ANTISIPASI SARA DAN RADIKALISME DALAM PILKADA

                     ANTISIPASI SARA DAN RADIKALISME DALAM PILKADA

                                                     Oleh: Turiman Fachturahman Nur            

1.                 Titik paling rawan dari tahapan PILKADA ataupun pemilu secara langsung selama ini berdasarkan pengalaman empirik dan fenomena yang terjadi diberbagai daerah adalah menjelang hari H dan pasca Hari H Pemilihan, karena pada saat-saat tersebut bisa saja terjadi “provokasi politik” dari pihak-pihak yang memandang, bahwa PILKADA atau pemilu adalah hanya  masalah menang dan kalah dalam perhelatan demokrasi.

2.        Sejumlah fakta-fakta dari pengalaman PILKADA adalah beredar informasi-informasi dengan menggunakan media sosial publik ataupun selebaran yang isinya bisa saja menimbulkan pemahaman-pemahaman yang keliru dimasyarakat pemilih, bahkan menjurus pada hal-hal yang sangat sensitif, yaitu SARA dan Radikalisme.

3.        Pertanyaannya adakah Pasal dalam hukum untuk menjerat penyebar kebencian SARA yang menggunakan media selurer? Sebenarnya perangkat hukum untuk masalah tersebut secara hukum tata negara, sudah ada, yaitu UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, permasalahannya efektifkah Undang-Undang ini untuk diterapkan? J

4.                  Secara khusus sebenarnya secara hukum tata negara, negara ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pasal 4 dan 16. Persoalanya secara hukum bagaimana jika persoalan SARA dan Radikalisme disebarkan melalui media teknologi selurer.

5.                   Jika kita menyimak Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 menyatakan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (Sara).

6.      Sebenarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadi permusuhan, kerusuhan atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan massyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu pasal ini diatur dalam delik fornal dan bukan delik materiil.

7.            Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anaki terhadap kelompok tertentu, maka secara langsung Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini dan secara langsung dapat digunakan oleh aparat Penegak Hukum untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.

8.      Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Ro 1000.000.0000 (satu milyar).

9.      Bagaimana efektivitas pasal ini jika diterapkan , tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu penegakan pengaturan dan peneraan/ penegakan hukum. Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah cukup memadai. Sedangkan dalam aspek penerapan/pengakan pasal ini tergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya.

10.  Berkaitan dengan Radikalisme dalam PILKADA atau pemilu sebenarnya tidak akan terjadi jika ada kedewasaan politik rakyat, apalagi diera otonomi daerah dibutuhkan new strategy. Akar dari otonomi daerah adalah desentralisasi. Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan atau kebijakan publik ke tingkat pemerintah yang lebih paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

11.  Selain itu, kelembagaan-kelembagaan pun terpengaruh. Kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan kepentingan masyarakat yang lain tidak lagi sepenuhnya dapat melayani kebutuhan masyarakat, tetapi menjadi lembaga yang menyebabkan individunya menolong diri sendiri. Lembaga hanya berfungsi sebagai fasilitator. Individunya yang lebih aktif. Tuntutan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik semakin kuat sehingga apabila tidak diikutsertakan sering menimbulkan konflik.

12.  Keterkaitan individu selain sebagai warga negara yang melekat hak asasi manusia kepadanya, terkait juga dengan masyarakat di negara-negara lain akan melahirkan masyarakat internasional. Akibatnya terjadi individualisasi, internasionalisasi, sosialisasi dan humanisasi. Timbul budaya global dan kesadaran global sehingga terjadi hubungan sistematik, kontraksi, sifat reflektif (tumbuh kesadaran dan kemanusiaan) terhadap sekat pembatas ruang dan waktu, sehingga timbul serba muka antara resiko dan kenyataan.   

13.  Sebagai manajer pemerintahan, pemerintahan daerah kabupaten dan kota mempunyai peranan yang besar dalam mentransformasikan perubahan yang menggambarkan perpaduan antara kenyataan yang ada dalam masyarakat dengan kebijaksanaan politik yang dikeluarkan pemerintah. Khusu untuk Kal-Bar harus ada pola berpikir juga harus diselaraskan kewawasan global (global mind set) :                     

1.         Peka terhadap perubahan yang cepat dan sistematik

2.         Kemampuan manajemen konflik

3.         Lebih menghargai proses organisasi daripada struktur hirarki formal

4.       Toleransi terhadap multikultural dan keragaman, luwes dan peka, tetapi memiliki identitas pribadi yang kuat

5.         Kemampuan memanfaatkan perubahan sosial budaya

6.         Terus menerus mempertajam keabsahan paradigma dalam berbagai kondisi sosial budaya (sui generis)

7.         Kemampuan menyusun skala prioritas secara terpadu yang berbentuk jaringan 

     14.Radikalisme ditandai tiga hal, menurut  Horace Kalen radikalisme ditandai dengan kecendurangan umum, pertama, Radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut muncul dalam bentuk  evaluasi, penolakan atau  perlawanan. Kedua, Radikalisme  tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus mengganti tatanan lain. Ciri –ciri ini menunjukan bahwa radikalisme terkandung suatu program atau pandangan  tersendiri. Kaum radikalisme berupaya kuat untuk menggantikan tatanan tersebut sebagai panganti dari tatanan yang sudah ada.Ketiga, Kaum radikalisme memiliki keyakianan akan kebenaran program atau ideologi yang dibawa. Dalam gerakan sosial.