APAKAH SILUET GARUDA MERAH MELANGGAR HUKUM ?

APAKAH SILUET GARUDA MERAH MELANGGAR  HUKUM ?

Oleh: Turiman Fachturahman Nur

Email: qitriaincenter@yahoo.co.id

HP 08125695414

Apakah Siluet Garuda Merah Prabowo Melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 ?

            Persoalannya Apakah Garuda Merah yang dipakai sebagai siluet oleh tim sukses Parbowo-Hatta itu sama dengan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ? Mari kita analisis dengan semiotika  berbasis hermenuetika hukum jika kita gunakan UU Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan, bahwa lambang negara Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lambang negara  Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, lambang negara Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia.

Pertanyaannya apa nama Lambang Negara Indonesia, Jika kita gunakan  rumusan UUD Negara RI 1945 Pasal 36 A menyatakan Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dalam Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menyatakan: “Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Berdasarkan rumusan Pasal 36A UUD Neg RI 1945 dan rumusan Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2009 diatas, maka jelas Garuda Merah tidak sama dengan Garuda Pancasila yang dipakai sebagai lambang negara Indonesia

Mengapa Garuda Merah tidak sama dengan Garuda Pancasila mari kita analisis pada pasal-pasal dalam UU Nomor 24 Tahun 2009  Pasal 47 ayat (1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Pasal 48 (1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut: a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima; b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai; c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai; d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Pasal 49 Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan e. warna alam untuk seluruh gambar lambang. Pasal 50 Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

             Berdasarkan rumusan pasal 46 sampai dengan Pasal 50 jelas, dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan Garuda Pancasila memiliki karakteristik sebagai berikut secara semiotika berbasiskan hermenuetika hukum, yaitu:

Pertama, Yang dimaksud lukisan Garuda Pancasila berdasarkan pasal 46 adalah Burung Garuda yang menyerupai Elang Rajawali (penjelasan Pasal 46) menoleh ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Kedua, Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Ketiga, Garuda Pancasila memiliki perisai Pancasila, yaitu yaitu di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila

Keempat, Warna Garuda Pancasila secara jelas dirumuskan pada Pasal 49 yang menyatakan, bahwa Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Kelima, Lukisan Garuda Pancasila sebagaimana dijelaskan pada pasal 50 yang menyatakan, bahwa Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

              Jika kita membaca secara cermat “Garuda Merah”jelas tidak sama dengan lukisan Garuda Pancasila sebagaimana dimaksud Pasal 46 sd pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2009, karena garuda merah tidak memiliki atau tidak digantungi Perisai Pancasila dan tidak ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Kemudian garuda merah tidak memiliki garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. Dan Garuda Merah tidak ada simbol-simbol Pancasila yang  terdapat lima buah ruang pada perisai yang mewujudkan dasar Pancasila. Kemudian dari sisi warna jelas tidak sama antara garuda merah dengan garuda Pancasila, karena garuda merah warnanya merah semua, sedangkan garuda Pancasila sebagaimana dirumuskan pasal 49 jelas menyatakan, bahwa Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai; b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda; d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

            Kemudian mari kita bandingkan antara garuda merah dan garuda Pancasila jelas berbeda secara semiotika berbasiskan hermenuetika hukum, yakni analisis semiotika dengan menggunakan rumusan Pasal 46 s/d pasl 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

            Pertanyaannya Apakah penggunaan Garuda Merah melanggar Larangan yang dimaksudkan UU Nomor 24 Tahun 2009 ?

            Dalam Undang-Undang itu tak ada pelarangan dalam mengenakan lambang Garuda Pancasila bagi masyarakat. Hanya saja, lambang garuda yang dikenakan harus benar-benar memenuhi kriteria yang diatur undang-undang, artinya gambar Garuda Pancasila sebagaimana yang dimaksud adalah struktur gambarnya dan bentuk serta tata warnanya sama dan menyerupai sebagaimana yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 49 s/d 50 UU Nomor 24 Tahun 2009.

            Pertanyaannya apakah Garuda Merah menyerupai Lambang Negara ? mari kita cermat membaca rumusan Pasal 57 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi: "Setiap orang dilarang membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara," demikian bunyi Pasal 57 Huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.  

            Klasul “yang sama atau menyerupai Lambang Negara” perlu dibaca secara hati-hati, artinya jika kita ajukan pertanyaan, apakah Garuda Merah itu sama dan menyerupai Lambang Negara?  Jelas jawaban tidak sama dan tidak menyerupai lambang negara. Coba baca kembali rumusan Pasal 46 s/d 49 atau samakah garuda merah dengan Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 atau sebagaimana gambarnya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2009).

            Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gambar siluet Garuda Merah tidak sama dan tidak menyerupai Lambang Negara Indonesia, artinya tidak melanggar pasal 57 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2009.

            Patut diperhatikan bahwa saat ini tidak ada larangan orang menggunakan lambang negara Garuda Pancasila selama bentuk dan warna dan struktur gambarnya sama dengan Lambang Negara, Mengapa, karena pasal 57 huruf d UU Nomor 24 Tahunn 2009 pada tahun 2011 telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak ada kekuatan hukum lagi.

Pasal ini pernah digugat bersama Pasal 57 Huruf d pada tahun 2011 lalu oleh Tim Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila. Kedua pasal itu dinilai diskriminasi dan menciderai kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan rasa nasionalismenya.

Berikut isi Pasal 57 Huruf d UU nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan: "Setiap orang dilarang menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-undang ini." Namun akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Mahfud MD saat itu -- kini menjadi ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta -- memutuskan untuk mengabulkan gugatan terhadap Pasal 57 Huruf D yang dianggap inkonstitusional. Sementara Pasal 57 Huruf c dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012. "Pasal 57 Huruf D tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5035) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Atas putusan MK itu, siapapun yang membuat lambang yang sama atau menyerupai Garuda Pancasila maka dianggap telah melanggar Undang-Undang dan terancam pidana 1 tahun penjara atau denda maksimal Rp 100 juta. Sementara, lambang Garuda Pancasila sendiri dibolehkan untuk digunakan untuk keperluan apapun. "Lambang negara merupakan keagungan negara, sehingga ditetapkan menjadi simbol, atribut, dan representasi negara."

Pertanyaan hukumnya apakah gambar siluet Garuda Merah itu sama dan menyerupai Lambang Negara ? Jelas jawabannya tidak sama dan tidak menyerupai lambang negara, berarti tidak melanggar pasal 57 huruf c.

Kemudian pertanyaannya apa yang dilarang dan terancam sanksi pidana dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 ? mari kita analisis dengan cermat pasal berikut ini:

          Pasal 68 menyatakan Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

           Apakah siluet garuda merah dianggap membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara. Hal inipun perlu dipertanyakan apakah garuda merah itu sama atau menyerupai lambang negara?

           Pasal 69 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;

b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau

c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketika Pasal 57 huruf d dan pasal 69 huruf c diajukan ke MK, maka menurut ketua MK (Mahfud MD) “MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” demikian pandangan Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2013.

Tetapi bagaimana dengan Pasal 57 huruf a  jo Pasal 68 UU Nmomor 24 Tahun 2009 di atas apakah siluet garuda merah melanggar pasal tersebut ? Jawaban tentu harus dipertanyakan lagi apakah garuda merah itu sama dan menyerupai lambang negara? Jika kita menggunakan rumusan pasal 49 s/d 50 UU Nomor 24 Tahun 2009 maka garuda merah tidak sama dan menyerupai lambang negara, karena tidak ada perisai pancasila, dan tulisan bhinneka tunggal ika, kecuali lambang negara sebagaimana dimaksud pasal 50 semua dirusak dengan cara mengecat warna merah, baru dapat dinyatakan dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara.

Menurut Mahkamah, Undang-undang tersebut hanya menentukan beberapa penggunaan yang bersifat wajib dan bersifat keizinan. Padahal secara faktual lambang negara lazim dipergunakan dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, seperti disematkan di penutup kepala, sebagai bentuk monumen atau tugu, digambarkan di baju, dan seragam siswa sekolah.

"Hal itu tidak termasuk penggunaan yang wajib maupun yang diizinkan seperti dimaksud Pasal 57 huruf d UU a quo," ujar Mahfud Karena itu, larangan penggunaan lambang negara dalam Pasal 57 huruf d UU a quo tidak tepat karena tidak memuat rumusan yang jelas. Apalagi, larangan itu diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya perbuatan yang diancam pidana seharusnya memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex certa), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta).

Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara oleh masyarakat bentuk pengekangan ekspresi identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan itu dapat mengurangi rasa memiliki dan mengurangi kadar nasionalisme. Terlebih, lambang Garuda Pancasila, mutlak menjadi milik kebudayaan bersama seluruh masyarakat.
“Apalagi jika mengingat Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia,” papar Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan pertimbangan hukum putusan.

Dengan dihapuskannya Pasal 57 huruf d dalam UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, secara otomatis berlakunya Pasal 69 huruf c dalam UU yang sama, juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (hapus). Sebab, Pasal 57 huruf d UU a quo adalah larangan yang diikuti ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 69 huruf c UU yang sama.

“Terdapat hubungan yang erat antara kedua pasal itu sebagai suatu ketentuan hukum yang berlaku. Maka pertimbangan hukum Mahkamah terhadap Pasal 57 huruf d tersebut berlaku secara mutatis mutandis (otomatis, red) terhadap Pasal 69 huruf c,” tutur Fadlil.

           Permohonan ini diajukan oleh sejumlah warga yang mengatasnamakan Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila memohon pengujian pasal 57 huruf c dan huruf d yang mengatur larangan penggunaan lambang negara. Mereka adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Ryan Muhammad (mahasiswa), Bervilia Sari (pemerhati hukum), Erwin Agustian, dan Eko Santoso (pernah divonis 3 bulan karena menggunakan lambang Garuda untuk stempel organisasi).

Para pemohon menganggap penggunaan lambang ini justru bentuk ekspresi kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap tanah air (nasionalisme), sehingga larangan penggunaan lambang Garuda seperti diatur pasal 57 huruf c dan huruf d itu bentuk pengekangan terhadap rakyat.

Menurutnya, pasal 57 huruf c dan huruf d bersifat represif karena lebih berpotensi menghukum masyarakat daripada melindungi masyarakat. Pasal itu sama saja telah menjauhkan rakyat dari Garuda Pancasila yang menjadi kebanggaannya. Lambang Garuda Pancasila milik semua elemen masyarakat Indonesia, bukan hanya milik pemerintah atau pejabat negara.

            Pertanyaannya adalah apakah Tim Sukses Prabowo membuat lambang yang sama atau menyerupai lambang negara ? Jawaban ada bahwa garuda merah tidak sama dengan lambang negara, coba baca lagi semiotika hukum lambang negara yang dimaksudkan pasal 46 sd pasal 50 apakah masuk kreteria dalam rumusan hukum pasal 49 s/d 50? Jelas tidak baca kembali analisis peneliti di atas.

Mengapa demikian? Karena dalam putusan itu disebutkan, lambang negara RI berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher garuda dan semboyan Bhineka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh garuda. Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar."Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45 sebagai lambang tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan waktu pengumandangan proklamasi." "Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar pancasila." Apakah Garuda merah sama dan menyerupai Lambang Negara ? secara tegas tidak sama dan tidak menyerupai lambang negara. Kecuali tim sukses Prabowo membeli lambang negara sebagaimana dimaksud bentuk, struktur dan tata warna pasal 50 UU Nmor 24 Tahun 2009, kemudian dicat warna merah, maka tindakan itu adalah tindakan yang melanggar Pasal 68 menyatakan Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah  (Penulis adalah peneliti sejarah hukum dan semiotika hukum Lambang Negara Republik Indonesia, HP 08125695414)