ANALISIS KONSEP KOALISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

DI INDONESIA

Dipetakan oleh Turiman Fachturahman Nur dari Berbagai Tulisan

Prolog

Jika kita memahami konsep koalisi adalah dimaksudkan sebagai persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai sedangkan oposisi koalisi adalah sebuah oposisi yang tersusun dari koalisi beberapa partai. Dalam hubungan internasional, sebuah koalisi bisa berarti sebuah gabungan beberapa negara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Koalisi bisa juga merujuk pada sekelompok orang/warganegara yang bergabung karena tujuan yang serupa. Koalisi dalam ekonomi merujuk pada sebuah gabungan dari perusahaan satu dengan lainnya yang menciptakan hubungan saling menguntungkan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka salah satu konsep koalisi dikaitakan dengan Sistem Pemerintahan, oleh karena itu untuk memahami konsep koalisi dalam sistem pemerintahan, perlu dipaparkan dua sistem pemerintahan, yakni sistem presidensial dan sistem parlementer berikut ini

1.Sistem Pemerintahan Presidensil dan Parlementer.

Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:

1. Sistem Pemerintahan Presidensil

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan presidensil dan sistem parlementer.

2.Sistem Pemerintahan Presidensil

Sistem pemerintahan presidensil ini bertitik tolak dari konsep pemisahan sebagaimana dianjurkan oleh teori Trias Politika. Sistem ini menghendaki pemisahan secara tegas, khususnya antara badan pemegang kekuasaan eksekutif dan badan legislatif. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil: Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina.

a. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensil

1. Kedudukan Presiden di samping sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Eksekutif (pemerintahan).

2. Presiden dan Parlemen masing-masing dipilih langsung oleh Rakyat melalui Pemilihan Umum. Jadi tidaklah mengherankan jikalau ada kemungkinan terjadi komposisi Presiden berasal dari partai politik yang berbeda dengan komposisi meyoritas anggota partai politik yang menduduki kursi di parlemen.

3. Karena Presiden dan Parlemen dipilih langsung oleh Rakyat melalui pemilihan umu, maka kedudukan antara kedua lembaga ini tidak bisa saling mempengaruhi (menjatuhkan seperti halnya di sistem parlementer.

4. Kendati Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen di tengah-tengah masa jabatannya berlangsung, namun jika Presiden malakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka presiden dapat dijatuhi Impeachment (Pengadilan DPR).

5. Dalam rangka menyusun Kabinet (Menteri), Presiden wajib minta persetujuan Parlemen. Di sini Presiden hanya menyampaikan nominasi anggota kabinet, sedangkan parlemen memberi persetujuan personil yang telah diajukan oleh Presiden.

6. Menteri-menteri yang diangkat oleh Presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden.

b. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensil

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.

2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.

3. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

c. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensil

1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Pada prinsipnya sistem pemerintahan parlementer menitik beratkan pada hubungan antara organ negara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem ini merupakan sisa-sisa peninggalan sistem Monarkhi. Dikatakan demikian karena kepala negara apapun sebutannya, mempunyai kedudukan yang tidak dapat diganggu gugat. Sedangkakan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari diserahkan kepada Menteri (Perdana Menteri). Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer: Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia.

a. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer

1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif (parlemen), bahkan antara keduanya saling ketergantungansatu sama lain

2. Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibnetuk oleh parlemen dari partai politik atau organisasi peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen.

3. Kepala Negara (apapun sebutannya) hanya berfungsi ataupun berkedudukan sebagai Kepala Negara. Tidak sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.

4. Dikenal adanya mekanisme pertanggungjawaban Menteri kepada Parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan ataupun menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet, jika pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Menteri baik dibidangnya masing-masing ataupun atas dasar kolektifitas tidak dapat diterima oleh parlemen.

b. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer

1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.

2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.

3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

c. Kekurangan sistem pemerintahan parlementer

1 Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.

3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.

4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya

Berdasarkan ciri-ciri kedua sistem pemerintahan di atas tidak ada yang menyatakan tentang konsep koalisi dalam kedua sistem pemerintahan di atas. Oleh karena itu untuk memberikan pemahaman tentang apa sebenarnya konsep koalisi dalam penyelenggaraan pemerintahan berikut dilampirkan beberapa tulisan tentang analisis yang berkaitan dengan konsep koalisi dalam sistem pemerintahan yang berkembang di Indonesia berikut ini.

PROBLEMATIKA PRAKTIK KOALISI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DIKAITKAN DENGAN PENATAAN HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

Oleh:

FRISTIAN HUMALANGGI, WINA PUSPITASARI, ALVENRA MULY

FRISTIAN SHAMSAPÉÈL GRIEC HUMALANGGI's weblog

5 Mei 2012

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Dasar pasca reformasi didasari komitmen untuk mempertegas sistem presidensial. Sebaliknya, sistem multipartai yang dikombinasikan dengan sistem pemilu proportional representation saat ini mendorong partai untuk membentuk koalisi yang justru memperlemah sistem presidensial itu sendiri. Koalisi merupakan salah satu pranata sistem parlementer yang berekses negatif terhadap jalannya pemerintahan. Praktik koalisi di Indonesia yang dibentuk sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden didominasi transaksi politik mengenai pembagian jabatan pemerintahan tanpa disertai perumusan platform bersama. Kenyataannya, koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil di badan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk memahami praktik koalisi dalam sistem presidensial di Indonesia dihubungkan dengan sistem pemilu dan sistem kepartaian Indonesia sekaligus merumuskan mekanisme restrukturisasi praktik politik dalam rangka penataan hubungan eksekutif dan legislatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Selain metode tersebut, tulisan ini juga menggunakan metode perbandingan hukum tata negara untuk membandingkan Sistem Presidensial Amerika Serikat dengan Sistem Presidensial Indonesia. Selanjutnya, berbagai data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik koalisi di Indonesia yang didorong oleh sistem multipartai dan sistem proportional representation justru memperlemah sistem presidensial dan mengganggu hubungan eksekutif dan legislatif. Untuk menghindari pembentukan koalisi tersebut, penataan sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia perlu dilakukan. Penataan tersebut dilakukan dengan penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu melalui peningkatan electoral threshold dan parliamentary threshold yang dikombinasikan dengan sistem distrik. Sistem ini mendorong penyederhanaan partai secara alami dan memungkinkan bagi suatu partai untuk meraih posisi mayoritas di badan legislatif dan setidaknya dapat mengurangi fragmentasi kekuatan parpol yang ada sehingga memperkecil kecenderungan pembentukan koalisi. Apabila pembentukan koalisi tidak dapat dihindari melalui mekanisme ini, maka koalisi dapat saja dibentuk dengan tetap mempertahankan ide dasar untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial melalui beberapa perbaikan yang pada akhirnya akan menciptakan pola hubungan yang kondusif antara eksekutif dan legislatif. Upaya perbaikan tersebut meliputi: pertama, pembentukan koalisi harus dilakukan melalui serangkaian tahapan negosiasi formal; kedua, pelaksanaan praktik koalisi tidak hanya didasarkan pada transaksi politik, tetapi juga didasarkan pada platform bersama yang mengakomodasi kepentingan rakyat; ketiga, pelaksanaan praktik koalisi harus ditunjang dengan etika politik untuk menyehatkan situasi psiko-politik di Indonesia. Saran yang diajukan yaitu: pertama, desain ketatanegaraan Indonesia perlu dievaluasi dalam rangka mempertegas sistem presidensial dan harus diikuti dengan keinginan sungguh-sungguh untuk melaksanakan sistem presidensial secara ajeg, kedua, apabila hambatan-hambatan hukum tidak dapat diselesaikan dengan cara melakukan perubahan secara formal, maka praktik ketatanegaraan serta praktik politik yang beretika berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan harus dikembangkan guna menguatkan sistem presidensial di Indonesia

Kata Kunci: koalisi, sistem presidensial, sistem multipartai, sistem proportional representation.

© Copyright FRISTIAN HUMALANGGI, WINA PUSPITASARI, ALVENRA MULY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdebatan mengenai sistem pemerintahan bukanlah mengenai sistem mana yang lebih baik, melainkan mengenai pilihan mana yang lebih tepat bagi suatu negara berdasarkan struktur sosial, budaya politik dan sejarahnya,[1] karena setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara historis, Indonesia pernah gagal menerapkan sistem parlementer.[2] Pasca Reformasi, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas sistem presidensial sebagai dasar penyelenggaraan negara. Namun, sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia saat ini justru memperlemah sistem presidensial itu sendiri. Sistem kepartaian Indonesia, yakni multipartai, menyebabkan fragmentasi yang luas. Demikian pula sistem Pemilu Indonesia, yakni proportional representation, tidak mungkin menghasilkan majority government.[3] Keadaan inilah yang mendorong partai politik untuk membentuk koalisi. Padahal koalisi adalah salah satu pranata sistem parlementer yang berekses negatif terhadap jalannya pemerintahan.

Scott Mainwaring mengemukakan tiga kelemahan koalisi jika dibentuk dalam sistem presidensial. Pertama, dalam sistem presidensial, presiden membentuk sendiri kabinetnya, sementara partai politik mempunyai komitmen yang rendah dalam mendukung presiden. Kedua, anggota legislatif dari partai politik yang mempunyai menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah sepenuhnya. Ketiga, secara umum, keinginan partai politik membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem pemerintahan presidensial.[4]

Dalam konteks Indonesia, koalisi dibentuk sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan untuk memenangkan calon yang diusung oleh koalisi tersebut. Tawar-menawar antar partai yang berkoalisi justru mengenai pembagian jabatan menteri dan jabatan lainnya tanpa disertai perumusan platform bersama, padahal menteri-menteri tersebut berasal dari partai politik yang berbeda dengan konstituen dan kepentingan yang berbeda pula. Hal inilah yang melemahkan hak prerogatif presiden dalam penyusunan kabinet. Profesionalisme yang semestinya menjadi dasar pengisian jabatan menteri dilemahkan oleh pengaruh kekuatan partai mitra koalisi. Keadaan ini berekses pada kinerja pemerintahan yang terbentuk. Selain itu, koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil di badan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. Padahal, salah satu tujuan dibentuknya koalisi agar presiden mendapat dukungan mayoritas badan legislatif untuk menghindari deadlock antara eksekutif dan legislatif serta immobilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini hendak menganalisis praktik koalisi dalam Sistem Presidensial Indonesia dikaitkan dengan sistem pemilu dan kepartaian yang diterapkan saat ini dengan memperhatikan berbagai aspek lainnya dalam rangka penataan hubungan eksekutif dan legislatif.

B. Identifikasi Masalah

Bagaimana praktik koalisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia dikaitkan dengan sistem pemilu dan sistem kepartaian Indonesia?
Bagaimana merestrukturisasi praktik politik dalam rangka penataan hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Memahami praktik koalisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia dihubungkan dengan sistem pemilu dan sistem kepartaian Indonesia.
Merumuskan mekanisme restrukturisasi praktik politik dalam rangka penataan hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, diharapkan tulisan ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan sistem pemilihan umum. Secara praktis, diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan dan saran kepada para pelaku politik mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk merestrukturisasi praktik politik terkait penataan hubungan eksekutif dan legislatif dalam rangka penguatan Sistem Presidensial di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS SISTEM PEMERINTAHAN, SISTEM KEPARTAIAN, SISTEM PEMILIHAN UMUM SERTA SISTEM PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT

A. Sistem Pemerintahan

Menurut Prof. Bagir Manan, sistem pemerintahan merupakan suatu pengertian yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam suatu tatanan negara demokrasi.[5] Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian regeringsdaad penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.[6] Menurut Prof. Mahfud M.D., sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.[7] Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dibedakan dalam tiga macam, yaitu sistem presidensial (presidential system), sistem parlementer (parliamentary system), dan sistem campuran (mixed system atau hybrid system) yang mengandung unsur dua sistem pemerintahan (presidensial dan perlementer).[8]

Sistem Parlementer

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam suatu lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang bernama parlemen.[9] Kedudukan kepala negara biasanya dipegang oleh raja, ratu, presiden, ataupun sebutan lain yang sesuai dengan bahasa resmi yang dipakai di negara bersangkutan, sedangkan jabatan kepala pemerintahan biasanya disebut perdana menteri (prime minister).[10] Fungsi perdana menteri dalam kegiatan pemerintahan adalah menjalankan kekuasaan tata usaha negara dalam lingkungan jabatan eksekutif sedangkan fungsi presiden sebagai kepala negara hanya bersifat simbolik dalam organisasi negara.[11] C.F. Strong, membedakan kedua jabatan tersebut yakni kepala negara disebut sebagai nominal executive, sedangkan kepala pemerintahan disebut sebagai real executive.[12]

Ciri sistem parlementer menurut Prof. Bagir Manan yakni adanya dua kelembagaan eksekutif, yaitu yang menjalankan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah dan eksekutif yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan.[13] Eksekutif pertama ada di tangan kabinet atau dewan menteri sedangkan eksekutif kedua adalah kepala negara yaitu raja bagi kerajaan dan presiden bagi republik.[14] Kabinet atau dewan menteri bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, sedangkan kepala negara tidak dapat diganggu gugat.[15] Maksud bertanggung jawab yakni eksekutif dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya oleh badan perwakilan rakyat.[16]

Douglas V. Verney yang dikutip oleh Prof. Jimly Asshidiqie dalam Buku “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi”, mengemukakan sejumlah prinsip pokok yang dipraktikan dalam sistem parlementer antara lain: hubungan antara lembaga parlemen dan pemerintah tidak murni terpisahkan; fungsi eksekutif dibagi ke dalam dua bagian, sebagaimana yang diistilahkan oleh C.F. Strong yaitu real executive dan nominal executive; kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara, kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif, menteri adalah atau biasanya adalah anggota parlemen; pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen karena pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung sehingga pertanggungjawaban kepada rakyat juga bersifat tidak langsung, yaitu melalui parlemen, kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen, dianutnya prinsip supremasi parlemen sehingga kedudukan parlemen dianggap lebih tinggi daripada bagian-bagian dari pemerintahan, serta kekuasaan negara terpusat pada parlemen.[17]

Benjamin Reilly mengemukakan beberapa kelebihan sistem parlementer, antara lain:[18]

Ability to facilitate the inclusion of all groups within the legislature and the executive (kemampuan untuk memfasilitasi masuknya kelompok-kelompok ke dalam badan legislatif dan eksekutif). Kabinet dalam sistem parlementer biasanya dipilih dari anggota badan legislatif sehingga kabinet merupakan koalisi dari beberapa partai yang berbeda.
Flexibility and capacity to adapt to changing circumtances (fleksibilitas dan kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan). Parlemen dapat memberhentikan eksekutif dari jabatannya sehingga lebih fleksibel dan mudah menyesuaikan dengan keadaan.
Check and balances (saling mengawasi dan mengimbangi). Dengan membuat eksekutif bergantung pada parlemen maka akuntabilitas eksekutif lebih terkontrol.

Benjamin Reilly juga mengemukakan beberapa kelemahan sistem parlementer, antara lain:[19]

Tendency towards ponderous or immobile decision-making (pengambilan keputusan cenderung lambat atau sulit). Koalisi yang dibentuk dalam sistem parlementer menyebabkan eksekutif lebih mudah mengalami deadlock karena ketidakmampuan partai-partai anggota koalisi mencapai kesepakatan mengenai isu-isu tertentu.
Lack of accountability and discipline (kurangnya akuntabilitas dan kedisiplinan). Karena koalisi dibentuk dari partai-partai yang berbeda, maka sulit bagi pemilih untuk menilai kinerja pemerintahan dan menentukan siapa yang bertanggungjawab atas suatu keputusan tertentu.
Propensity towards weak or fragmanted government (pemerintahan cenderung lemah atau terfragmentasi). Dalam situasi yang terfragmentasi, eksekutif cenderung lemah dan tidak stabil, serta melemahkan keberlanjutan dan arah kebijakan publik.

Sistem Presidensial

Karakteristik sistem presidensial adalah badan perwakilan tidak memiliki supremacy of parliament karena lembaga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaan negara. Untuk menjamin stabilitas sistem presidensial, presiden dipilih, baik secara langsung atau melalui perwakilan, untuk masa jabatan tertentu, dan presiden memegang sekaligus jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan.[20]Sebagai kepala pemerintahan dan satu-satunya kepala eksekutif, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara yang berfungsi sebagai pembantu presiden dan memegang kekuasaan eksekutif dalam bidang masing-masing.[21] Kabinet tidak bertanggungjawab secara kolektif, tetapi tiap-tiap menteri bertanggung jawab secara individual kepada presiden.[22]

Douglas V. Verney mengemukakan beberapa prinsip pokok yang bersifat universal dalam sistem presidensial, antara lain: terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal; kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi, yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja; kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepala negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan; presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya; anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya; presiden tidak dapat membubarkan dan memaksa parlemen; jika dalam sistem parlementer berlaku supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi, eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat, dan kekuasaan tersebar serta tidak terpusat.^[23]

Douglas V. Varney mengemukakan pula kelebihan-kelebihan sistem presidensial, antara lain:[24]

Executive stability. Stabilitas eksekutif didasarkan atas masa jabatan presiden yang tertentu (president’s fixed terms of office). Hal ini bertolak belakang dengan instabilitas eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer yang disebabkan oleh seringnya penggunaan kekuasaan legislatif untuk menumbangkan kabinet melalui mosi tidak percaya atau melalui bentuk-bentuk mosi tidak percaya lainnya, sebagai hasil dari hilangnya dukungan di legislatif terhadap kabinet.
Popular election of the chief of the executive can be regarded as more democratic than indirect ‘election’- formal or informal- of the executive in parliamentary system. Pemilihan oleh rakyat dipandang sebagai sesuatu yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan eksekutif yang dilaksanakan secara tidak langsung dalam sistem parlementer. Demokrasi tidak mewajibkan popular election untuk semua pejabat publik, tetapi kepala pemerintahan adalah seseorang yang sangat penting dan sebagai office-holders yang kuat dalam demokrasi.
Separation of powers means limited government-an indispensable protection of individual liberty against government ‘tyranny’. Pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi dalam rangka melindungi kemerdekaan individu dari tirani pemerintahan.

Douglas V. Varney juga mengemukakan beberapa kelemahan sistem presidensial, antara lain:[25]

The problem of executive-legislative conflict, which may turn into ‘deadlock’ and ‘paralysis’. Masalah yang muncul dari konflik legislatif-eksekutif yang dapat mengarah pada terjadinya deadlock dan paralysis. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif, tidak ada metode institutional untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurut Arend Lijphart, hal ini dapat dihindari dengan tetap memisahkan kedua cabang kekuasaan tersebut tapi tidak membuat keduanya seimbang. Dengan kata lain, dilakukan dengan meningkatkan kekuasaan presiden dibanding kekuasaan legislatif atau dapat pula dengan ‘mengorbankan’ kekuasaan legislatif dengan tujuan untuk membuka jalan bagi sistem pemerintahan yang lebih aktif dan efektif.
Temporal rigidity. Kekakuan sementara ini disebabkan oleh president’s fixed term in office, sehingga segala sesuatunya menjadi rigid, spesifik, terjadwal dan tidak adanya revolutionary reserve.
Presidential Government operates on the basis of the winner-take-all rule. Dalam pemilihan presiden, hanya satu kandidat dan satu partai saja yang menang dan yang lainnya kalah. Apalagi dengan terpusatnya kekuasaan di tangan presiden tidak akan mendorong pembentukan koalisi atau cara pembagian kekuasaan lain atau setidaknya melakukan negosiasi dengan pihak oposisi dalam pengambilan kebijakan.

B. Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum

Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian menunjuk kepada perilaku partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu.[26] Maurice Duverger membagi sistem kepartaian dalam tiga bentuk, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai dan sistem multipartai.[27]

Sistem Partai Tunggal

Prof. Sri Soemantri berpendapat bahwa sistem satu partai merupakan sistem kepartaian dimana dalam suatu negara hanya ada satu partai politik yang menjalankan peranan menentukan, baik yang dengan tegas diakui dalam undang-undang dasarnya sebagai satu-satunya partai politik yang boleh ada, maupun yang karena faktor-faktor tertentu hanya ada satu partai politik saja.[28] Lebih lanjut Prof. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa istilah sistem partai tunggal dipakai untuk partai yang merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain.[29]

Dalam negara yang menganut sistem satu partai, segala kegiatan yang dilakukan dan hendak dilakukan oleh pemerintah pada umumnya merupakan pelaksanaan suatu paham politik dan program partai politik. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi golongan oposisi secara formal. Di samping itu, sistem ini berlaku dan dianut karena adanya keperluan akan diktator.[30]\

Sistem Dwi Partai

Sistem dwi partai diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran sehingga memiliki kedudukan yang dominan.[31] Prof. Sri Soemantri menambahkan bahwa di antara dua partai politik tersebut, ada satu partai politik yang menguasai suara terbanyak mutlak di parlemen.[32] Pada umumnya, sistem dwi partai muncul karena dilaksanakannya sistem pemilihan umum distrik.[33]

Sistem dwi partai pada kenyataannya dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu: komposisi masyarakat yang homogen, adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik, dan adanya kontinuitas sejarah.[34]

Sistem Multipartai (Sistem Banyak Partai)

Sistem multipartai adalah sistem kepartaian dimana dalam negara terdapat bermacam-macam partai politik yang mempunyai wakil dalam parlemen dimana tidak ada satu partai politik pun yang menguasai suara mayoritas di dalamnya.[35] Pada umumnya, keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan ke arah sistem multipartai.[36] Perbedaan-perbedaan yang meliputi perbedaan ras, agama atau suku bangsa mendorong kelompok masyarakat untuk cenderung menyalurkannya dalam suatu wadah tertentu. Dengan demikian, sistem multipartai dianggap lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik dalam suatu negara.[37]

Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum pada pokoknya berkisar pada dua prinsip, yaitu:[38]

Single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil)[39] Sistem ini disebut juga sistem distrik. Keuntungan menjalankan sistem distrik, antara lain:[40]

Mendorong partai-partai untuk berintegrasi karena kursi yang diperebutkan dalam satu distrik hanya satu;
Mendorong penyederhanaan partai secara alami;
Wakil yang terpilih dalam suatu distrik dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungan dengan konstituen menjadi lebih erat;
Menguntungkan bagi partai besar karena melalui efek distorsi dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain sehingga memperoleh kedudukan mayoritas dan dapat mengendalikan parlemen;
Memungkinkan bagi suatu partai untuk meraih posisi mayoritas di parlemen sehingga tidak perlu melakukan koalisi dengan partai lain;
Sederhana dan murah penyelenggaraannya.

Di samping itu, sistem ini juga memiliki sejumlah kekurangan, antara lain:[41]

Kurang memperhatikan kepentingan partai kecil (golongan minoritas), apalagi jika partai ini tersebar dalam berbagai distrik;
Dianggap tidak adil bagi partai dan golongan yang kalah karena suara yang telah diperoleh tidak diperhitungkan sama sekali dan terbuang sia-sia;
Kurang efektif dalam masyarakat plural yang terdiri atas kelompok etnis, agama dan budaya yang berbeda;
Kecenderungan wakil yang terpilih lebih memperhatikan kepentingan distrik daripada kepentingan nasional.

2. Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil). Sistem ini biasanya disebut sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional.[42]

Dalam sistem proporsional, satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Satu wilayah dianggap satu kesatuan dimana jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh kontestan secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu. Keuntungan dari penggunaan sistem ini antara lain:[43]

Lebih representatif karena jumlah kursi partai di parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum;
Dianggap lebih demokratis karena praktis tidak ada distorsi. Semua partai atau golongan dalam masyarakat memperoleh peluang untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Rasa keadilan masyarakat lebih terpenuhi.

Sedangkan kelemahan dari sistem proporsional sebagai berikut:[44]

Kurang mendorong partai untuk berintegrasi dan cenderung mempertajam perbedaan sehingga berakibat bertambahnya jumlah partai;
Mempermudah fragmentasi partai yang berujung pada perpecahan dengan mendirikan partai baru untuk memperoleh kursi di parlemen;
Memberikan kedudukan kuat kepada pemimpin partai untuk menentukan daftar calon;
Ikatan wakil terpilih dengan konstituennya kemungkinan renggang karena wilayah pemilihan yang besar dan besarnya campur tangan partai dalam pemenangan mendorong wakil terpilih untuk memerhatikan masalah-masalah umum daripada masalah-masalah daerah pemilihannya;
Sulit bagi suatu partai untuk memperoleh posisi mayoritas di parlemen yang diperlukan untuk mendukung pemerintah. Hal ini mendorong dibentuknya koalisi dan berisiko terhadap stabilitas hubungan eksekutif dan legislatif.

C. Sistem Presidensial Amerika Serikat

Secara historis, sistem pemerintahan Amerika Serikat merupakan contoh terpenting sistem presidensial dan merupakan standar perbandingan di dunia.[45] Negara ini menerapkan sistem presidensial yang tegas.[46] Konstitusi Amerika Serikat mengatur pemisahan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Badan Legislatif (Kongres) dan Chief Executive (Presiden) merupakan separate and largely independent branches pemerintahan. Kedua cabang kekuasaan tersebut memiliki kewenangan masing-masing yang diberikan oleh konstitusi.[47] Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif melainkan melalui pemilu (national election) oleh seluruh rakyat yang menentukan pilihannya melalui Electoral College.[48] Dengan demikian, presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif melainkan bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat.[49]

Selain sebagai kepala negara, presiden juga merupakan kepala pemerintahan. Presiden dan pejabat eksekutif lainnya tidak boleh menjadi anggota badan legistatif pada saat bersamaan. Negara ini konsisten dengan sistem dua partai (two-party system)[50] yang artinya ada dua partai yang mendominasi kekuasaan eksekutif dan legislatif meskipun ada pula partai-partai lainnya. Ditambah lagi dengan sistem single member majoritarian congressional districts[51] yang semakin menutup kemungkinan bagi partai-partai lain tersebut untuk ikut serta dalam pencalonan presiden. Pemilihan presiden dan kongres dilaksanakan secara terpisah dan independen maka partai pemenang dalam pemilihan kongres tidak berarti menjadi pemenang pula dalam pemilihan presiden. Dengan demikian, presiden dan pejabat eksekutif lainnya bisa saja berasal dari satu partai sedangkan partai pemenang dalam pemilu kongres dapat saja menjadi partai oposisi.[52]

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode-metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder. Metode pendekatan ini menekankan pada ilmu hukum dengan berpegangan pada segi-segi yuridis. Selain metode tersebut, tulisan ini juga menggunakan metode perbandingan hukum tata negara untuk membandingkan Sistem Presidensial Amerika Serikat dengan Sistem Presidensial Indonesia. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh kedua negara ini dijadikan pembanding untuk merumuskan kombinasi yang tepat antara sistem pemerintahan, sistem pemilu, dan sistem kepartaian di Indonesia guna menata relasi eksekutif dan legislatif dalam rangka penguatan Sistem Presidensial Indonesia.

B. Spesifikasi Penelitian

Pemaparan permasalahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran mengenai fakta-fakta dan permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, United States Constitution, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

C. Tahapan Penelitian

Adapun tahapan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah tersaji dan telah diolah yang terdiri dari:

Bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang masih menjadi hukum positif yaitu: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, United States Constitution, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum.
Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menitikberatkan pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini.

E. Metode Analisis Data

Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif yang bertitiktolak dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KOALISI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN RESTRUKTURISASI PRAKTIK POLITIK DALAM RANGKA PENATAAN HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

A. Praktik Koalisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia Dihubungkan dengan Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum Indonesia

Sistem kepartaian berkaitan dengan perilaku partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu.[53] Prof. Bagir Manan menyatakan bahwa dalam suatu tatanan pemerintahan yang demokratis, hubungan timbal balik antara infrastruktur dan suprastruktur politik mempunyai peranan strategis.^[54] Infrastruktur utama yang berperan dalam sistem pemerintahan adalah sistem kepartaian.^[55] Sistem kepartaian menunjuk pada keanggotaaan partai di parlemen^[56] yang turut mempengaruhi fragmentasi politik di pemerintahan. Dengan demikian, semakin banyak jumlah partai politik maka semakin luas pula fragmentasi politik yang terjadi.

Kombinasi antara sistem multipartai dan sistem pemilihan umum proportional representation yang diterapkan di Indonesia saat ini menyebabkan sulitnya memperoleh suara mayoritas di badan legislatif dan majority government.^[57] Hal ini mendorong pembentukan pemerintahan koalisi. Prof. Bagir Manan mengartikan koalisi sebagai sistem eksekutif yang disusun, didukung dan terdiri dari orang-orang yang mewakili partai-partai politik yang mempunyai wakil di badan legislatif, dan bertanggung jawab kepada badan legislatif yang dibentuk untuk memperoleh dukungan mayoritas badan legislatif.^[58]

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, disyaratkan pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.^[59] Akibatnya, koalisi menjadi satu-satunya pilihan bagi partai politik yang tidak memenuhi persyaratan tersebut untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia yang diterapkan saat ini mendorong pembentukan koalisi.

Dalam Pemilu 2009 lalu, Partai Demokrat meraih suara nasional 21.703.137 (20,85) dan memperoleh 148 kursi DPR atau 26,43 persen dari keseluruhan kursi parlemen yang berjumlah 560 kursi.[60] Meskipun demikian, Partai Demokrat memilih untuk berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden. Dengan membentuk koalisi, Partai Demokrat menggalang kekuatan partai politik lainnya untuk memperoleh dukungan mayoritas dalam Pilpres. Hal inilah yang menyebabkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusun sistem eksekutif berdasarkan komposisi parpol yang mengusungnya.

Secara teoretis, koalisi merupakan salah satu pranata yang dikenal dalam sistem parlementer. Dalam praktiknya, terkadang pranata ini berakibat negatif terhadap jalannya pemerintahan. Benjamin Reilly^[61] dari Australian National University menyebutkan beberapa kelemahan koalisi. Pertama, tendency towards ponderous or immobile decision-making karena lebih mudah mengalami executive deadlock yang disebabkan oleh ketidakmampuan partai-partai koalisi untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu tertentu. Kedua, lack of accountability and discipline karena sulit bagi para pemilih untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu keputusan dan menilai kinerja pemerintahan. Ketiga, propensity towards weak or fragmanted government karena dalam situasi yang terfragmentasi, eksekutif cenderung lemah dan tidak stabil sehingga melemahkan keberlanjutan dan arah kebijakan publik.

David Altman dalam “The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay 1989-1999”, mengemukakan bahwa ‘coalitions are not institutionally necessary’ dalam sistem presidensial karena tidak kondusif terhadap ‘political cooperation’.^[62] Selain itu, Scott Mainwaring mengemukakan tiga kelemahan koalisi dalam sistem presidensial. Pertama, dalam sistem presidensial, presiden membentuk sendiri kabinetnya, sementara partai politik mempunyai komitmen yang rendah dalam mendukung presiden. Kedua, anggota legislatif dari partai politik yang mempunyai menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah sepenuhnya. Ketiga, secara umum, keinginan partai politik membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem pemerintahan presidensial.[63]Oleh karena itu, pembentukan koalisi dalam sistem presidensial lebih problematik dibanding dalam sistem parlementer.[64]

B. Restrukturisasi Praktik Politik dalam Rangka Penataan Hubungan Eksekutif dan Legislatif

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, kombinasi antara sistem multipartai dan sistem pemilihan umum proportional representation yang diterapkan di Indonesia saat ini menyebabkan sulitnya diperoleh suara mayoritas di parlemen dan majority government^[66] sehingga mendorong terbentuknya koalisi. Untuk menghindari pembentukan koalisi yang justru mengganggu stabilitas hubungan antara ekskutif dan legislatif, maka penataan sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia perlu dilakukan.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat menerapkan sistem presidensial secara tegas[67] dan konsisten dengan sistem dua partai (two-party system)[68]. Artinya, ada dua partai berbeda yang mendominasi cabang kekuasaan eksekutif di satu sisi, dan cabang kekuasaan legislatif di sisi lainnya. Selain itu, sistem single member majoritarian congressional districts[69] yang diterapkan negara ini semakin menutup kemungkinan bagi partai-partai lain untuk ikut serta dalam pencalonan presiden. Pemilihan Presiden dan Kongres dilaksanakan secara terpisah sehingga partai pemenang dalam pemilihan kongres tidak serta-merta menjadi pemenang dalam pemilihan presiden. Dengan demikian, presiden dan pejabat eksekutif lainnya bisa saja berasal dari satu partai sedangkan partai pemenang dalam pemilu kongres dapat saja menjadi partai oposisi.[70] Kombinasi antara sistem dua partai (two-party system) dan single member majoritarian congressional districts terbukti menghindarkan fragmentasi yang luas serta memungkinkan untuk menghasilkan majority government sehingga tidak perlu membentuk koalisi.

Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara yang plural, maka keanekaragaman budaya politik mendorong ke arah multipartai[71] sehingga sulit menerapkan sistem dua partai seperti di Amerika Serikat. Sistem banyak partai ini menyebabkan fragmentasi kekuatan parpol semakin luas. Untuk menghindari terjadinya fragmentasi yang luas tersebut, maka perlu diadakan penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan meningkatkan ambang batas (electoral threshold) untuk membatasi jumlah partai peserta pemilu dan parliamentary threshold untuk membatasi jumlah partai yang memperoleh kursi di badan legislatif. Perlu ditegaskan bahwa penyederhanaan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah dijamin dalam konstitusi, melainkan dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah partai. Oleh karena itu, peningkatan ambang batas ini harus diatur dalam undang-undang. Hal ini dikarenakan penerapan prinsip ambang batas dipandang membatasi keikutsertaan individu dalam pemerintahan. Pada prinsipnya, hanya rakyatlah yang dapat melakukan pembatasan tersebut.

Selain sistem kepartaian, sistem pemilu yang dianut oleh Indonesia saat ini yaitu proportional representation tidak mungkin menghasilkan majority government.[72] Sebagaimana dikemukakan oleh Jean Blondel bahwa proportional representation kurang mendorong partai untuk berintegrasi dan memperluas fragmentasi sehingga berujung pada perpecahan yang menyebabkan bertambahnya jumlah partai.[73] Untuk menghindari berbagai ekses tersebut, maka penulis berpendapat bahwa sistem pemilu yang tepat untuk Indonesia adalah sistem distrik atau dikenal pula dengan istilah single-member constituency. Sistem ini mendorong penyederhanaan partai secara alami dan memungkinkan suatu partai untuk meraih posisi mayoritas di parlemen.[74]

Pada hakikatnya, sistem distrik yang diterapkan dalam sistem multipartai dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Bahkan, penerapan sistem ini di Amerika Serikat menghasilkan dua partai dominan yang menghindarkan negara ini dari praktik koalisi. Apabila sistem distrik ini diterapkan di Indonesia, setidaknya dapat mengurangi fragmentasi kekuatan parpol yang ada sehingga memperkecil kecenderungan pembentukan koalisi. Akan tetapi, apabila pembentukan koalisi tersebut tidak dapat dihindari dalam praktik politik di Indonesia saat ini, maka koalisi dapat saja dibentuk dengan tetap mempertahankan ide dasar untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Konsekuensi logis dari pilihan mempertahankan praktik koalisi dalam sistem presidensial di Indonesia adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam praktik koalisi tersebut. Pada akhirnya, perbaikan tersebut akan menciptakan pola hubungan yang kondusif antara eksekutif dan legislatif. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:

Pertama, pembentukan koalisi dilakukan melalui serangkaian tahapan negosiasi formal untuk menghindari terjadinya inkoherensi paradigma bernegara, inkoherensi sistem politik dan pemerintahan, dan inkoherensi tingkah laku kekuasaan berdemokrasi antar partai koalisi.[75] Tahapan negosiasi formal ini merupakan landasan penting untuk menetapkan komitmen dan konsistensi partai politik dalam rangka menjaga keberlangsungan koalisi. Dalam tahapan ini, partai politik yang akan membentuk koalisi bersama-sama menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Untuk menentukan calon tersebut, dapat didasarkan pada hasil pemilu legislatif dan/atau popularitas calon. Dengan demikian, partai politik anggota koalisi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas kelangsungan pemerintahan koalisi.

Kedua, pelaksanaan praktik koalisi tidak hanya didasarkan pada transaksi politik, tetapi juga didasarkan pada platform bersama yang mengakomodasi kepentingan rakyat. Pembentukan platform ini didasari oleh kesamaan ideologi partai politik bersangkutan. Artinya, partai-partai yang mempunyai kesamaan ideologi saja yang dapat menjadi mitra koalisi. Selain itu, platform yang telah disepakati tersebut harus dideklarasikan kepada rakyat secara layak sehingga rakyat turut mengawal jalannya koalisi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, koalisi tersebut harus menyampaikan pencapaian-pencapainnya selama masa pemerintahan.

Ketiga, pelaksanaan praktik koalisi harus ditunjang dengan etika politik untuk menyehatkan situasi psiko-politik di Indonesia. Etika politik tersebut terefleksi dalam perilaku para pelaku politik. Oleh karena itu, diperlukan usaha sungguh-sungguh dari para pelaku politik untuk tidak terjebak dalam pragmatisme yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat dengan meninggalkan nilai-nilai dasar demokrasi dan kemanusiaan, serta tidak melemahkan sistem presidensial yang dilembagakan secara hukum melalui lembaga-lembaga kenegaraan.[76]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem multipartai menyebabkan fragmentasi luas dalam struktur politik Indonesia. Selain itu, sistem pemilihan umum proportional representation yang diterapkan di Indonesia menyebabkan sulitnya membentuk majority government. Kombinasi antara kedua sistem tersebut mendorong terbentuknya koalisi dalam pemerintahan. Koalisi yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden didominasi oleh transaksi politik mengenai pengisian jabatan di eksekutif tanpa disertai perumusan platform bersama yang melemahkan hak prerogatif Presiden. Profesionalisme yang semestinya menjadi dasar pengisian jabatan dilemahkan oleh pengaruh kekuatan partai mitra koalisi. Keadaan ini berekses pada kinerja pemerintahan yang terbentuk. Dengan demikian, praktik koalisi di Indonesia melemahkan sistem presidensial.
Praktik politik yang diwarnai oleh praktik koalisi menyebabkan ketidakstabilan hubungan eksekutif dan legislatif karena anggota badan legislatif dari partai politik yang mempunyai menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah sepenuhnya. Untuk menghindari pembentukan koalisi yang justru mengganggu stabilitas hubungan antara ekskutif dan legislatif, perlu diadakan penataan sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia. Penataan sistem kepartaian dilakukan dengan penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu yaitu dengan meningkatkan electoral threshold dan parliamentary threshold. Selain sistem kepartaian, sistem proportional representation yang dianut oleh Indonesia tidak mungkin menghasilkan majority government dan kurang mendorong partai untuk berintegrasi sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah partai. Untuk menghindari berbagai ekses tersebut, maka sistem pemilu yang tepat untuk Indonesia adalah sistem distrik yang mendorong penyederhanaan partai secara alami dan memungkinkan bagi suatu partai untuk meraih posisi mayoritas di badan legislatif dan setidaknya dapat mengurangi fragmentasi kekuatan parpol yang ada sehingga memperkecil kecenderungan pembentukan koalisi. Akan tetapi, apabila pembentukan koalisi tersebut tidak dapat dihindari dalam praktik politik di Indonesia saat ini, maka koalisi dapat saja dibentuk dengan tetap mempertahankan ide dasar untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial melalui beberapa perbaikan yang pada akhirnya akan menciptakan pola hubungan yang kondusif antara eksekutif dan legislatif. Upaya perbaikan tersebut meliputi: pembentukan koalisi harus dilakukan melalui serangkaian tahapan negosiasi formal; pelaksanaan praktik koalisi tidak hanya didasarkan pada transaksi politik, tetapi juga didasarkan pada platform bersama yang mengakomodasi kepentingan rakyat; dan pelaksanaan praktik koalisi harus ditunjang dengan etika politik untuk menyehatkan situasi psiko-politik di Indonesia.

B. Saran

Desain ketatanegaraan Indonesia perlu dievaluasi dalam rangka mempertegas sistem presidensial. Komitmen mempertegas sistem presidensial sebagai landasan kehidupan bernegara harus diikuti dengan keinginan sungguh-sungguh untuk melaksanakan sistem presidensial secara ajeg, termasuk segala akibat pemilihan sistem tersebut. Dengan demikian, segala pranata atau instrumen yang memperlemah sistem presidensial harus dihapuskan.
Apabila hambatan-hambatan hukum tidak dapat diselesaikan melalui perubahan secara formal, maka praktik ketatanegaraan serta praktik politik yang sehat harus dikembangkan guna memperkokoh pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia. Perubahan secara formal tersebut dilakukan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya serta mengembangkan kebiasaan ketatanegaraan. Selain itu, praktik politik perlu didukung oleh tingkah laku politik yang beretika berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Para pelaku politik harus mampu memahami hakikat penyelenggaraan negara sehingga kepentingan pribadi ataupun golongan tidak lagi mendominasi hubungan eksekutif-legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arend Lijphart, 1992, Parliamentary versus Presidential Government, Oxford University Press.

Bagir Manan, 1999, Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta.

___________, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

___________, 2001, Teori Politik dan Konstitusi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

E.Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar, Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

John M. Echols dan Hasan Shadily, 2006, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama Indonesia, Jakarta.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial RI, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Sri Soemantri, 1969, Partai Politik, Sistim Kepartaian dan Sistim Pemilihan Umum di Indonesia, Jajasan Pendidikan Bunda, Bandung.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

United States Constitution (Konstitusi Amerika Serikat)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

C. Artikel

Almon Leroy Way, Jr., “The American System of Government: Politics & Government in the U.S.A”, http://www.proconservative.net/CUNAPolSci201PartThreeB2.shtml.

Anton Paraptono, “Sistem Pemerintahan”, www.unisosdem.org.

Arbi Sanit, Inkoherensi Reformasi Ketatanegaraan disampaikan pada Seminar Nasional dan Mimbar Bebas yang diselenggarakan oleh BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung, 1 Juni 2009.

Benjamin Reilly, “Government Structure and Electoral System”, http://www.cic.nyu.edu/peacebuilding/oldpdfs/E20GovtStructureElectoralSystemsReilly.pdf.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/

Richard Albert, “The Fusion of Presidentialism and Parliamentarism ”, http://ssrn.com/1424084.

Saldi Isra, “Simalakama Koalisi Presidensial”, http://www.siwah.com/pendidikan/marketing-politik/simalakama-koalisi-presidensial.html

Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multi-Party, and Democracy: The Difficult Equation”, http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/144.pdf.

Sofian Effendi, “Mencari Sistem Pemerintahan Negara”, sofian.staff.ugm.ac.id.

UNDP, “Governing Systems and Executive-Legislative Relations (Presidential, Parliamentary and Hybrid Systems)”, http://www.undp.org/governance/docs/parl-pub-govern.htm.

http://blog.uad.ac.id/syam/files/2009/11/New-Microsoft-Pert-4-6.ppt.

http://www.tokohindonesia.com/berita/berita/2009/07.shtml

[1] Benjamin Reilly, “Government Structure and Electoral System”, http://www.cic.nyu.edu/peacebuilding/oldpdfs/E20GovtStructureElectoralSystemsReilly.pdf, diunduh 30/03/2010, 17.33 WIB.

[2] Sistem pemerintahan parlementer dijalankan di Indonesia sejak tanggal 14 November 1945 sampai 5 Juli 1959 ketika terbentuknya Kabinet II dibawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Sistem parlementer mendapatkan legalitasnya di dalam pasal 118 (2) Konstitusi RIS dan pasal 83 (2) UUD Sementara 1950. Tidak stabilnya pemerintahan 1945-1959 merupakan salah satu indikasi gagalnya suatu sistem politik, ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet selama 14 tahun 17 kali ganti Kabinet. Lihat: http://blog.uad.ac.id/syam/files/2009/11/New-Microsoft-Pert-4-6.ppt.

[3] Jonathan Boston & Andrew Ladley, “Efficient Secrets: The Craft of Coalition Management” dalam Richard Albert, “The Fusion of Presidentialism and Parliamentarism ”, http://ssrn.com/1424084, diunduh 01/04/2010, 17.30 WIB.

[4] Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multi-Party, and Democracy: The Difficult Equation”, http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/144.pdf, diunduh 30/03/2010, 17.44 WIB.

[5] Bagir Manan, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 250.

[6] Jimly Asshidiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 311.

[7] Anton Paraptono, “Sistem Pemerintahan”, www.unisosdem.org, diunduh 13/09/2009, 21.30 WIB.

[8] Jimly Assiddiqie, op.cit, hlm. 312.

[9] Sofian Effendi, “Mencari Sistem Pemerintahan Negara”, sofian.staff.ugm.ac.id., diunduh 12/09/2009 , 22.30 WIB.

[10] E.Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar, Jakarta, hlm. 314.

[11] Jimly Asshiddiqie, loc.cit, hlm. 312.

[12]Ibid.

[13] Bagir Manan, 1999, Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 15-17.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Ibid.

[17] Jimly Asshidiqie, op.cit., hlm. 315.

[18] Benjamin Reilly, op.cit.

[19] Ibid.

[20] Jimly Asshidiqie, op.cit., hlm. 315.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Douglas V. Verney, “Parliamentary Government and Presidential Government” dalam Parliamentary versus Presidential Government, edited by Arend Lijphart, 1992, Oxford University Press, hlm.11-15.

[25] Ibid, hlm.15-20.

[26] Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 415.

[27] Maurice Duverger, Political Parties, dikutip dalam Sri Soemantri, 1969, Partai Politik, Sistim Kepartaian dan Sistim Pemilihan Umum di Indonesia, Jajasan Pendidikan Bunda, Bandung, hlm 37.

[28] Ibid.

[29] Lihat Miriam Budiardjo, loc.cit.

[30] Sri Soemantri, op. cit, hlm 51

[31] Lihat Miriam Budiardjo, op. cit, hlm 416.

[32] Sri Soemantri, op. cit, hlm 37.

[33] Dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab sistem pemilihan umum.

[34] Peter G.J. Pulzer, 1967, Political Representation and Elections in Britain, dalam Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 417.

[35] Sri Soemantri, op. cit, hlm 37.

[36] Miriam Budiardjo, op.cit. hlm. 418.

[37] Ibid.

[38] Ibid, hlm. 461-462.

[39] Jean Blondel, “Electoral Systems and the Influence of Electoral Systems on Party Systems” dalam Miriam Budiardjo, ibid.

[40] Ibid, hlm. 466-467.

[41] Ibid, hlm. 467.

[42] Jean Blondel, “Electoral Systems and the Influence of Electoral Systems on Party Systems” dalam Miriam Budiardjo, ibid, hlm. 461-462.

[43] Ibid. hlm. 467.

[44] Ibid, hlm 469.

[45] Scott Mainwaring, “Presidentialism in Latin America” dalam Parliamentary versus Presidential Government, edited by Arend Lijphart, 1992, Oxford University Press, hlm.113.

[46] UNDP, “Governing Systems and Executive-Legislative Relations (Presidential, Parliamentary and Hybrid Systems)”, http://www.undp.org/governance/docs/parl-pub-govern.htm, diunduh 30/03/2010, 17.43 WIB.

[47] Almon Leroy Way, Jr., “The American System of Government: Politics & Government in the U.S.A”, http://www.proconservative.net/CUNAPolSci201PartThreeB2.shtml, diunduh April 02/04/2010, 17.34 WIB.

[48] Ibid.

[49] Ibid.

[50] Scott Mainwaring, Presidentialism In … dalam Arend Lyphart, op.cit., hlm.113.

[51] Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multi-Party, and Democracy … ”, op.cit.

[52] Almon Leroy Way, Jr., op.cit.

[53] Miriam Budiardjo, op.cit., hlm. 415.

[54] Susi Dwi Harijanti, “Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945: Memperkuat Presidensialisme” dalam Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia, hlm. 100.

[55] Ibid.

[56] Ibid.

[57] Jonathan Boston & Andrew Ladley, op.cit.

[58] Susi Dwi Harijanti, op.cit., hlm. 93-94.

[59] Lihat Pasal 9 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

[60] http://www.tokohindonesia.com/berita/berita/2009/07.shtml, diunduh 10/04/2010, 17.45 WIB.

[61] Benjamin Reilly, op.cit.

[62] Saldi Isra, “Simalakama Koalisi Presidensial”, http://www.siwah.com/pendidikan/marketing-politik/simalakama-koalisi-presidensial.html, diunduh 30/03/2010, 12.05 WIB.

[63] Ibid.

[64] Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multi-Party, and Democracy …”, op.cit.

[65] Kasus mengenai dana talangan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Century yang menjadi polemik hingga Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus ini. Dalam rapat paripurna DPR, beberapa partai mitra koalisi justru tidak mendukung Partai Demokrat.

[66] Jonathan Boston & Andrew Ladley, op.cit.

[67] UNDP, “Governing Systems and … ”, op.cit.

[68] Scott Mainwaring, Presidentialism In …, op.cit.hlm.113.

[69] Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multi-Party, and Democracy … ”, op.cit.

[70] Almon Leroy Way, Jr., , op.cit.

[71] Lihat Miriam Budiarjo, op.cit., hlm. 415.

[72] Jonathan Boston & Andrew Ladley, op.cit.

[73] Jean Blondel, “Electoral Systems and the Influence of Electoral Systems on Party Systems” dalam Miriam Budiardjo, op.cit. hlm 468.

[74] Ibid, hlm 466-467.

[75] Lihat: Arbi Sanit, Inkoherensi Reformasi Ketatanegaraan (makalah) disampaikan pada Seminar Nasional dan Mimbar Bebas yang diselenggarakan oleh BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung, 1 Juni 2009.

[76] Susi Dwi Harijanti, op.cit. hlm. 102.