinantikan masyarakat. Selain membutuhkan jaksa yang berani, Indonesia juga membutuhkan penegakan hukum yang progresif. Tuntutan kebutuhan akan hukum progresif sebagaimana yang ditengarai oleh Satjipto Rahardjo berangkat dari kekecewaan masyarakat atas ketidakmampuan aparat hukum untuk meminimalisasikan tinmdak pidana korupsi yang dijuluki sebagai extra ordinary crime (Yudoyono, 2005). Muladi bahkan melihat korupsi tidak lagi sebagai local matter tetapi sudah merupakan fenomena transnasional yang dapat mempengaruhi kehidupan internasional, sehingga dibutuhkan kerja sama internasional untuk mengendalikannya secara komprehensif dan multidisipliner (Muladi, 2004). Bayangkan saja tokoh masyarakat yang juga ilmuwan profesional seperti panitia KPU saja terlibat dalam masalah korupsi. Anggota DPR yang dianggap mampu mewakili aspirasi rakyat, malah melukai hati rakyat dengan perilaku korupsi.
Kebutuhan akan hukum progresif dengan pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner merupakan kata kunci untuk memahami asumsi yang ada di balik hukum progresif itu sendiri. Paling tidak ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan dalam hukum progresif. Pertama, Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Kalau terjadi permasalahan di bidang hukum, maka hukum harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Kedua, Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, melainkan dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making) (Satjipto Rahardjo, 2005).
NAMA:HARITS RACHMANTO
NIM:A11111152
Gagasan hukum progresif lahir dari keresahan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Demikian pula, bahwa kehadiran dari gagasan hukum progresif lahir sebagai koreksi terhadap kelemahan hukum modern yang kerap meminggirkan keadilan sejati. Secara moral, Hukum progresif menghendaki agar cara berhukum tidak mengikuti model status quo, melainkan secara aktif mencari dan menemukan avenues baru sehingga manfaat kehadiran hukum dalam masyarakat lebih meningkat. Oleh karena itu, hukum progresif sangat setuju dengan pikiran-pikiran kreatif dan inovatif dalam hukum untuk menembus kebuntuan dan kemandegan. (Satjipto Raharjo; 2009)
Hukum Progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo berarti mempertahankan segalanya, dan hukum adalah tolak ukur untuk semuanya. Pandangan status quo itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sehingga sekali undang-undang menyatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu. Status quo yang dipertahankan lewat asas kepastian hukum tidak hanya membekukan hukum, tetapi juga berpotensi besar membekukan masyarakat.
dari penjelasan d ats dapat kita telaah bahwa Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum. Perilaku di sini dipengaruhi oleh pengembangan pendidikan hukum
nama:istiqomah
nim :a11111205
Gagasan progresif diharapkan dapat membantu kita keluar dari kungkungan cara berhukum yang sudah dianggap baku. Dengan hukum progresif maka hukum akan kembali kepada fitrahnya bahwa hukum adalah untuk manusia. Tentu saja dengan kesediaan untuk membebaskan diri dari paham status quo, sehingga suatu saat cara berhukum progresif ini secara otomatis akan melahirkan penegakan hukum progresif dimana berhukum tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal
Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum. Perilaku di sini dipengaruhi oleh pengembangan pendidikan hukum. Selama ini pendidikan hukum lebih menekankan penguasaan terhadap perundang-undangan yang berakibat terpinggirnya manusia dari dan perbuatannya di dalam hukum. Faktor manusia dalam hukum sudah terlalu lama diabaikan untuk member tempat kepada hukum. Ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu. Manusia-manusialah yang berperan lebih penting.
dari penjelasan di atas termasuk kedalam metode yuridis politis berdasarkan sinergisitas anatra hukum dan politik.berdasarkan pendekatan kajian ilmu negara termasuk dalam pendekatan yuridis politis mengkaji anlisis kualitatif dengan ilmu hukum terapan, yaitu di bantu dengan disiplin ilmu politik atau kenegaraan.
NAMA:CAHAYA WULAN DARI
NIM: A11111234
NAMA :JULIO LANO BADAMA
NIM :A11109225
Ilmu hukum progresif adalah tipe ilmu yang selalu gelisah melakukan gema pencarian, pembebasan dan pencerahan. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making). Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdi kepada manusia. Ia terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Setiap tahap dalam perjalan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang di lakukan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Hukum tidak pernah bisa meminggirkan sama sekali kekuatan-kekuatan otonom masyarakat untuk mengatur ketertibannya sendiri. kekuatan-kekuatan tersebut akan selalu ada, sekalipun dalam bentuk terpendam (laten). Pada saat-saat tertentu ia akan muncul dan mengambil alih pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh hukum negara. Maka, sebaliknya memang hukum itu dibiarkan mengalir saja.
Berbicara soal batas wilayah yang memisahkan satu negara dengan negara lain merupakan permasalahan yang sangat konflek sekali. Tidak jarang hanpir disetiap negara sering terjadi konflik antar negara lebih banyak terpokus pada persoalan perbatasan. Pada peraturan dan perundangan-undangan Dewan Kaamanan PBB tentang pengaturan dan kesepakatan perbatasan wilayah negara di dunia menyebutkan bahwa perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional.
Pengamat militer Muhadjir Effendy menyebut, masalah tapal batas negara di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Serawak dan Sabah, Malaysia bukan hanya tanggung jawabnya TNI. Permasalahan itu murni menjadi porsi pemerintah yang tak kunjung mampu menyelesaikan persoalan sengketa perbatasan. Menurut Muhadjir, Tentara Diraja Malaysia berani masuk ke wilayah Indonesia dengan alasan daerah itu merupakan wilayah Malaysia disebabkan kekuatan militer Indonesia dipandang remeh. Karena itu, sangat mungkin terjadi pencaplokan wilayah di Dusun Tanjung Datu dan Camar Bulan yang mengakibatkan ribuan hektare tanah kita terampas. "TNI kurang punya detterent effect (daya gertak) terhadap negara tetangga, sehingga mereka berani menyerobot wilayah kita," ujar Muhadjir ketika dihubungi Republika
Seharusnya Pemerintah segera bersikap atas temuan Komisi I DPR soal dugaan pencaplokan wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, oleh Malaysia. Seharusnya juga, kasus Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran berharga buat pemerintah. Menurut saya, permasalahan tapal batas adalah hal yang penting dan tidak bisa dianggap remeh. Apalagi menurut informasi yang ada, di kedua wilayah tersebut fasilitas layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur jalan sangat berkekurangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Di sisi lain, masyarakat juga harus mempercayakan seluruhnya kepada pemerintah untuk mengatasi hal ini. Momentum seperti inilah yang bisa terus menjaga nasionalisme dan persatuan bangsa kita, dengan catatan jangan sekali-sekali gegabah menghadapi persoalan seperti ini
NIM :A11111218
Nama :Shinta dewi
pada artikel di atas yang membahas tentang tapal batas suatu negara dimana mempunyai arti sebagai menjaga keutuhan wilayah negara itu sendiri khususnya NKRI. dimana sangat jelas perbedaan antara daerah perbatasan di Indonesia dengan perbatasan negara Tetangga yang sangat mencolok, seharusnya setiap elemen baik masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat turut campur tangan membantu menjaga kedaulatan suatu negara, akan tetapi yang jadi permsalahannya adalah kurangnya perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan hal itu menyebabkan daerah perbatasan menjadi daerah yang tertinggal pembangunannya di bandingkan dengan daerah lain, sehingga sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh masyarakat yang berdiam di daerah perbatasan merasa tidak terpenuhi karena tidak di perhatikan, merekapun jadi enggan untuk turut berperan serta dalam menjaga kedaulatan negara NKRI.
Akibat dari kurangnya sarana dan prasana baik itu di bidang transportasi, ekonomi, keamanan, SDA dan pendidikan akhirnya kepedulian akan kedaulatan negaranya sendiri mereka abaikan seakan akan mereka tidak mau tahu hal tersebut, dengan tidak adanya transportasi yang nyaman bagi masyarakat daerah perbatasan dan jarak tempuh yang jauh menyebabkan harga barang dari negara sendiri menjadi lebih mahal di bandingkan negara tetangga yang lebih berkembang dengan transportasi yang jauh lebih baik dan berdampingan dengan daerah perbatasan, akibat nya banyak yang lebih memilih menyelundupkan barang dari negara tetangga yang lebih mudah meraka dapatkan, sekuat apapun pemerintah daerah dan pemerinah pusat melakukan sosialisasi tentang kedaulatan NKRI itu tidak akan mengubah sudut pandang mereka, karena minimnya sarana dan prasarana termasuk pendidikan, yang berakibat pada sudut padang masyarakat akan apa itu kedaulatan suatu Negara, dan kitapun tidak dapat menyalahkan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, kenapa hal tersebut bisa terjadi karena masyarkat daerah perbatasan lebih menggunakan bahasa perut di bandingkan dengan bahasa pendidikan untuk bertahan hidup akibat mahalnya barang baik berupa logistik.
jika tidak adanya pembenahan dan perhatian dari pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terutama di bidang keamanan, dimana personil yang di butuhkan masih jauh dari kata cukup untuk menjaga daerah perbatasan yang sangat luas dan patok patok perabatasan, akibatnya banyak patok patok negara yang di pindahkan dari tempat semula, dan memudahkan keluar masuknya barang-barang dari negara tetangga tanpa izin yang hal ini di sebabkan kurangnya personil untuk mengamankan perbatasan, seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat bekerjasama mencari solusi dan memantau langsung untuk lebih jelasnya seperti apa keadaan dilapangan sehingga meraka bisa mencari solusi pemecahan dalam permasalahan tersebut, karena apabila tidak adanya ketegasan dan tindakan nyata yang di lakukan tidak menutup kemungkin negara akan di rugikan hilangnya sedikit demi sedikit wilayah kedaulatan NKRI karena tidak ada perhatian serius yang di iringi dengan tindakan nyata dan Tegas.
Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (transnational crimes). Kondisi umum daerah perbatasan dapat dilihat dari aspek Pancagatra yaitu :
Aspek Ideologi.
Aspek Politik
Aspek Ekonomi.
Aspek Sosial Budaya
Penanganan perbatasan selama ini memang belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Lebih memprihatinkan lagi keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan negara, seperti lepas dari perhatian dimana penanganan masalah daerah batas negara menjadi domain pemerintah pusat saja, pemerintah daerahpun menyampaikan keluhannya, karena merasa tidak pernah diajak serta masyarakatnya tidak mendapat perhatian. Merekapun bertanya siapa yang bertanggung jawab dalam membina masyarakat di perbatasan ? Siapa yang harus menyediakan, memelihara infrastruktur di daerah perbatasan, terutama daerah yang sulit dijangkau, sementara mereka tidak tahu dimana batas-batas fisik negaranya ?
Kenyataan di lapangan ditemukan banyak kebijakan yang tidak saling mendukung dan/atau kurang sinkron satu sama lain. Dalam hal ini, masalah koordinasi yang kurang mantap dan terpadu menjadi sangat perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan, sebagaimana hendaknya melibatkan banyak instansi (Departemen/LPND), baik instansi terkait di tingkat pusat maupun antar instansi pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, belum terkoordinasinya pengembangan kawasan perbatasan antar negara dengan kerjasama ekonomi sub regional, seperti yang ditemui pada wilayah perbatasan antara Malaysia Timur dengan Kalimantan dengan KK Sosek Malindo dan BIMP-EAGAnya, serta dengan rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sanggau di Kalimantan Barat dan KAPET SASAMBA di Kalimantan Timur yang secara konseptual dan operasional perlu diarahkan dan dirancang untuk menumbuhkan daya saing, kompabilitas dan komplementaritas dengan wilayah mitranya yang ada di negara tetangga.
Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penangannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada didarah perbatasan apabila tidak dikelola akan mem-punyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan yang timbul sering dikarenakan adanya kesan jenjang sosial di dalam masyarakat, hal semacam inilah yang perlu untuk dihindari terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan. Pena-nganan yang mungkin dilakukan adalah secara adat, tetapi apabila sudah menyangkut stabilitas dan keamanan nasional maka hal tersebut akan menjadi urusan pemerintah.
Hidayatullah
NIM A11111184
Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (transnational crimes). Kondisi umum daerah perbatasan dapat dilihat dari aspek Pancagatra yaitu
Aspek Ideologi.
Aspek Politik
Aspek Ekonomi.
Aspek Sosial Budaya
Penanganan perbatasan selama ini memang belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Lebih memprihatinkan lagi keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan negara, seperti lepas dari perhatian dimana penanganan masalah daerah batas negara menjadi domain pemerintah pusat saja, pemerintah daerahpun menyampaikan keluhannya, karena merasa tidak pernah diajak serta masyarakatnya tidak mendapat perhatian. Merekapun bertanya siapa yang bertanggung jawab dalam membina masyarakat di perbatasan ? Siapa yang harus menyediakan, memelihara infrastruktur di daerah perbatasan, terutama daerah yang sulit dijangkau, sementara mereka tidak tahu dimana batas-batas fisik negaranya ?
Kenyataan di lapangan ditemukan banyak kebijakan yang tidak saling mendukung dan/atau kurang sinkron satu sama lain. Dalam hal ini, masalah koordinasi yang kurang mantap dan terpadu menjadi sangat perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan, sebagaimana hendaknya melibatkan banyak instansi (Departemen/LPND), baik instansi terkait di tingkat pusat maupun antar instansi pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, belum terkoordinasinya pengembangan kawasan perbatasan antar negara dengan kerjasama ekonomi sub regional, seperti yang ditemui pada wilayah perbatasan antara Malaysia Timur dengan Kalimantan dengan KK Sosek Malindo dan BIMP-EAGAnya, serta dengan rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sanggau di Kalimantan Barat dan KAPET SASAMBA di Kalimantan Timur yang secara konseptual dan operasional perlu diarahkan dan dirancang untuk menumbuhkan daya saing, kompabilitas dan komplementaritas dengan wilayah mitranya yang ada di negara tetangga.
Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penangannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada didarah perbatasan apabila tidak dikelola akan mem-punyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan yang timbul sering dikarenakan adanya kesan jenjang sosial di dalam masyarakat, hal semacam inilah yang perlu untuk dihindari terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan. Pena-nganan yang mungkin dilakukan adalah secara adat, tetapi apabila sudah menyangkut stabilitas dan keamanan nasional maka hal tersebut akan menjadi urusan pemerintah.
ISMULLAH
NIM A11111150
Masalah-masalah perbatasan adalah masalah yang selalu dilupakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. hanya saja pada saat terjadinya suatu masalah di perbatasan, barulah masalah-masalah tersebut diperhatikan. Dan setelah itu menghilang kembali seperti di telan bumi, tanpa ada kejelasan penyelesaiannya atau tindak lanjut untuk memperbaiki wilayah perbatasan tersebut. Pemerintah dan semua instansi yang terkait masalah perbatasan seharusnya belajar dari kejadian yang sudah-sudah.
Gagasan hukum progresif timbul karena tidak adanya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang sudah berlalu, kebijakan-kebijakan hukum yang telah di buat mandul dan bahkan tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang ada di perbatasan. sehingga gagasan hukum progresif sangat diharapkan untuk memberikan kita solusi atas persoalan ini.
Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum. Supremasi hukum di anggap sebagai solusi ampuh terhadap berbagai persoalan. Status quo tidak sejalan dengan hukum progresif, hukum progresif menolak itu dalam berhukum. Mempertahankan status quo lewat asas kepastian hukum tidak hanya membekukan hukum itu sendiri, melainkan juga berpotensi membekukan masyarakat.
NAMA: RADINUS
NIM: A1011131216
MATA KULIAH: PPKN
KELAS: D
ANGKATAN:2013
REGULER: A
Pada faktualnya, hingga saat ini pemerintah belum memaksimalkan perhatian dan kinerja dari institusinya terkait dengan pemberdayaan masyarakat didaerah perbatasan terutama didaerah pulau kalimantan. Alasanya, permasalahan pokok yang menjadi dasar dari daerah untuk sulit berkembang adalah tidak dikembangkannya suatu akses yang memadai dan juga infrastruktur lainnya. Bahkkan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pembangunan jalan dan rumah-rumah tak layak huni perbatasan di Kalimantan dilakukan oleh negara asing yaitu Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah Kalimantan Barat, Indonesia. Hasil dari beberapa responden yang dilakukan terhadap masyarakat perbatasan adalah mereka lebih nyaman bila diurus oleh negara lain dari pada negara sendiri dan yang paling mencolok adalah mereka menggunakan mata uang Ringgit Malaysia dengan bebas sebagai alat tukar mereka sehari-hari. Kesimpulannya, pemerintah belum memaksimalkan kinerja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat didaerah perbatasan.
bagus
komentar juga ya ke blog saya www.belajarbahasaasing.com
Posting Komentar