Senin, 23 November 2015

ANTISIPASI SARA DAN RADIKALISME DALAM PILKADA

                     ANTISIPASI SARA DAN RADIKALISME DALAM PILKADA

                                                     Oleh: Turiman Fachturahman Nur            

1.                 Titik paling rawan dari tahapan PILKADA ataupun pemilu secara langsung selama ini berdasarkan pengalaman empirik dan fenomena yang terjadi diberbagai daerah adalah menjelang hari H dan pasca Hari H Pemilihan, karena pada saat-saat tersebut bisa saja terjadi “provokasi politik” dari pihak-pihak yang memandang, bahwa PILKADA atau pemilu adalah hanya  masalah menang dan kalah dalam perhelatan demokrasi.
2.        Sejumlah fakta-fakta dari pengalaman PILKADA adalah beredar informasi-informasi dengan menggunakan media sosial publik ataupun selebaran yang isinya bisa saja menimbulkan pemahaman-pemahaman yang keliru dimasyarakat pemilih, bahkan menjurus pada hal-hal yang sangat sensitif, yaitu SARA dan Radikalisme.
3.        Pertanyaannya adakah Pasal dalam hukum untuk menjerat penyebar kebencian SARA yang menggunakan media selurer? Sebenarnya perangkat hukum untuk masalah tersebut secara hukum tata negara, sudah ada, yaitu UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, permasalahannya efektifkah Undang-Undang ini untuk diterapkan? J
4.                  Secara khusus sebenarnya secara hukum tata negara, negara ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pasal 4 dan 16. Persoalanya secara hukum bagaimana jika persoalan SARA dan Radikalisme disebarkan melalui media teknologi selurer.
5.                   Jika kita menyimak Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 menyatakan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (Sara).
6.      Sebenarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadi permusuhan, kerusuhan atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan massyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu pasal ini diatur dalam delik fornal dan bukan delik materiil.
7.            Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anaki terhadap kelompok tertentu, maka secara langsung Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini dan secara langsung dapat digunakan oleh aparat Penegak Hukum untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.
8.      Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Ro 1000.000.0000 (satu milyar).
9.      Bagaimana efektivitas pasal ini jika diterapkan , tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu penegakan pengaturan dan peneraan/ penegakan hukum. Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah cukup memadai. Sedangkan dalam aspek penerapan/pengakan pasal ini tergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya.
10.  Berkaitan dengan Radikalisme dalam PILKADA atau pemilu sebenarnya tidak akan terjadi jika ada kedewasaan politik rakyat, apalagi diera otonomi daerah dibutuhkan new strategy. Akar dari otonomi daerah adalah desentralisasi. Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan atau kebijakan publik ke tingkat pemerintah yang lebih paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.
11.  Selain itu, kelembagaan-kelembagaan pun terpengaruh. Kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan kepentingan masyarakat yang lain tidak lagi sepenuhnya dapat melayani kebutuhan masyarakat, tetapi menjadi lembaga yang menyebabkan individunya menolong diri sendiri. Lembaga hanya berfungsi sebagai fasilitator. Individunya yang lebih aktif. Tuntutan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik semakin kuat sehingga apabila tidak diikutsertakan sering menimbulkan konflik.
12.  Keterkaitan individu selain sebagai warga negara yang melekat hak asasi manusia kepadanya, terkait juga dengan masyarakat di negara-negara lain akan melahirkan masyarakat internasional. Akibatnya terjadi individualisasi, internasionalisasi, sosialisasi dan humanisasi. Timbul budaya global dan kesadaran global sehingga terjadi hubungan sistematik, kontraksi, sifat reflektif (tumbuh kesadaran dan kemanusiaan) terhadap sekat pembatas ruang dan waktu, sehingga timbul serba muka antara resiko dan kenyataan.   
13.  Sebagai manajer pemerintahan, pemerintahan daerah kabupaten dan kota mempunyai peranan yang besar dalam mentransformasikan perubahan yang menggambarkan perpaduan antara kenyataan yang ada dalam masyarakat dengan kebijaksanaan politik yang dikeluarkan pemerintah. Khusu untuk Kal-Bar harus ada pola berpikir juga harus diselaraskan kewawasan global (global mind set) :                     
1.         Peka terhadap perubahan yang cepat dan sistematik
2.         Kemampuan manajemen konflik
3.         Lebih menghargai proses organisasi daripada struktur hirarki formal
4.       Toleransi terhadap multikultural dan keragaman, luwes dan peka, tetapi memiliki identitas pribadi yang kuat
5.         Kemampuan memanfaatkan perubahan sosial budaya
6.         Terus menerus mempertajam keabsahan paradigma dalam berbagai kondisi sosial budaya (sui generis)
7.         Kemampuan menyusun skala prioritas secara terpadu yang berbentuk jaringan 

     14.Radikalisme ditandai tiga hal, menurut  Horace Kalen radikalisme ditandai dengan kecendurangan umum, pertama, Radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut muncul dalam bentuk  evaluasi, penolakan atau  perlawanan. Kedua, Radikalisme  tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus mengganti tatanan lain. Ciri –ciri ini menunjukan bahwa radikalisme terkandung suatu program atau pandangan  tersendiri. Kaum radikalisme berupaya kuat untuk menggantikan tatanan tersebut sebagai panganti dari tatanan yang sudah ada.Ketiga, Kaum radikalisme memiliki keyakianan akan kebenaran program atau ideologi yang dibawa. Dalam gerakan sosial.

4 komentar:

Unknown mengatakan...

Nama : Dwi Bintang Arrafig
Nim : A1011141279
Matakuliah : Ilmu Perundang-Undangan
Kelas : B
Reguler : A
Dosen : Turiman Fachturahman Nur,SH,MH
Assalamualaikum. Wr. Wb

Dari sekian pemaparan yang telah bapak jelaskan di artikel ini yang berjudul “Antisipasi Sara Dan Radikalisme Dalam Pilkada” saya sangat setuju dan sangat mengapresiasikannya karena benar-benar materi yang penting bilamana kita lihat dari segi pemikiran orang-orang sekarang yang memiki akun sosial media selalu menggunakan akun sosial medianya untuk melakukan hal yang bisa dikatakan negatif dalam artian tidak dengan benar cara penggunaannya karena kebanyakan tidak bahkan jarang berpikir bagaimana dampak apabila undang-undang yang mengatur tentang hal ini diberlakukan seperti halnya dalam Pasal 28 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 maka saya beranggapan apabila pasal tersebut benar-benar 100% dijalankan dan diberlakukan maka akan begitu banyak orang-orang yang akan memiliki perkara seperti ini dan akan mendapatkan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Karena memang begitu banyak orang yang melakukan hal yang cenderung merugikan orang lain dengan menghasut atau menjelek-jelekkan agar orang lain terpengaruhi dan ikut-ikutan untuk membenci tanpa adanya dasar yang benar dan bahkan tak tahu mengapa harus membencinya apabila dipertanyakan alasannya.
dan juga hal yang tidak dapat dihindarkan lagi apabila kita membahas tentang ini yaitu masalah Radikalisme. Hal tersebut selalu cenderung dialami apabila seseorang ingin melakukan suatu tindakan yang ia ingin rubah tetapi tak menemui titik terang atau keberhasilan, maka satu-satu cara yang dapat ia lakukan adalah dengan melakukan Radikalisme. Ini adalah suatu perbuatan yang benar-benar merugikan orang lain sama halnya yang saya katakan diatas. Dan diakhir materi, bapak juga memberitahukan secara jelas bagaimana tanda-tanda radikalisme.
Mungkin hanya itu yang dapat saya komentari dari blog bapak ini, apabila ada kesalahan dalam kalimat komentar, saya mohon maaf.
Terima Kasih.

Andry Apriyadi mengatakan...

Nama : ANDRY APRIYADI
Kelas : B/REG A
Makul : Ilmu Perundang-Undangan
Dosen : Subiyatno, SH/ Turiman Faturrahman Nur, SH MH
Fakultas Hukum Universitas TanjungPura
Assalamualaikum, Wr. Wb
Dari artikel diatas yang sudah bapak upload dan bapak bagikan. Saya berterima kasih dengan adanya artikel diatas dapat menambah ilmu saya. Artikel yang berjudul “Antisipasi Sara dan Rasisme Pilkada” sikap sara dan rasisme ini bukan hanya terjadi menjelang saat pilkada akan tetapi ada saja oknum-oknum melakukan sikap rasisme disebabkan ras/agama yang berbeda. Sikap yang mereka lakukan kadang konyol hanya karena mereka kaum mayoritas bisa menginjak-nginjak kaum minoritas tanpa alasan yang jelas. Dan sikap sara serta rasisme ini juga sangat erat sekali kaitannya ketika menjelang pilkada, penyebar kebencian di media publik sering dilakukan untuk memenangkan pengusung calon dari berbagai pihak. Dengan menyandarkan ras dan agama tak pelak sikap rasisme antar suku/agama pun sering terjadi. Sikap yang ditujukan dari para pendukung para calon pun perlu dipertanyakan, kenapa harus menjelekk-jelekkan dari calon pesaing ? Apakah sikapnya itu dianggap sebagai sebuah kewajaran atau ada biang dari perbuatan itu menggunakan demokrasi sebagai batu loncatan untuk duduk di kursi singgasana kepemerintahan daerah. Padahal sudah ada aturan mengenai sara dan rasisme yaitu UU NO. 11 Tahun 2008 dan UU NO.40 Tahun 2008, di dalam Pasal 28 ayat(2) dan Pasal 45 ayat(2) UU ITE ini memberikan ancaman kepada para penyebar kebencian dengan ancaman pidana yakni pidana penjara paling lama 6 tahun/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000(satu milyar rupiah). Tetapi masih saja banyak tindakan yang dilakukan berkaitan dengan sara dan rasisme dengan menyebarkan kebencian-kebencian di media. Keefektifan dari Undang-Undang ini pun patut dipertanyakan. Didalam tulisan artikel bapak pun mengungkapkan kelembagaan pemerintahan kadang terpengaruh sehingga lembaga yang ada hanya berfungsi sebagai fasiliator yang membuat masyarakat harus lebih aktif lagi untuk ikut berpartisipasi disetiap kebijakan publik, dan kadang pula disetiap kebijakan publik yang keluar menimbulkan terjadinya konflik baik dari masyarkat awam maupun kaum intelek. Sikap sara dan rasisme pun berujung pada sikap radikal. Persoalan Radikalisme yang terjadi berupa penolakan atau perlawan dengan membawa keyakinan akan kebenaran ideologi yang dibawa disetiap gerakan yang ada. Maka dari itu perlu dilakukan penanganan terhadap sikap sara dan rasisme yang targetnya pada penebar kebencian membuat negara ini terhindar dari hal-hal yang berbau radikal. Sekiranya segitu saja yang dapat saya tanggapi dari artikel bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tulisan saya. Terima kasih

Andrie Marpaung mengatakan...

Nama : Andrie Marpaung
Nim : A1011141065
Matakuliah : Ilmu Perundang-Undangan
Kelas : B
Reguler : A
Dosen : Turiman Fachturahman Nur,SH,M.Hum

Saya sangat setuju dan mengapresiasi artikel di atas karena dengan adanya artikel tersebut , diharapkan agar tidak ada lagi terjadinya sara dan radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam hal pilkada . Pemerintah dan tokoh agama serta tokoh masyarakat harus bekerjasama dalam memberikan pandangan yang baik dan benar dalam kehidupan politik di Indonesia . Dengan adanya ketentraman antar umat beragama dan berbagai suku yang ada , maka Indonesia akan menjadi semakin maju dengan modal persatuan bangsa .

EMC mengatakan...

Nama : Meilyta Chang
NIM : A1011141172
Mata kuliah : ilmu perundang-undangan
Kelas : B
Regular: A

Radikalisme di berbagai wilayah NKRI memerlukan penangganan yang cepat. Semua permasalahan bisa dituntaskan dengan mengedepankan kebersamaan, senasib berbangsa dan negara. Pemerintah harus mampu memberikan solusi agar kecenderungan bergabung dengan kelompok radikal bisa diatasi.
Permasalahan daerah bekas konflik di NKRI harus ditanggapi secara cepat agar tidak terjadi konflik horizontal dan vertikal. Masalah pengamanan dan mencarikan solusi kesejahteraan sosial merupakan langkah penting yang dilakukan pemerintah. Persoalan daerah bekas konflik tersebut bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga tidak terpengaruh dengan kelompok radikal.
Sementara langkah solutif yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehidupan keagamaan, dengan mendayagunakan organisasi keagamaan, FKUB, MUI, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Membangun kesadaran dan sikap toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan.

Mendorong peran majelis-majelis agama untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat sesuai dengan agamanya masing-masing. Memberikan kepercayaan dan keleluasaan kepada aparat keamanan untuk terus pro aktif dan bertindak tegas dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial atas nama SARA.

Poskan Komentar